Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Bab 2: Pedoman Negaraku

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. TP 8.2.1 Menjelaskan sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara kronologis
2. TP 8.2.2 Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bernegara
3. TP 8.2.3 Menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi

PROFIL LULUSAN

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Bagaimana para pendiri bangsa merumuskan naskah rancangan Undang-Undang Dasar sebelum Indonesia merdeka?
2. Mengapa rumusan rancangan batang tubuh UUD membutuhkan beberapa kali pembahasan dan perubahan dalam sidang BPUPK?
3. Mengapa sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bangsa kita perlu segera mengesahkan Undang-Undang Dasar?
4. Peristiwa penting dan kesepakatan apa saja yang terjadi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebelum UUD resmi disahkan?
5. Mengapa sebuah negara memerlukan hukum dasar tertulis untuk mengatur kehidupan bernegara?
6. Apa yang terjadi pada pembagian kekuasaan lembaga negara jika tidak ada aturan yang membatasi wewenang mereka dalam UUD NRI Tahun 1945?
7. Apa yang terjadi jika sebuah undang-undang atau peraturan daerah isinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945?
8. Mengapa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara diatur serta dijamin langsung di dalam UUD NRI Tahun 1945?
9. Mengapa dalam piramida hukum di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 diletakkan di puncak tertinggi?
10. Apa konsekuensi yuridis jika sebuah peraturan undang-undang bertentangan dengan isi pasal dalam UUD NRI Tahun 1945?
11. Mengapa kita perlu menguasai secara utuh sejarah, fungsi, dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman hidup bernegara?
12. Bagaimana keterkaitan antara sejarah lahirnya UUD NRI Tahun 1945 dengan kedudukannya sebagai aturan hukum tertinggi di Indonesia saat ini?

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 — Menjelaskan Kronologis Sejarah Perumusan Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPK — 2 JP (2 x 40 menit = 80 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 8.2.1 Menjelaskan sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara kronologis

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kesiapan belajar murid, dan memimpin doa bersama (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menjelaskan kronologi sejarah perumusan naskah rancangan UUD NRI Tahun 1945 oleh BPUPK (3 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal singkat melalui kuis tanya-jawab 3 butir tentang BPUPK untuk memetakan kesiapan murid (4 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak penjelasan guru dan mencermati bagan alur kronologi perumusan naskah rancangan UUD NRI Tahun 1945 pada sidang kedua BPUPK: (1) 10 Juli 1945: pembukaan masa sidang kedua dan pembahasan bentuk negara; (2) 11 Juli 1945: pembentukan Panitia Perancang UUD (Panitia Hukum Dasar) beranggotakan 19 orang diketuai Ir. Sukarno, serta pembentukan Panitia Kecil Perancang UUD dipimpin Prof. Dr. Soepomo; (3) 13 Juli 1945: Panitia Kecil Perancang UUD menyepakati lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) 14 Juli 1945: Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD berupa pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD (mengambil dari Piagam Jakarta), dan batang tubuh UUD; (5) 15-16 Juli 1945: pembahasan rancangan batang tubuh UUD hingga dihasilkan rancangan ketiga (15 bab, 36 pasal, 6 pasal Aturan Peralihan, 1 pasal Aturan Tambahan) yang disetujui secara bulat oleh BPUPK pada 16 Juli 1945 (10 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Guru mengadakan permainan tantangan berpasangan 'Susun Kartu Kronologis BPUPK' di mana tiap pasangan murid menerima 5 kartu peristiwa acak: Kartu A ('Pembahasan dan penyetujuan rancangan akhir batang tubuh UUD 15 bab dan 36 pasal oleh seluruh anggota BPUPK'), Kartu B ('Pembukaan masa sidang kedua BPUPK dan pemaparan rencana rancangan UUD'), Kartu C ('Ir. Sukarno membacakan laporan hasil kerja Panitia Perancang UUD: pernyataan kemerdekaan, pembukaan, dan batang tubuh'), Kartu D ('Pembentukan Panitia Perancang UUD beranggotakan 19 orang diketuai Ir. Sukarno'), Kartu E ('Panitia Kecil Perancang UUD pimpinan Soepomo menyepakati lambang negara dan negara kesatuan') untuk diurutkan secara kronologis (urutan benar: B - D - E - C - A) (15 menit).
• Murid secara berpasangan mengerjakan Lembar Aktivitas Kronologis dengan melengkapi dan menjelaskan secara tertulis urutan 5 peristiwa sejarah perumusan naskah rancangan UUD 1945 dari tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 1945 (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid bertukar lembar kerja dengan pasangan lain untuk memeriksa ketepatan urutan tanggal dan penjelasan peristiwa berdasarkan kunci acuan yang ditampilkan guru di layar kelas (10 menit).
• Murid bersama guru merefleksikan proses diskusi perumusan naskah rancangan UUD, menyimpulkan bagaimana para pendiri bangsa bermusyawarah secara tertib dan demokratis dalam menyusun konstitusi pertama Indonesia (10 menit).

