Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 11 Bab 4: Menjaga Keutuhan NKRI

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. TP 11.4.1 Menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keutuhan negara
2. TP 11.4.2 Merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia
3. TP 11.4.3 Menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara
4. TP 11.4.4 Menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan

PROFIL LULUSAN

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa batas wilayah laut dan darat Indonesia kerap menjadi sasaran pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing?
2. Apa perbedaan mendasar antara konsep ancaman militer dan gangguan keamanan terhadap keutuhan wilayah NKRI?
3. Apa perbedaan mendasar antara tantangan dan hambatan dalam konteks menjaga keutuhan ideologi Pancasila?
4. Bagaimana penyebaran paham intoleransi di media sosial dan praktik korupsi dapat menjadi tantangan serta hambatan nyata bagi integrasi nasional bangsa kita?
5. Mengapa ancaman militer seperti pelanggaran wilayah perbatasan dan ancaman nonmiliter seperti serangan siber terhadap data nasional memerlukan strategi penanganan yang berbeda?
6. Bagaimana warga negara dan pemerintah dapat merumuskan langkah nyata untuk mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI?
7. Bagaimana persoalan polarisasi di media sosial dan sikap etnosentrisme dapat mengancam integrasi serta keutuhan NKRI?
8. Solusi nyata apa yang paling tepat dan dapat diterapkan oleh generasi muda untuk mengatasi tantangan dan hambatan sosial budaya tersebut?
9. Mengapa dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia seorang presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen hanya karena alasan kebijakan politik?
10. Bagaimana karakteristik sistem presidensial pasca-amandemen UUD NRI 1945 berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI?
11. Bagaimana mekanisme pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah bekerja agar tidak memicu perpecahan wilayah?
12. Mengapa mekanisme checks and balances antarkekuasaan negara penting dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI?
13. Mengapa urusan pertahanan negara dipisahkan tanggung jawab utamanya kepada TNI, sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada Polri?
14. Bagaimana bentuk sinergi antara TNI dan Polri ketika menghadapi ancaman yang membahayakan kedaulatan wilayah sekaligus ketertiban warga negara?
15. Selain TNI dan Polri, lembaga kementerian atau non-kementerian apa sajakah yang memegang peran krusial dalam pertahanan dan keamanan negara?
16. Bagaimana kementerian dan lembaga seperti Kemhan, Kemenlu, BIN, dan BSSN berkolaborasi dalam menghadapi ancaman nonmiliter maupun hibrida terhadap keutuhan NKRI?
17. Bagaimana keterkaitan antara kestabilan sistem pemerintahan presidensial dengan ketahanan nasional dalam menghadapi ATHG?
18. Mengapa pertahanan dan keamanan negara menuntut kolaborasi terpadu antara TNI, Polri, kementerian terkait, dan seluruh komponen warga negara?

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 — Menganalisis Ancaman dan Gangguan terhadap Keutuhan Wilayah NKRI — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keutuhan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran, dan memfasilitasi murid menyanyikan lagu 'Dari Sabang Sampai Merauke' untuk membangun kesadaran kebangsaan (5 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menganalisis ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah NKRI sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2002 (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat: murid menjawab kuis lisan dengan memilih klasifikasi dari 2 kasus cepat: (1) Kapal perang asing menerobos perairan teritorial tanpa izin (acuan: Ancaman militer/kedaulatan wilayah); (2) Aksi penyelundupan barang ilegal lintas batas di jalur tikus perbatasan (acuan: Gangguan keamanan wilayah) (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid menyimak pemaparan guru tentang definisi yuridis ancaman (usaha/kegiatan yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa sesuai UU No. 3 Tahun 2002) dan gangguan (hambatan nyata terhadap stabilitas keamanan wilayah) (15 menit).
• Murid dalam kelompok kecil (4-5 orang) mengikuti permainan adu cepat kartu kasus 'Pilah ATHG Wilayah' di mana tiap kelompok mengklasifikasikan 4 kartu skenario ke dalam kolom 'Ancaman Kedaulatan' atau 'Gangguan Keamanan': (1) 'Pesawat tempur negara tetangga melintas di atas ruang udara Kepulauan Natuna tanpa izin flight clearance' -> Ancaman Kedaulatan; (2) 'Penebangan liar kayu lintas batas negara di perbatasan darat Kalimantan' -> Gangguan Keamanan; (3) 'Klaim sepihak batas landas kontinen laut oleh negara asing' -> Ancaman Kedaulatan; (4) 'Perompakan bersenjata terhadap kapal nelayan domestik di selat sempit perbatasan' -> Gangguan Keamanan (15 menit).

Mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna):

• Setiap kelompok menganalisis Lembar Analisis Kasus Kasat Wilayah yang memuat studi kasus nyata: insiden penangkapan ikan ilegal disertai pengawalan kapal coast guard asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara (15 menit).
• Murid membedah kasus tersebut berdasarkan instrumen analisis: (a) jenis bentuk ATHG (ancaman militer/nonmiliter/gangguan); (b) aktor pelaku dan motif; (c) dampak spesifik terhadap integritas kedaulatan teritorial NKRI sesuai acuan fakta perbatasan (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Perwakilan kelompok menempelkan hasil lembar analisis pada papan pajang kelas dan saling membandingkan ketepatan klasifikasi serta kedalaman analisis faktor penyebab ancaman wilayah antarkelompok (5 menit).
• Murid bersama guru merefleksikan pentingnya kepekaan warga negara terhadap isu perbatasan dan bagaimana pelanggaran batas wilayah sekecil apa pun dapat mengancam integritas NKRI (5 menit).