Penutup:

• Guru memberikan penguatan terhadap kronologi perumusan naskah rancangan UUD 1945 oleh BPUPK dan memberi umpan balik langsung atas hasil kerja murid (5 menit).
• Guru menginformasikan materi pertemuan berikutnya, yaitu pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI, lalu menutup pertemuan dengan doa bersama (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan lembar alur peristiwa yang memuat bantuan tanggal kegiatan (10, 11, 13, 14, 16 Juli 1945), sedangkan murid yang sudah mahir menerima lembar tanpa bantuan penanggalan.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan dibimbing guru dalam menyusun kartu peristiwa per tahap sidang, sedangkan murid mandiri langsung mengurutkan dan menyusun penjelasan kronologis secara mandiri bersama pasangannya.
• Produk: Semua murid menghasilkan penjelasan kronologi 5 peristiwa perumusan UUD 1945 oleh BPUPK; murid mahir menambahkan detail nama tokoh kunci pada tiap peristiwa (Sukarno, Soepomo, Radjiman Wedyodiningrat) pada kompetensi yang sama.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Kuis lisan diagnostik 3 butir: (1) Apa kepanjangan BPUPK? (acuan: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan); (2) Pada masa sidang ke berapa BPUPK merumuskan rancangan UUD? (acuan: Sidang kedua, Juli 1945); (3) Siapakah ketua Panitia Perancang UUD yang dibentuk BPUPK? (acuan: Ir. Sukarno). Murid yang menjawab benar minimal 2 butir dikategorikan siap belajar mandiri.

Proses:

• Observasi ketepatan mengurutkan 5 kartu kronologis perumusan naskah rancangan UUD 1945 saat permainan berpasangan (acuan urutan benar: Kartu B [10 Juli] -> Kartu D [11 Juli] -> Kartu E [13 Juli] -> Kartu C [14 Juli] -> Kartu A [16 Juli])
• Pemeriksaan lembar kerja penjelasan tertulis kronologis 5 tahapan perumusan rancangan UUD oleh BPUPK (acuan: memuat tepat tanggal dan peristiwa 10 Juli, 11 Juli, 13 Juli, 14 Juli, dan 16 Juli 1945)

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman 2 butir pada penutup: (1) Sebutkan urutan tanggal sidang kedua BPUPK dalam perumusan naskah UUD! (acuan: 10 Juli hingga 16/17 Juli 1945); (2) Sebutkan tugas utama Panitia Kecil Perancang UUD pimpinan Soepomo! (acuan: merancang dan menyempurnakan isi pasal-pasal batang tubuh UUD).

Formatif:

• Penilaian kinerja berpasangan dalam permainan mengurutkan 5 kartu peristiwa kronologi perumusan rancangan UUD 1945 oleh BPUPK
• Penilaian tertulis lembar aktivitas penjelasan kronologis sejarah perumusan rancangan UUD 1945 oleh BPUPK

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah aktivitas permainan kartu kronologis berhasil membantu murid memahami urutan perumusan naskah UUD 1945 secara konkret dan menyenangkan?
• Bagian kronologis mana (tanggal atau peran panitia) yang masih membingungkan bagi sebagian besar murid?

Murid:

• Peristiwa apa dalam sidang BPUPK perumusan rancangan UUD 1945 yang paling mudah dan paling menantang untuk kamu ingat urutannya?
• Apa nilai keteladanan dari para pendiri bangsa yang kamu temukan saat mereka bermusyawarah merumuskan naskah UUD?

Pertemuan 2 — Menjelaskan Kronologis Sejarah Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh PPKI — 2 JP (2 x 40 menit = 80 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 8.2.1 Menjelaskan sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara kronologis

Pendahuluan:

• Guru membuka pembelajaran dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai kronologis sejarah pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik melalui 2 pertanyaan lisan singkat untuk mengukur kesiapan pengetahuan: (1) Kapan PPKI dibentuk dan apa tugas utamanya? (acuan: dibentuk 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia); (2) Kapan sidang pengesahan UUD NRI 1945 dilaksanakan oleh PPKI? (acuan: 18 Agustus 1945) (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak penjelasan guru dan membaca ringkasan materi mengenai kronologi sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang mencakup pembentukan PPKI, pembahasan perubahan Piagam Jakarta (terutama perubahan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa), serta penetapan dan pengesahan UUD NRI 1945 (15 menit).
• Murid mencatat poin-poin kunci urutan peristiwa sejarah pengesahan UUD NRI 1945 dan mengklarifikasi istilah historis yang belum dipahami (5 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Secara berpasangan, murid memainkan permainan tantangan edukatif 'Urut Waktu PPKI' dengan menyusun 4 kartu peristiwa ke dalam alur kronologis yang tepat (15 menit). Kartu peristiwa yang disusun: (1) Pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 1945; (2) Rapat pendahuluan lobi perubahan 7 kata Piagam Jakarta pagi hari 18 Agustus 1945; (3) Sidang pleno PPKI pengesahan UUD NRI Tahun 1945 siang hari 18 Agustus 1945; (4) Pemilihan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta pembentukan Komite Nasional (acuan urutan benar: 1 - 2 - 3 - 4).
• Murid secara mandiri menuliskan penjelasan kronologis singkat (3-4 kalimat) mengenai runtutan peristiwa pengesahan UUD NRI Tahun 1945 dari kartu yang telah diurutkan pada lembar kerja (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid bersama pasangannya saling memeriksa ketepatan urutan kronologis dan kelengkapan fakta sejarah berdasarkan lembar acuan bersama (5 menit).

Penutup:

• Guru memberikan konfirmasi atas penjelasan kronologis murid dan meluruskan miskonsepsi mengenai proses perubahan rumusan sila pertama sebelum pengesahan (5 menit).
• Murid melakukan asesmen akhir berupa cek pemahaman lisan singkat serta menyimpulkan makna sikap para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan dalam pengesahan konstitusi sebelum guru menutup kelas (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan teks alur dengan penanda kata kunci kronologis (sebelumnya, kemudian, setelah itu), sedangkan murid berkemampuan cepat diberikan teks sumber sejarah yang memuat dialog kompromi tokoh bangsa.
• Proses: Murid yang masih kesulitan didampingi guru dengan bimbingan bertahap saat menyusun kartu peristiwa, sementara murid yang mahir langsung menyusun dan menjelaskan rincian peristiwa secara mandiri.
• Produk: Murid bebas menyajikan penjelasan kronologis dalam bentuk garis waktu bernarasi atau paragraf kronologis terstruktur.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: (1) Kapan PPKI dibentuk dan apa tugas utamanya? (acuan: dibentuk 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia); (2) Kapan sidang pengesahan UUD NRI 1945 dilaksanakan oleh PPKI? (acuan: 18 Agustus 1945).

Proses:

• Formatif kinerja berpasangan: Memeriksa ketepatan mengurutkan 4 kartu alur kronologis sejarah pengesahan UUD NRI 1945 (acuan: 1-Pembentukan PPKI 7 Agustus 1945, 2-Lobi perubahan sila pertama 18 Agustus 1945 pagi, 3-Pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 18 Agustus 1945 siang, 4-Pemilihan Presiden/Wakil Presiden serta Komite Nasional).
• Formatif tertulis mandiri: Menjelaskan kronologi peristiwa pengesahan UUD NRI 1945 secara runtut pada lembar kerja.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman akhir: Murid menyebutkan 2 keputusan penting sidang PPKI 18 Agustus 1945 selain mengesahkan UUD 1945 (acuan: memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat).

Formatif:

• Tanya jawab diagnostik awal kesiapan materi sejarah PPKI
• Observasi unjuk kerja permainan tantangan kartu alur kronologis PPKI
• Pemeriksaan lembar kerja penjelasan kronologis pengesahan UUD NRI 1945

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah strategi permainan kartu kronologis 'Urut Waktu PPKI' efektif membantu murid memahami urutan peristiwa sejarah pengesahan UUD 1945?
• Bagian mana dari kronologi sidang PPKI yang masih sering tertukar oleh murid?

Murid:

• Peristiwa apa yang paling menarik perhatianmu saat mempelajari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
• Apakah kamu dapat mengurutkan kembali proses pengesahan UUD 1945 dari awal hingga akhir tanpa melihat catatan?

Pertemuan 3 — Menguraikan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar dan Pengatur Kekuasaan Negara — 2 JP (2 x 40 menit = 80 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 8.2.2 Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bernegara

Pendahuluan:

• Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid, mengecek kehadiran, dan mengajak berdoa bersama (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menguraikan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan pengatur kekuasaan negara (2 menit).
• Guru melakukan asesmen awal diagnostik lisan singkat: meminta murid menjawab pertanyaan 'Apa yang dimaksud hukum dasar dan apa fungsi aturan bagi lembaga negara?' untuk memetakan kesiapan awal murid (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid menyimak pemaparan guru dan membaca teks materi ringkas mengenai dua fungsi utama UUD NRI Tahun 1945: (1) sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan dan pedoman bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan (2) sebagai pengatur pembagian kekuasaan negara antarlembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (15 menit).
• Murid berpartisipasi dalam kuis interaktif cepat 'Pilah Kartu Fungsi' secara berpasangan untuk mengidentifikasi 4 kartu pernyataan fungsi: Kartu 1 'Aturan di bawah UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD' -> Fungsi Hukum Dasar; Kartu 2 'Pasal 4 mengatur kekuasaan Presiden' -> Fungsi Pengatur Kekuasaan; Kartu 3 'Landasan pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah' -> Fungsi Hukum Dasar; Kartu 4 'Membatasi wewenang DPR, Presiden, dan MK' -> Fungsi Pengatur Kekuasaan (10 menit).