Penutup:

• Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan materi analisis ancaman dan gangguan wilayah perbatasan NKRI (3 menit).
• Murid mengerjakan asesmen akhir formatif mandiri (tiket keluar) berisi 2 butir identifikasi ancaman wilayah (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan lembar kasus bergambar dengan penanda peta navigasi maritim untuk kelompok yang membutuhkan scaffolding visual, serta teks laporan investigasi perbatasan lengkap bagi kelompok yang siap materi kompleks.
• Proses: Memberikan panduan pertanyaan penuntun terstruktur bagi kelompok yang masih kesulitan membedakan ancaman kedaulatan dengan tindak kriminal gangguan keamanan biasa.
• Produk: Kelompok dapat menyajikan hasil analisis kasus dalam bentuk matriks tabel analisis ATHG maupun peta konsep rantai dampak ancaman keutuhan wilayah.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: Guru membacakan 2 skenario singkat: (1) Kapal perang asing menerobos perairan teritorial tanpa izin; (2) Penyelundupan barang ilegal lintas batas. Murid mengidentifikasi mana yang berkategori ancaman kedaulatan wilayah dan mana gangguan keamanan wilayah (kriteria penerimaan: butir 1 diidentifikasi sebagai ancaman kedaulatan/militer; butir 2 diidentifikasi sebagai gangguan keamanan/kriminalitas lintas batas).

Proses:

• Penilaian pengerjaan Lembar Analisis Kasus Laut Natuna Utara dengan 3 indikator: (1) Ketepatan mengklasifikasikan kasus sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah maritim; (2) Ketepatan mengidentifikasi aktor dan modus pelanggaran batas wilayah laut; (3) Analisis dampak langsung terhadap integritas wilayah teritorial Indonesia.

Akhir Pertemuan:

• Tiket keluar mandiri berisi 2 butir: (1) Sebutkan 1 contoh bentuk ancaman fisik terhadap batas darat NKRI (acuan jawaban: penggeseran patok batas negara / perambahan wilayah perbatasan oleh militer asing); (2) Jelaskan mengapa penangkapan ikan ilegal oleh kapal berbendera asing yang dikawal kapal bersenjata dapat dikategorikan sebagai ancaman keutuhan wilayah (kriteria penerimaan: penjelasan memuat unsur pelanggaran batas yurisdiksi kedaulatan negara dan adanya potensi ancaman bersenjata).

Formatif:

• Kuis diagnostik klasifikasi awal di pendahuluan
• Observasi unjuk kerja permainan klasifikasi kartu kasus ATHG
• Penilaian lembar analisis studi kasus Laut Natuna Utara
• Tiket keluar (cek pemahaman akhir sesi)

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu untuk permainan kartu kasus dan analisis studi kasus perbatasan berjalan efektif dan tepat durasi?
• Apakah murid menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan batas yurisdiksi dan kedaulatan wilayah dalam konteks ATHG?

Murid:

• Apa pemahaman baru yang saya peroleh mengenai ancaman terhadap wilayah perbatasan negara Indonesia?
• Bagian mana dari analisis kasus perbatasan tadi yang paling menantang bagi saya untuk dipahami?

Pertemuan 2 — Menganalisis Tantangan dan Hambatan terhadap Ideologi Pancasila dan Integrasi Nasional — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keutuhan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kesiapan belajar murid, dan memimpin doa bersama (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menganalisis tantangan dan hambatan terhadap ideologi Pancasila serta integrasi nasional dalam menjaga keutuhan NKRI (2 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik melalui kuis klasifikasi cepat 4 kasus singkat di papan tulis: (1) Perbedaan pandangan ekstrem yang menolak konsensus kebangsaan, (2) Lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila oleh aparatur, (3) Masuknya ideologi individualisme melalui media sosial tanpa filter, (4) Maraknya tindak pidana korupsi yang meruntuhkan keadilan sosial. Murid diminta menentukan apakah masing-masing kasus tergolong tantangan atau hambatan (acuan jawaban: nomor 1 dan 3 adalah tantangan yang menuntut adaptasi dan daya tahan; nomor 2 dan 4 adalah hambatan internal yang melemahkan sistem dari dalam) (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Menggembirakan):

• Murid mengamati infografik kasus nyata mengenai fenomena polarisasi di ruang digital dan penurunan kepercayaan publik akibat praktik korupsi, lalu mendiskusikan konsep perbedaan tantangan (faktor pemicu dari luar/situasi yang menuntut respons) dan hambatan (kendala internal struktural/perilaku yang memperlambat integrasi) dengan bimbingan guru (15 menit).
• Murid secara berpasangan memainkan aktivitas mini-game kuis 'Tantangan vs Hambatan' dengan menganalisis 4 kartu situasi berikut: (A) Penyebaran narasi intoleransi daring, (B) Rendahnya keteladanan pengamalan Pancasila oleh tokoh publik, (C) Perkembangan teknologi global yang mendisrupsi nilai budaya lokal, (D) Praktik suap dan gratifikasi dalam pelayanan publik; lalu menentukan klasifikasi beserta alasan logisnya (acuan jawaban: A=Tantangan, B=Hambatan, C=Tantangan, D=Hambatan) (10 menit).

Mengaplikasi (Bermakna):

• Murid dibagi ke dalam kelompok kerja (4-5 murid) untuk menganalisis lembar kasus analisis komprehensif yang berisi 2 permasalahan: Masalah 1: 'Penyebaran ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila di kalangan generasi muda' dan Masalah 2: 'Ketimpangan penegakan hukum dan korupsi yang memicu disintegrasi sosial'. Setiap kelompok menganalisis faktor penyebab, bentuk dampak terhadap ideologi/integrasi, serta mengklasifikasikan dimensi ATHG-nya (Tantangan atau Hambatan) (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Tiap kelompok menukarkan lembar hasil analisis dengan kelompok lain untuk saling memeriksa kesesuaian argumen klasifikasi berdasarkan acuan materi, dipandu guru yang mengonfirmasi ketepatan analisis (10 menit).
• Murid secara individu menuliskan satu kesadaran reflektif di lembar kerja mengenai mengapa memahami tantangan dan hambatan ideologi sangat penting bagi keutuhan integrasi nasional (5 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan kembali poin-poin utama perbedaan analisis tantangan dan hambatan terhadap Pancasila dan integrasi nasional (5 menit).
• Guru memberikan umpan balik atas performa analisis murid dan menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan fokus pada perumusan solusi terhadap ancaman dan gangguan militer/nonmiliter, kemudian menutup sesi dengan doa (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan lembar kasus dengan tabel pemandu analisis sebab-akibat bagi kelompok yang memerlukan bimbingan bertahap, serta artikel studi kasus faktual yang lebih kompleks bagi kelompok yang siap menganalisis secara mandiri.
• Proses: Guru memberikan bimbingan intensif pada kelompok yang kesulitan membedakan konsep tantangan dan hambatan, sementara kelompok mandiri mengeksplorasi keterkaitan kasus dengan integrasi nasional secara otonom.
• Produk: Format penyajian analisis kelompok dapat berupa bagan matriks sebab-akibat atau diagram klasifikasi analisis analitis.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Diagnostik klasifikasi cepat 4 kasus singkat: (1) Perbedaan pandangan ekstrem yang menolak konsensus kebangsaan, (2) Lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila oleh aparatur, (3) Masuknya ideologi individualisme melalui media sosial tanpa filter, (4) Maraknya tindak pidana korupsi yang meruntuhkan keadilan sosial. Kriteria penilaian: Murid mengklasifikasikan kategori secara tepat (acuan kunci: butir 1 dan 3 adalah Tantangan; butir 2 dan 4 adalah Hambatan).

Proses:

• Penilaian lembar kerja analisis kasus kelompok mengenai Masalah 1 (Penyebaran ideologi transnasional) dan Masalah 2 (Ketimpangan hukum dan korupsi). Kriteria penilaian: (1) Ketepatan klasifikasi ATHG (Masalah 1 = Tantangan eksternal/perkembangan zaman; Masalah 2 = Hambatan internal sistemik), (2) Ketepatan analisis faktor penyebab, (3) Ketepatan analisis dampak terhadap keutuhan ideologi Pancasila dan integrasi bangsa.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman individu pada akhir sesi berupa evaluasi mandiri tertulis: menentukan status dan analisis dampak dari pernyataan 'Melemahnya rasa gotong royong akibat gaya hidup konsumtif-individualis'. Kriteria penerimaan operasional: Murid secara tepat mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai hambatan kultural/internal dan menguraikan dampaknya yang mengikis solidaritas sosial serta mengancam persatuan/integrasi bangsa.

Formatif:

• Penilaian proses analisis kelompok pada lembar studi kasus (analisis penyebab, dampak, dan klasifikasi tantangan/hambatan terhadap ideologi dan integrasi nasional).
• Observasi diagnostik awal melalui kuis klasifikasi 4 kasus singkat.

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alur kegiatan Memahami, Mengaplikasi, dan Merefleksi efektif dalam membantu murid membedakan konsep tantangan dan hambatan?
• Bagaimana keterlibatan murid selama proses diskusi analisis studi kasus kelompok, dan apakah bimbingan guru sudah proporsional?

Murid:

• Apa perbedaan paling mendasar antara tantangan dan hambatan terhadap ideologi Pancasila yang saya pahami hari ini?
• Kasus manakah yang menurut saya paling mendesak untuk diwaspadai agar integrasi bangsa Indonesia tetap kokoh?

Pertemuan 3 — Merumuskan Solusi Terkait Ancaman dan Gangguan Militer serta Nonmiliter — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.2 Merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan mengajak berdoa bersama untuk menumbuhkan kesadaran diri (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu merumuskan solusi atas ancaman dan gangguan militer serta nonmiliter dalam menjaga keutuhan NKRI (2 menit).
• Guru melakukan asesmen diagnostik singkat: murid merespons secara lisan pertanyaan pemetaan: 'Sebutkan 1 contoh tindakan solusi untuk mengatasi ancaman pelanggaran batas laut wilayah NKRI oleh kapal militer asing, dan 1 solusi untuk mengatasi gangguan siber terhadap server data kependudukan nasional!' (kriteria kesiapan: solusi militer mengarah pada patroli perbatasan/diplomasi pertahanan; solusi siber mengarah pada penguatan enkripsi/keamanan siber) (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid menyimak paparan singkat guru yang membedakan esensi ancaman dan gangguan militer (menggunakan kekuatan senjata terorganisasi) dengan nonmiliter (berdimensi digital, ideologi, ekonomi, atau informasi) serta kerangka penyusunan solusi komprehensif (10 menit).
• Dalam format permainan tantangan cepat 'Matriks Tanggap ATHG', kelas dibagi menjadi kelompok berpasangan untuk mengidentifikasi klasifikasi dan kebutuhan penanganan dari 2 kartu studi kasus: Kartu A (Pelanggaran batas wilayah udara oleh drone tempur asing) dan Kartu B (Serangan siber melumpuhkan pusat data perbankan nasional) (prinsip Menggembirakan diwujudkan melalui adu cepat menemukan jenis solusi yang tepat dalam waktu 2 menit) (10 menit).