Mengaplikasi (Bermakna):

• Murid bekerja dalam kelompok kecil (3-4 orang) mengerjakan Lembar Analisis Kasus untuk menguraikan penerapan dua fungsi UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan 2 skenario konkret: Skenario A (Pemerintah daerah membuat peraturan yang memuat larangan tanpa merujuk undang-undang dan norma dasar UUD) diuraikan dari sisi fungsi hukum dasar; Skenario B (Terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga pembuat UU dan lembaga pelaksana program) diuraikan dari sisi fungsi UUD sebagai pengatur kekuasaan negara (20 menit).
• Setiap kelompok mencocokkan hasil uraian kasus mereka dengan lembar rubrik acuan uraian fungsi UUD yang difasilitasi oleh guru (10 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid secara sadar menyimpulkan dan mengartikulasikan kembali pemahamannya mengenai pentingnya UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan pembatas kekuasaan negara demi terciptanya ketertiban dan perlindungan warga negara (5 menit).

Penutup:

• Guru memberikan penguatan terhadap hasil uraian murid dan melakukan cek pemahaman singkat melalui 1 pertanyaan tertulis di buku catatan: 'Uraikan perbedaan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dengan fungsinya sebagai pengatur kekuasaan negara!' (acuan jawaban: fungsi hukum dasar = menjadi landasan/pedoman tertinggi penyusunan peraturan perundang-undangan; fungsi pengatur kekuasaan = mengatur pembagian, pembatasan, dan tata kerja wewenang lembaga-lembaga negara) (7 menit).
• Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya (Fungsi kontrol dan penentu hak serta kewajiban warga negara) dan menutup pelajaran dengan doa serta salam (3 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan teks uraian dengan bantuan bagan hubungan hierarki kekuasaan bagi murid yang memerlukan perancah (scaffolding), serta bahan studi pasal UUD yang lebih kompleks bagi murid yang berkemampuan cepat.
• Proses: Memberikan bimbingan terarah bagi kelompok yang masih kesulitan membedakan fungsi hukum dasar dan pengatur wewenang, sedangkan murid cepat diminta menguraikan keterkaitan kedua fungsi tersebut secara mandiri.
• Produk: Uraian hasil analisis skenario dapat disajikan dalam bentuk lembar tabel perbandingan fungsi atau diagram alur pembagian wewenang.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Tanya jawab lisan diagnostik: 'Apa arti hukum dasar dan mengapa kekuasaan pejabat negara harus diatur undang-undang?' (Acuan jawaban: hukum dasar adalah aturan pokok/tertulis yang menjadi pedoman hukum lainnya; kekuasaan diatur agar lembaga negara tidak sewenang-wenang dan memiliki batas wewenang yang jelas).

Proses:

• Pemeriksaan ketepatan pengelompokan 4 kartu pernyataan fungsi UUD NRI Tahun 1945: (1) 'Aturan di bawah UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD' -> Fungsi Hukum Dasar; (2) 'Pasal 4 mengatur kekuasaan Presiden' -> Fungsi Pengatur Kekuasaan; (3) 'Landasan pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah' -> Fungsi Hukum Dasar; (4) 'Membatasi wewenang DPR, Presiden, dan MK' -> Fungsi Pengatur Kekuasaan.
• Pemeriksaan ketepatan lembar kerja uraian 2 skenario: Skenario A diuraikan sebagai pelanggaran/kebutuhan fungsi hukum dasar tertulis; Skenario B diuraikan sebagai penerapan fungsi pengatur batas kekuasaan lembaga negara.

Akhir Pertemuan:

• Pertanyaan cek pemahaman tertulis: Uraikan perbedaan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan sebagai pengatur kekuasaan negara. (Kriteria penerimaan/acuan jawaban: Murid tepat menguraikan bahwa fungsi hukum dasar berarti UUD menjadi landasan, sumber, dan pedoman bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya; sedangkan fungsi pengatur kekuasaan berarti UUD membagi dan membatasi wewenang lembaga negara agar roda pemerintahan berjalan tertib dan tidak otoriter).

Formatif:

• Kuis berpasangan 'Pilah Kartu Fungsi' (menjodohkan 4 pernyataan dengan kategori fungsi yang tepat).
• Penilaian Lembar Kerja Uraian Kasus (menguraikan fungsi UUD sebagai hukum dasar dan pengatur kekuasaan negara pada 2 skenario).