Mengaplikasi (Bermakna):

• Murid berkumpul dalam kelompok kecil (4-5 orang) untuk mengerjakan Lembar Kerja Perumusan Solusi ATHG yang memuat 2 kasus konkret: Kasus 1 - Ancaman Militer: 'Penyusupan kelompok bersenjata separatis di wilayah perbatasan darat pedalaman'; Kasus 2 - Gangguan Nonmiliter: 'Penyebaran disinformasi terkoordinasi dan peretasan situs layanan darurat nasional' (10 menit).
• Setiap kelompok merumuskan solusi terstruktur untuk kedua kasus tersebut, mencakup: (a) Solusi Preventif (pencegahan sebelum terjadi); (b) Solusi Represif/Kuratif (penindakan saat terjadi); dan (c) Solusi Pemulihan (tindakan pemulihan pascakejadian) secara tertulis pada lembar kerja (acuan: Kasus 1 preventif berupa pos pengamanan perbatasan, represif berupa operasi penegakan hukum/militer, pemulihan berupa rekonsiliasi dan pembangunan posko keamanan masyarakat; Kasus 2 preventif berupa literasi digital dan firewall/enkripsi sistem, represif berupa pelacakan dan pemutusan akses penyerang siber, pemulihan berupa restorasi data cadangan dan penguatan regulasi proteksi digital) (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Perwakilan kelompok menukarkan lembar perumusan solusinya dengan kelompok lain untuk saling memeriksa kelayakan implementasi dan kelengkapan aspek preventif, represif, dan pemulihan (10 menit).
• Murid menyimpulkan esensi pentingnya keterpaduan strategi militer dan nonmiliter serta komitmen pertahanan rakyat semesta dalam melindungi kedaulatan NKRI (5 menit).

Penutup:

• Guru memberikan umpan balik langsung terhadap kelengkapan dan ketepatan rumusan solusi yang telah disusun kelompok (5 menit).
• Murid menjawab pertanyaan cek pemahaman akhir secara individu di lembar kertas: 'Tuliskan 1 rumusan solusi nonmiliter yang realistis dilakukan oleh generasi muda untuk menangkal gangguan propaganda pemecah belah bangsa di media sosial!' (kriteria penerimaan: rumusan memuat tindakan pencegahan seperti pembuatan konten kontra-narasi berbasis nilai Pancasila atau verifikasi fakta/pelaporan akun hoaks) (3 menit).
• Guru menyampaikan agenda pertemuan berikutnya tentang solusi tantangan dan hambatan sosial budaya, lalu menutup pembelajaran dengan doa (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan lembar kerja dengan panduan kata kunci tahapan solusi (preventif, kuratif, pemulihan) bagi murid yang membutuhkan perancah (scaffolding), serta menyediakan data studi kasus eskalasi konflik siber tingkat lanjut bagi murid berkecepatan tinggi.
• Proses: Memberikan pendampingan terfokus pada kelompok yang mengalami kesulitan mengoperasionalkan rumusan solusi penindakan represif dan kuratif; kelompok cepat diarahkan memperdalam analisis kelayakan sumber daya pelaksanaan solusi.
• Produk: Kelompok dapat menyajikan rumusan solusi dalam format tabel matriks aksi bertingkat atau peta konsep alur penyelesaian masalah dengan tetap memuat ketiga dimensi solusi (preventif, represif, pemulihan).

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Tanya jawab lisan diagnostik di awal pembelajaran: 'Sebutkan 1 contoh tindakan solusi untuk mengatasi ancaman pelanggaran batas laut wilayah NKRI oleh kapal militer asing, dan 1 solusi untuk mengatasi gangguan siber terhadap server data kependudukan nasional!' (kriteria acuan jawaban: ancaman militer diatasi dengan peningkatan patroli armada laut/diplomasi batas wilayah; gangguan siber diatasi dengan penguatan sistem enkripsi data/pembentukan tim respon insiden siber).

Proses:

• Observasi pengerjaan Lembar Kerja Perumusan Solusi ATHG untuk 2 kasus (Kasus 1: Ancaman militer separatis perbatasan; Kasus 2: Gangguan nonmiliter peretasan dan disinformasi) dengan indikator kelengkapan 3 dimensi solusi: preventif, represif, dan pemulihan.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis 1 butir: 'Tuliskan 1 rumusan solusi nonmiliter yang realistis dilakukan oleh generasi muda untuk menangkal gangguan propaganda pemecah belah bangsa di media sosial!' (kriteria penerimaan: rumusan berupa aksi nyata yang relevan, misal membuat kampanye persatuan berbasis nilai Pancasila, melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan berita, atau melaporkan kanal penyebar kebencian ke kanal pengaduan resmi).

Formatif:

• Penilaian Kinerja Kelompok pada Lembar Kerja Perumusan Solusi ATHG (mengukur kelengkapan dan kelayakan rumusan solusi preventif, represif, dan pemulihan)
• Cek Pemahaman Individu pada Penutup (mengukur ketepatan perumusan solusi konkret nonmiliter)

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah desain skenario kasus ancaman militer dan nonmiliter berhasil membimbing murid merumuskan solusi yang realistis dan operasional?
• Bagian mana dari kegiatan perumusan solusi (preventif, represif, atau pemulihan) yang paling banyak memerlukan scaffolding guru?

Murid:

• Apakah kamu kini memahami perbedaan pendekatan solusi dalam menghadapi ancaman militer bersenjata dibandingkan ancaman siber/nonmiliter?
• Tindakan preventif apa yang paling mungkin kamu kontribusikan sebagai pelajar untuk menjaga keutuhan bangsa dari gangguan perpecahan?

Pertemuan 4 — Merumuskan Solusi Terkait Tantangan dan Hambatan Sosial Budaya dalam Menjaga Keutuhan Negara — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.2 Merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan mengajak berdoa bersama (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-4, yaitu merumuskan solusi konkret terkait tantangan dan hambatan di bidang sosial budaya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (4 menit).
• Guru melaksanakan asesmen diagnostik awal dengan meminta murid menjawab 2 pertanyaan pemetaan kesiapan: (1) 'Apakah polarisasi antarkelompok merupakan tantangan atau hambatan?' (acuan: tantangan sosial budaya); (2) 'Sebutkan 1 contoh tindakan meredam ujaran kebencian berbasis SARA di lingkungan sekitar!' (kriteria: tindakan preventif/edukatif nonkekerasan seperti kampanye literasi digital atau mediasi dialog) (8 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak paparan telaah kasus mengenai 2 bentuk persoalan sosial budaya yang dihadapi Indonesia: Kasus A (Tantangan intoleransi dan polarisasi berbasis SARA di media sosial) dan Kasus B (Hambatan kesenjangan pemahaman lintas budaya dan memudarnya kearifan lokal gotong royong) (10 menit).
• Murid dalam kelompok kecil (4-5 orang) mengikuti aktivitas 'Pohon Masalah Sosial Budaya' untuk mengidentifikasi akar penyebab dari kasus intoleransi serta lunturnya gotong royong sebelum menyusun rancangan penyelesaiannya (15 menit).

Mengaplikasi (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid secara berkelompok menyusun rumusan solusi konkret pada Lembar Kerja Rumusan Solusi ATHG Sosial Budaya untuk 2 kasus utama: (1) Solusi terhadap tantangan intoleransi digital (acuan operasional: perumusan program edukasi literasi digital anti-SARA atau pembuatan kanal dialog lintas kultural di sekolah/lingkungan); (2) Solusi terhadap hambatan lunturnya gotong royong (acuan operasional: revitalisasi kegiatan kolaboratif lintas komunitas atau aksi bakti sosial pemuda terpadu) (25 menit).
• Murid memainkan 'Tantangan Kartu Solusi Cepat': setiap kelompok mengambil 1 kartu tantangan situasional acak dari 3 kartu yang tersedia: Kartu 1 'Penyebaran hoaks pemilu pemecah belah warga' (acuan solusi: pembentukan tim relawan cek fakta tingkat pemuda); Kartu 2 'Sikap stereotip antarwarga pendatang dan warga lokal' (acuan solusi: penyelenggaraan forum dialog budaya dan festival keberagaman warga); Kartu 3 'Apatisme generasi muda terhadap tradisi musyawarah desa' (acuan solusi: pelibatan pemuda dalam forum aspirasi daring/luring desa), lalu merumuskan 1 tindakan pemecahan tercepat dan paling realistis dalam waktu 5 menit per kelompok (10 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Setiap perwakilan kelompok menempelkan lembar rumusan solusi di dinding kelas dalam sesi 'Gallery Walk Solusi', saling memeriksa kelayakan rumusan solusi kelompok lain, dan memberikan 1 catatan penguatan berbasis kriteria kelayakan tindakan (10 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan esensi rumusan solusi terhadap tantangan dan hambatan sosial budaya demi menjaga persatuan bangsa (3 menit).
• Guru memberikan umpan balik menyeluruh terhadap hasil rumusan solusi kelompok serta menyampaikan rencana kegiatan pertemuan berikutnya mengenai sistem pemerintahan presidensial (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan lembar analisis dengan studi kasus bertingkat: kasus sederhana berupa gesekan antarpelajar berbeda latar belakang di media sosial dan kasus kompleks berupa polarisasi sosial politik berbasis identitas wilayah.
• Proses: Memberikan panduan kerangka pemecahan masalah (akar masalah -> target solusi -> langkah aksi realistis) bagi kelompok yang membutuhkan bimbingan bertahap, sementara kelompok yang siap diberikan keleluasaan merancang solusi multiaspek.
• Produk: Rumusan solusi dapat disajikan dalam bentuk matriks tabel aksi terstruktur atau bagan alur peta solusi sistematis.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan di awal pembelajaran: (1) 'Apakah polarisasi antarkelompok merupakan bentuk tantangan atau hambatan bagi keutuhan negara?' (acuan: tantangan sosial budaya); (2) 'Sebutkan 1 contoh tindakan meredam ujaran kebencian berbasis SARA di lingkungan sekitar!' (kriteria penerimaan: tindakan preventif/edukatif nonkekerasan, seperti kampanye literasi digital cerdas atau forum mediasi antartokoh pemuda).