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu pada tahap memahami dan mengaplikasikan konsep fungsi hukum dasar dan pengatur kekuasaan sudah mencukupi?
• Bagian penjelasan mana yang masih membuat murid kesulitan membedakan fungsi UUD sebagai hukum dasar dengan fungsi pengatur wewenang?

Murid:

• Apa hal baru yang saya pahami mengenai fungsi UUD NRI Tahun 1945 dalam membatasi wewenang pejabat dan lembaga negara?
• Mengapa penting bagi saya sebagai pelajar memahami bahwa peraturan sekolah atau peraturan hukum lain harus berlandaskan pada UUD?

Pertemuan 4 — Menguraikan Fungsi Kontrol dan Penentu Hak Kewajiban Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 — 2 JP (2 x 40 menit = 80 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 8.2.2 Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bernegara

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam dan presensi, lalu menghubungkan materi fungsi UUD sebelumnya (hukum dasar dan pengatur kekuasaan) dengan materi hari ini: UUD sebagai alat kontrol serta penentu hak dan kewajiban warga negara (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat dengan meminta murid merespons 2 pertanyaan pemetaan kesiapan: (1) 'Apa arti fungsi UUD sebagai alat kontrol?' (acuan: UUD menguji/mengecek apakah aturan hukum yang lebih rendah bertentangan atau sesuai dengannya); (2) 'Sebutkan 1 contoh hak dan 1 kewajiban warga negara dalam UUD 1945' (acuan: hak mendapat pendidikan/pasal 31, hak hidup/pasal 28A; kewajiban membela negara/pasal 27 ayat 3, kewajiban membayar pajak/pasal 23A) (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Menggembirakan):

• Murid menyimak penjelasan materi dan infografik ringkas tentang dua fungsi UUD NRI 1945: (1) Fungsi alat kontrol (menguji dan memastikan peraturan perundang-undangan di bawah UUD tidak bertentangan dengan ketentuan UUD) dan (2) Fungsi penentu serta pembagi hak dan kewajiban warga negara dan negara (menjamin perlindungan hak asasi serta membebankan kewajiban hukum demi ketertiban bersama) (15 menit).
• Murid secara berpasangan mengikuti kuis cepat 'Uji Kasus Ceria' (Joyful Quiz), menebak apakah 3 skenario singkat mencerminkan fungsi kontrol atau penentu hak-kewajiban: Skenario A: Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal UU yang melanggar hak berserikat (kunci: fungsi kontrol); Skenario B: Pasal 31 ayat 1 menjamin setiap anak berhak memperoleh pendidikan (kunci: fungsi penentu hak); Skenario C: Aturan perda dicabut karena membatasi hak beragama tanpa dasar konstitusi (kunci: fungsi kontrol) (10 menit).

Mengaplikasi (Bermakna, Berkesadaran):

• Murid menerima Lembar Aktivitas Analisis Kasus dan secara mandiri menguraikan 2 fungsi UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan 2 stimulus studi kasus nyata: Kasus 1 (Pengujian UU penyiaran oleh Mahkamah Konstitusi yang diduga membatasi hak bersuara) dan Kasus 2 (Penyediaan fasilitas sekolah gratis bagi anak usia wajib belajar berdasarkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945) (15 menit).
• Murid menuliskan uraian tertulis pada lembar kerja: (a) menguraikan bagaimana fungsi kontrol bekerja pada Kasus 1 (acuan: UUD NRI 1945 menjadi tolak ukur/alat uji legalitas peraturan perundang-undangan di bawahnya, jika bertentangan aturan tersebut harus dibatalkan/diubah); (b) menguraikan bagaimana fungsi penentu hak dan kewajiban bekerja pada Kasus 2 (acuan: UUD NRI 1945 memuat jaminan hak warga negara atas pendidikan sekaligus mewajibkan pemerintah membiayai dan menyelenggarakannya) (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid secara hening membaca kembali hasil uraiannya untuk memverifikasi ketepatan uraian fungsi alat kontrol dan penentu hak-kewajiban yang telah disusun (5 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan intisari pembelajaran bahwa UUD NRI 1945 menjaga tertib hukum melalui fungsi kontrol dan menjamin keadilan melalui penentuan hak dan kewajiban warga negara (5 menit).
• Guru memberikan umpan balik penguatan terhadap hasil kerja murid dan menginformasikan bahwa materi pertemuan berikutnya adalah kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan kartu panduan kata kunci (kontrol = menguji aturan; hak = yang diterima; kewajiban = yang harus dilakukan), sedangkan murid mahir diberikan kutipan teks pasal UUD langsung (Pasal 27, 28, dan 31).
• Proses: Murid yang masih kesulitan menguraikan difasilitasi dengan perancah kalimat rumpang pemandu, sedangkan murid mahir menuliskan uraian secara analitis mandiri.
• Produk: Murid menyajikan uraian jawaban secara tertulis pada lembar kerja sesuai kapasitas kedalaman uraian masing-masing.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: (1) Apa yang dimaksud UUD NRI 1945 berfungsi sebagai alat kontrol? (Acuan: UUD berfungsi mengecek/menguji apakah aturan hukum yang lebih rendah bertentangan atau sesuai dengan ketentuan UUD); (2) Sebutkan masing-masing 1 contoh hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI 1945! (Acuan: contoh hak: hak memperoleh pendidikan/pekerjaan/hidup; contoh kewajiban: kewajiban bela negara/membayar pajak/tunduk pada hukum).