Proses:

• Formatif kinerja kelompok: Pemeriksaan kelengkapan dan kelogisan rumusan solusi pada Lembar Kerja (Kasus A: polarisasi digital, Kasus B: lunturnya gotong royong) mengacu pada ketepatan sasaran masalah, kejelasan langkah tindakan, dan keterterapan dalam konteks sosial budaya NKRI.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman akhir perorangan melalui lembar tiket keluar (exit ticket): 'Tuliskan 1 rumusan solusi paling aplikatif yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar untuk mengatasi sikap etnosentrisme di lingkungan sekolah!' (kriteria penerimaan: rumusan memuat tindakan personal/kolektif konkret yang mempromosikan inklusivitas dan penghargaan terhadap keragaman budaya, misalnya membentuk kelompok belajar lintas daerah atau menolak lelucon bernuansa stereotip suku).

Formatif:

• Penilaian kinerja perumusan solusi pada Lembar Kerja Rumusan Solusi ATHG Sosial Budaya menggunakan rubrik analitis
• Observasi partisipasi dan penalaran kritis dalam permainan Tantangan Kartu Solusi Cepat

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu pada tiap tahap pembelajaran perumusan solusi sosial budaya terlaksana sesuai rencana 90 menit?
• Bagaimana keterlibatan murid dalam menganalisis akar masalah dan merumuskan langkah solusi yang aplikatif?

Murid:

• Apakah saya sudah mampu menyusun solusi nyata dalam menghadapi tantangan dan hambatan sosial budaya di lingkungan saya?
• Bagian perumusan mana yang paling menantang ketika mencari solusi persoalan intoleransi dan lunturnya kebersamaan?

Pertemuan 5 — Menganalisis Prinsip dan Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.3 Menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran, dan memfasilitasi doa bersama (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-5, yaitu menganalisis prinsip dan karakteristik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara (3 menit).
• Guru memberikan asesmen diagnostik singkat dengan kuis lisan 2 butir: (1) Siapakah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia? (acuan: Presiden); (2) Kepada siapakah menteri-menteri bertanggung jawab dalam sistem presidensial? (acuan: Presiden) (4 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid mencermati bagan perbandingan sistem presidensial dan parlementer yang disajikan guru, fokus pada 4 prinsip utama presidensial: pemisahan kekuasaan/tugas eksekutif-legislatif, presiden dipilih rakyat secara langsung, presiden mengangkat menteri kabinet, dan masa jabatan presiden yang tetap (fixed term) (12 menit).
• Murid dalam kelompok kecil (3-4 orang) membaca kutipan pasal UUD NRI 1945 (Pasal 4 ayat 1, Pasal 6A ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 17) untuk mengidentifikasi pasal-pasal konstitusional penopang sistem presidensial Indonesia (8 menit).

Mengaplikasi (Bermakna, Menggembirakan):

• Tantangan Menjodohkan Karakteristik Berpasangan (Joyful Learning): Murid dalam pasangan memainkan game kartu 'Cek Sistem' dengan menjodohkan 4 kartu karakteristik sistem pemerintahan dengan kategori Presidensial vs Parlementer secara cepat dan tepat: (Kartu 1) 'Presiden memegang fungsi ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan' -> Presidensial; (Kartu 2) 'Perdana menteri dapat dijatuhkan sewaktu-waktu melalui mosi tidak percaya oleh parlemen' -> Parlementer; (Kartu 3) 'Menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden' -> Presidensial; (Kartu 4) 'Eksekutif dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen' -> Parlementer (acuan: pasangan tepat tersebut) (15 menit).
• Murid secara mandiri/berpasangan menganalisis Lembar Analisis Hubungan Presidensial dan Keutuhan NKRI yang memuat 3 studi kasus/pertanyaan: (1) Mengapa mekanisme fixed term (masa jabatan tetap 5 tahun) menjaga keutuhan negara dari krisis pergantian kekuasaan yang berulang? (acuan: memberikan stabilitas pemerintahan sehingga program pertahanan dan pelayanan nasional tidak terputus); (2) Bagaimana kewenangan presiden mengangkat menteri tanpa campur tangan parlemen memperkuat koordinasi nasional? (acuan: menjamin soliditas kabinet dan loyalitas tunggal kepada kepala eksekutif negara); (3) Apa konsekuensi sistem multipartai terhadap presidensial di Indonesia dalam menjaga persatuan? (acuan: menuntut koalisi dan akomodasi keberagaman aspirasi politik daerah/golongan di parlemen) (22 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Dua perwakilan kelompok mengemukakan hasil analisis keterkaitan antara kestabilan presidensial dan keutuhan NKRI, sementara kelompok lain menyimak dan membandingkan temuannya (10 menit).
• Murid menyimpulkan esensi pembelajaran bahwa sistem presidensial di Indonesia dirancang guna menjaga kepemimpinan nasional yang kuat, stabil, serta berlandaskan konstitusi demi keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa (5 menit).