Proses:

• Pemeriksaan lembar kerja uraian analisis kasus: Murid menguraikan 2 fungsi UUD NRI 1945: (1) Fungsi alat kontrol (acuan ketepatan: menjelaskan UUD sebagai norma hukum tertinggi penguji aturan di bawahnya agar tidak bertentangan); (2) Fungsi penentu hak dan kewajiban (acuan ketepatan: menjelaskan UUD memuat batas dan jaminan hak yang diterima warga negara serta kewajiban yang wajib dipatuhi warga negara dan negara).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis 1 soal tiket keluar (Exit Ticket): 'Mengapa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan apa hubungannya dengan hak warga negara?' (Kriteria penerimaan: jawaban memuat penjelasan bahwa UUD berfungsi sebagai alat kontrol hukum tertinggi yang melindungi hak-hak dasar warga negara dari pembatasan sewenang-wenang).

Formatif:

• Penilaian tes tertulis uraian pada Lembar Aktivitas Analisis Kasus untuk mengukur ketepatan menguraikan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol serta penentu hak dan kewajiban warga negara

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu untuk menguraikan fungsi kontrol dan hak-kewajiban sudah cukup efektif bagi murid kelas 8?
• Apakah stimulus kasus yang diberikan kontekstual dan memudahkan murid menguraikan fungsi konstitusi?

Murid:

• Hal baru apa yang saya pahami tentang peran UUD NRI 1945 dalam mengontrol aturan hukum dan menjamin hak saya?
• Bagian mana dari fungsi penentu hak dan kewajiban yang paling jelas bagi saya setelah menganalisis kasus tadi?

Pertemuan 5 — Menganalisis Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertinggi dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — 2 JP (2 x 40 menit = 80 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 8.2.3 Menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan mengajak berdoa bersama (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-5, yaitu menganalisis kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (2 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik lisan dengan menanyakan: 'Sebutkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi nomor satu paling atas di Indonesia?' (acuan jawaban tepat: UUD NRI Tahun 1945) (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna):

• Murid menyimak bagan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 di papan tulis, lalu menganalisis makna kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi dan sumber hukum bagi seluruh regulasi di bawahnya (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Guru mengadakan permainan tantangan berpasangan 'Uji Selaras Konstitusi', di mana tiap pasangan murid menganalisis 3 kasus kartu regulasi apakah selaras atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi: (1) Peraturan Daerah melarang anak perempuan bersekolah (acuan: bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 tentang hak mendapat pendidikan, sehingga batal demi hukum); (2) Peraturan Pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial bagi fakir miskin (acuan: selaras dengan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945); (3) Peraturan Daerah melarang warga mengemukakan pendapat secara damai (acuan: bertentangan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 tentang kebebasan berpendapat, sehingga batal demi hukum) (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid secara individu menuliskan refleksi analitis singkat pada lembar catatan mengenai mengapa semua pejabat pembuat undang-undang wajib tunduk dan tidak boleh membuat aturan yang menentang UUD NRI Tahun 1945 (15 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan bahwa kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya (10 menit).
• Guru memberikan umpan balik atas lembar kerja analisis kasus dan menutup pertemuan dengan doa serta salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan bagan piramida hierarki hukum dengan teks pasal rujukan eksplisit, sedangkan murid yang mahir diberikan teks pasal utuh tanpa rangkuman.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan dibimbing dalam mengidentifikasi pasal UUD yang dilanggar, sedangkan murid mahir menganalisis konsekuensi pembatalan regulasi tersebut secara mandiri.
• Produk: Hasil analisis kasus dituangkan dalam tabel verifikasi keselarasan hukum yang setara tingkat pencapaiannya.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan lisan diagnostik: 'Sebutkan aturan hukum tertinggi di negara kita dalam tata urutan peraturan perundang-undangan!' (acuan jawaban: UUD NRI Tahun 1945).