Penutup:

• Murid bersama guru merumuskan benang merah materi prinsip dan karakteristik sistem presidensial dalam bingkai keutuhan NKRI (3 menit).
• Guru memberikan cek pemahaman akhir berupa 1 butir pertanyaan singkat tertulis: 'Sebutkan 3 karakteristik utama sistem pemerintahan presidensial di Indonesia!' (acuan: (1) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, (2) Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, (3) Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden) (4 menit).
• Guru menginformasikan materi pertemuan ke-6 tentang mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia dan menutup sesi dengan doa (1 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan bagan alur hubungan lembaga negara yang dilengkapi kata kunci rujukan pasal UUD NRI 1945 bagi murid yang membutuhkan bantuan visual konseptual.
• Proses: Memberikan scaffolding bertahap pada analisis hubungan presidensial dan keutuhan negara bagi murid yang memerlukan bimbingan, serta menyediakan studi kasus dampak krisis kabinet parlementer era 1950-an terhadap stabilitas negara bagi murid cepat.
• Produk: Murid dapat menyajikan hasil analisis tertulis dalam bentuk diagram matriks hubungan sebab-akibat atau uraian paragraf analisis berstruktur.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Tanya jawab diagnostik di awal pembelajaran: (1) 'Siapakah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia?' (acuan: Presiden); (2) 'Kepada siapakah menteri-menteri bertanggung jawab dalam sistem presidensial?' (acuan: Presiden).

Proses:

• Penilaian pengerjaan permainan kartu 'Cek Sistem' dengan mencocokkan 4 kartu: (1) Presiden dwifungsi (kepala negara dan pemerintahan) -> Presidensial; (2) Mosi tidak percaya parlemen menjatuhkan PM -> Parlementer; (3) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden -> Presidensial; (4) Eksekutif bertanggung jawab ke parlemen -> Parlementer (acuan: tepat 4 dari 4 pasangan).
• Pemeriksaan Lembar Analisis Hubungan Presidensial dan Keutuhan NKRI berdasarkan 3 aspek: identifikasi karakteristik presidensial, analisis peran stabilitas masa jabatan tetap (fixed term), dan analisis pengaruh kewenangan eksekutif dalam menjaga persatuan nasional.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat di akhir sesi: 'Sebutkan 3 karakteristik utama sistem pemerintahan presidensial di Indonesia!' (acuan jawaban: (1) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; (2) Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum; (3) Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan parlemen).

Formatif:

• Kuis lisan diagnostik awal pertemuan tentang konsep dasar eksekutif
• Observasi unjuk kerja permainan berpasangan penjodohan 4 kartu sistem presidensial vs parlementer
• Penilaian kinerja Lembar Analisis Hubungan Presidensial dan Keutuhan NKRI

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah aktivitas permainan kartu 'Cek Sistem' efektif membangun antusiasme dan pemahaman murid mengenai perbedaan sistem presidensial dan parlementer?
• Apakah alokasi waktu 25 menit pada lembar analisis hubungan sistem pemerintahan dengan keutuhan NKRI mencukupi bagi murid untuk berpikir kritis dan mendalam?
• Bagian mana dari karakteristik sistem presidensial Indonesia yang masih membutuhkan penguatan konsep pada pertemuan berikutnya?

Murid:

• Prinsip atau karakteristik sistem pemerintahan presidensial mana yang paling jelas dan mudah saya pahami hari ini?
• Bagaimana pemahaman tentang sistem pemerintahan presidensial menyadarkan saya akan pentingnya kestabilan politik demi keutuhan NKRI?
• Hal apa yang masih membuat saya penasaran mengenai penerapan sistem presidensial multipartai di Indonesia?

Pertemuan 6 — Menganalisis Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Menjaga Keutuhan Negara — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.3 Menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam pembuka, berdoa bersama, memeriksa kehadiran murid, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif (4 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-6, yaitu menganalisis mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia (hubungan pusat-daerah dan checks and balances) dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (3 menit).
• Guru melakukan asesmen awal berupa kuis cepat 3 butir untuk memetakan kesiapan murid mengenai mekanisme kelembagaan negara dan desentralisasi (8 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid menyimak paparan singkat guru dan infografis mengenai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia: (1) Mekanisme hubungan pusat dan daerah melalui prinsip otonomi daerah/desentralisasi; (2) Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam merawat stabilitas nasional (15 menit).
• Murid melakukan aktivitas menggembirakan 'Tantangan Kartu Mekanisme Berpasangan' secara berkelompok: tiap kelompok memasangkan 4 kartu fungsi/kewenangan dengan 4 kartu mekanisme pemerintahan yang tepat: Kartu A 'Penyelenggaraan politik luar negeri, moneter, pertahanan-keamanan oleh Pemerintah Pusat' berpasangan dengan Kartu 1 'Urusan Pemerintahan Mutlak untuk menjamin kedaulatan utuh'; Kartu B 'Pengelolaan APBD dan pelayanan publik daerah' berpasangan dengan Kartu 2 'Urusan Konkuren/Otonomi Daerah untuk pemerataan kesejahteraan lokal'; Kartu C 'Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945' berpasangan dengan Kartu 3 'Checks and Balances Yudikatif demi tegaknya konstitusi'; Kartu D 'Persetujuan DPR atas APBN yang diajukan Presiden' berpasangan dengan Kartu 4 'Checks and Balances Legislatif-Eksekutif demi transparansi kebijakan nasional'. Perwakilan kelompok saling mencocokkan hasil pasangannya secara seru (15 menit).