Proses:

• Observasi keterlibatan dan ketepatan analisis lembar kerja 'Uji Selaras Konstitusi' yang memuat 3 kasus regulasi: (1) Larangan perempuan bersekolah (acuan: bertentangan dengan Pasal 31); (2) Bantuan fakir miskin (acuan: selaras dengan Pasal 34); (3) Larangan kebebasan berpendapat (acuan: bertentangan dengan Pasal 28E).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat: Murid menuliskan konsekuensi yuridis jika sebuah peraturan daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (kriteria penerimaan operasional: menyatakan secara tepat bahwa perda tersebut batal/tidak berlaku/harus dicabut karena kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi).

Formatif:

• Penilaian kinerja analisis kasus keselarasan hierarki perundang-undangan pada lembar 'Uji Selaras Konstitusi'.

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah aktivitas permainan kartu 'Uji Selaras Konstitusi' efektif memfasilitasi murid dalam menganalisis hierarki hukum?
• Bagian mana dari langkah analisis kedudukan hukum tertinggi yang masih membingungkan bagi sebagian murid?

Murid:

• Apa yang saya pahami tentang kedudukan UUD NRI Tahun 1945 terhadap peraturan-peraturan lain di bawahnya?
• Bagaimana perasaan saya setelah berhasil menganalisis kasus aturan hukum yang bertentangan dengan konstitusi?

Pertemuan 6 — Asesmen Sumatif Bab — 2 JP (2 x 40 menit = 80 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 8.2.1 Menjelaskan sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara kronologis
• TP 8.2.2 Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bernegara
• TP 8.2.3 Menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kesiapan fisik serta mental murid, dan mengondisikan ruang kelas agar tertib dan tenang untuk pelaksanaan asesmen sumatif (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan asesmen sumatif Bab 2, yaitu mengukur pemahaman utuh mengenai kronologis sejarah UUD NRI Tahun 1945, fungsi UUD NRI Tahun 1945, serta kedudukannya sebagai hukum dasar tertinggi (2 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran):

• Guru membagikan lembar tes tertulis serentak kepada setiap murid dan menjelaskan tata tertib asesmen: pengerjaan tes tertulis berlangsung mandiri dalam kelompok penataan meja kelas, sementara secara paralel murid akan dipanggil bergiliran satu per satu ke meja guru untuk tes lisan kronologis selama 1,5 menit per murid (5 menit).

Mengaplikasi (Bermakna):

• Seluruh murid mengerjakan 2 butir soal uraian pada lembar jawaban tertulis secara mandiri dan hening: Soal 1 menguraikan fungsi UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bernegara (acuan jawaban: alat kontrol norma hukum di bawahnya, pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara/pemerintahan, dan penentu serta pelindung hak-kewajiban warga negara); Soal 2 menganalisis kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (acuan jawaban: UUD NRI Tahun 1945 menempati hierarki teratas dalam UU No. 12 Tahun 2011, menjadi sumber legitimasi bagi aturan di bawahnya, dan peraturan di bawahnya seperti UU, PP, Perpres, Perda tidak boleh bertentangan; jika bertentangan diuji melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi) (35 menit).
• Bersamaan dengan tes tertulis yang berlangsung tertib, guru memanggil murid secara bergiliran ke meja guru (28 murid x 1,5 menit) untuk tes lisan: murid menjelaskan secara kronologis 4 tahapan sejarah UUD NRI Tahun 1945 (acuan urutan: 1. Pembentukan Panitia Kecil/Panitia Sembilan pada masa sidang BPUPK dan perumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945; 2. Pembahasan rancangan batang tubuh UUD pada Sidang Kedua BPUPK 10-17 Juli 1945; 3. Pembentukan PPKI pada awal Agustus 1945; 4. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta) (30 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Guru mengumpulkan seluruh lembar jawaban tertulis murid tepat waktu, memastikan semua murid telah menyelesaikan tes lisan, lalu mengarahkan murid untuk menenangkan diri dan memeriksa kembali kelengkapan identitas lembar kerja (2 menit).

Penutup:

• Guru memandu murid melakukan refleksi singkat mengenai pengalaman belajar sepanjang Bab 2 Pedoman Negaraku serta pentingnya integritas dalam menjalankan aturan hukum (2 menit).
• Guru memberikan apresiasi atas kedisiplinan murid selama asesmen berlangsung dan menutup pembelajaran dengan doa serta salam penutup (1 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Akomodasi format: lembar soal tertulis disediakan dengan ukuran teks standar dan teks besar bagi murid dengan hambatan penglihatan ringan tanpa mengubah isi butir soal.
• Proses: Akomodasi giliran: murid yang memerlukan ketenangan ekstra dipanggil tes lisan pada urutan awal atau akhir agar tidak terdistraksi suasana kelas.
• Produk: Standar bukti capaian tetap sama: penjelasan lisan kronologis 4 tahapan sejarah UUD NRI Tahun 1945 dan lembar uraian fungsi serta kedudukan hukum tertinggi.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pengecekan kesiapan asesmen: Murid diminta menyebutkan secara acak satu lembaga perumus UUD NRI Tahun 1945 sebelum asesmen dimulai (acuan: BPUPK atau PPKI).

Proses:

• Observasi ketertiban, kemandirian, dan kepatuhan terhadap instruksi saat pengerjaan tes tertulis berlangsung di ruang kelas.

Sumatif Bab:

• kombinasi tes lisan terstruktur bergiliran dan tes tertulis serentak: penjelasan lisan kronologis sejarah UUD NRI 1945 serta lembar jawaban tertulis berisi uraian fungsi dan analisis kedudukan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi
• tes tertulis serentak: lembar jawaban tertulis berupa uraian fungsi UUD NRI 1945 dalam kehidupan bernegara dan analisis kedudukannya sebagai hukum dasar tertinggi dalam tatanan perundang-undangan (35 menit; kelompok; instrumen: pedoman penskoran dan rubrik analisis uraian tertulis)
• tes lisan bergiliran: penuturan lisan runtut mengenai tahapan kronologis sejarah perumusan hingga pengesahan UUD NRI 1945 secara bergiliran ke meja guru (1,5 menit per murid x 28 murid = 42 menit, dilakukan bertahap selama sesi asesmen) (45 menit; individual; instrumen: rubrik unjuk kerja kelengkapan dan keruntutan kronologis lisan)

Sumatif:

• kombinasi tes lisan terstruktur bergiliran dan tes tertulis serentak: penjelasan lisan kronologis sejarah UUD NRI 1945 serta lembar jawaban tertulis berisi uraian fungsi dan analisis kedudukan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi
• tes tertulis serentak: lembar jawaban tertulis berupa uraian fungsi UUD NRI 1945 dalam kehidupan bernegara dan analisis kedudukannya sebagai hukum dasar tertinggi dalam tatanan perundang-undangan (35 menit; kelompok; instrumen: pedoman penskoran dan rubrik analisis uraian tertulis)
• tes lisan bergiliran: penuturan lisan runtut mengenai tahapan kronologis sejarah perumusan hingga pengesahan UUD NRI 1945 secara bergiliran ke meja guru (1,5 menit per murid x 28 murid = 42 menit, dilakukan bertahap selama sesi asesmen) (45 menit; individual; instrumen: rubrik unjuk kerja kelengkapan dan keruntutan kronologis lisan)

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah pengelolaan waktu tes lisan bergiliran dan tes tertulis serentak berjalan efisien dan kondusif?
• Bagaimana ketercapaian murid terhadap ketiga tujuan pembelajaran pada Bab 2 berdasarkan hasil penskoran asesmen sumatif ini?

Murid:

• Bagian materi mana dari Bab 2 yang paling mudah dan paling menantang untuk saya jelaskan saat asesmen sumatif?
• Bagaimana pemahaman tentang UUD NRI Tahun 1945 ini membantu saya menjadi warga negara yang sadar hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat?

SUMBER BELAJAR

1. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII, Penerbit Pusat Perbukuan Kemendikbudristek
2. Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII, Bab 2 'Pedoman Negaraku', Kemendikbudristek
3. Set Kartu Kronologis Peristiwa Sidang BPUPK (10–16 Juli 1945)
4. Bagan Alur Sejarah Sidang Perumusan UUD NRI Tahun 1945
5. Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII (Kemendikbudristek, 2023) Bab 2: Pedoman Negaraku
6. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII (Kemendikbudristek, 2023)
7. Naskah Pembukaan dan Risalah Sidang PPKI 18 Agustus 1945
8. Set kartu kronologis peristiwa PPKI
9. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VIII (Kemendikbudristek, 2023, Bab 2)
10. Buku Siswa Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VIII (Kemendikbudristek, 2023, Bab 2)
11. Naskah Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945
12. Kartu Kuis Interaktif 'Pilah Kartu Fungsi' dan Lembar Kerja Analisis Skenario
13. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VIII (Kemendikbudristek, 2023)
14. Buku Teks Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VIII Bab 2 (Kemendikbudristek, 2023)
15. Naskah UUD NRI Tahun 1945 (terutama Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27-34)
16. Lembar Aktivitas Siswa: Analisis Kasus Fungsi Konstitusi
17. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VIII (Kemendikbudristek, 2021)
18. Buku Siswa Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VIII (Kemendikbudristek, 2021, Bab 2)
19. Naskah UUD NRI Tahun 1945 dan Bagan Hierarki Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011)
20. Kartu kasus regulasi 'Uji Selaras Konstitusi'
21. Buku Siswa Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VIII Bab 2 (Kemendikbudristek, 2023)
22. Naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
23. Lembar Soal Asesmen Sumatif Bab 2 dan Lembar Penilaian Lisan Guru