Mengaplikasi (Bermakna):

• Murid bekerja dalam kelompok menganalisis Lembar Kerja Analisis Mekanisme Pemerintahan yang memuat 2 studi kasus nyata: Kasus 1 'Sengketa penetapan batas wilayah dan kewenangan perizinan tambang antara pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah pusat' dan Kasus 2 'Kebijakan program strategis nasional percepatan infrastruktur di wilayah terluar yang memerlukan persetujuan anggaran dan pengawasan DPR' (15 menit).
• Setiap kelompok merumuskan lembar analisis tertulis yang menjawab: (a) Mekanisme hubungan lembaga mana yang bekerja dalam kasus tersebut; (b) Bagaimana mekanisme tersebut mencegah potensi konflik atau perpecahan; (c) Kontribusi mekanisme tersebut dalam merawat keutuhan NKRI (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Perwakilan kelompok membacakan ringkasan temuan analisisnya, ditanggapi langsung oleh guru dengan penguatan materi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional demi keutuhan bangsa (5 menit).
• Murid secara hening dan berkesadaran menuliskan satu poin kesadaran pribadi tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang adil dan seimbang mampu mencegah separatisme serta memperkuat persatuan wilayah (3 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan kembali mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI (3 menit).
• Guru menyampaikan tindak lanjut materi untuk pertemuan berikutnya mengenai peran TNI dan Polri dalam bidang pertahanan dan keamanan, lalu menutup sesi dengan doa penutup dan salam (4 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan bagan terstruktur hubungan kewenangan UU Pemerintahan Daerah, sedangkan murid yang siap diberikan naskah regulasi/kasus perundang-undangan yang lebih kompleks.
• Proses: Scaffolding bertahap bagi kelompok yang masih kesulitan mengidentifikasi jenis urusan pusat versus daerah, dan kemandirian penuh bagi kelompok yang sudah mahir menganalisis checks and balances.
• Produk: Analisis dituangkan dalam lembar kerja tabel matriks hubungan bagi kelompok reguler, atau matriks komparatif mendalam bagi kelompok pengayaan.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Kuis diagnostik 3 butir: (1) Sebutkan 1 contoh urusan yang sepenuhnya wewenang pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah! (acuan: urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, atau agama); (2) Apa arti mekanisme checks and balances antarcabang kekuasaan? (acuan: prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan); (3) Mengapa otonomi daerah diberikan kepada kabupaten/kota? (acuan: untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan menampung aspirasi lokal tanpa memisahkan diri dari NKRI). Kriteria: Murid siap bila menjawab tepat minimal 2 dari 3 butir acuan.

Proses:

• Lembar observasi kelompok saat pengerjaan Lembar Kerja Analisis: Menilai ketepatan analisis mekanisme pembagian kewenangan pusat-daerah (skala 1-4) dan ketepatan analisis mekanisme checks and balances dalam mencegah disintegrasi (skala 1-4) berdasarkan rubrik.
• Pemeriksaan ketepatan pemasangan 4 kartu mekanisme dalam aktivitas berpasangan dengan kunci acuan: A-1, B-2, C-3, D-4 (skor: 4 benar = sangat baik, 3 benar = baik, <3 benar = perlu penguatan konsep dasar).

Akhir Pertemuan:

• Pengecekan Lembar Kerja Analisis Mekanisme Pemerintahan: Menilai ketepatan murid mengidentifikasi mekanisme hubungan antarlembaga pada 2 kasus yang diberikan dan menguraikan fungsi mekanisme tersebut dalam menjaga keutuhan NKRI. Acuan jawaban Kasus 1: Mengidentifikasi mekanisme pembagian urusan konkuren dan hierarki kewenangan perizinan antara pusat-daerah sesuai UU Pemda agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang merugikan persatuan; Kasus 2: Mengidentifikasi mekanisme checks and balances antara Presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif) dalam penganggaran dan pengawasan pembangunan wilayah 3T demi keadilan sosial dan pencegahan separatisme.

Formatif:

• Kuis diagnostik awal (3 pertanyaan objektif singkat)
• Observasi unjuk kerja 'Tantangan Kartu Mekanisme Berpasangan'
• Penilaian Lembar Kerja Analisis Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah desain aktivitas 'Tantangan Kartu Mekanisme Berpasangan' efektif membangkitkan keaktifan murid dalam memahami alur tata kelola pemerintahan?
• Bagian studi kasus mana yang paling menantang bagi murid dalam menghubungkan mekanisme pemerintahan dengan isu keutuhan NKRI?

Murid:

• Bagian mekanisme pemerintahan mana (otonomi daerah atau checks and balances) yang paling jelas kamu pahami perannya dalam menjaga kesatuan Indonesia?
• Mengapa aturan tata kelola kekuasaan yang jelas dan ditaati sangat penting untuk mencegah keretakan dalam kehidupan berbangsa?

Pertemuan 7 — Menganalisis Peran TNI dan Polri dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.4 Menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menganalisis peran TNI dan Polri dalam bidang pertahanan dan keamanan negara (2 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat secara lisan dengan menanyakan: 'Sebutkan fokus peran utama TNI dan fokus peran utama Polri menurut UUD NRI 1945!' (acuan jawaban: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; Polri berperan sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan/pengayoman masyarakat) (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid menyimak ulasan materi regulasi Pasal 30 UUD NRI 1945, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri mengenai pemisahan fungsi pertahanan (TNI) dan keamanan/ketertiban (Polri) (15 menit).
• Murid mengikuti kuis interaktif cepat 'Pilah Peran' secara berpasangan untuk mengidentifikasi 4 tugas berikut ke dalam peran TNI atau Polri: (1) Menghadapi agresi militer asing di perbatasan, (2) Mengusut dan menegakkan hukum kasus peredaran narkotika antarpulau, (3) Menjaga kedaulatan laut teritorial dari intrusi kapal perang asing, (4) Mengamankan aksi demonstrasi dan mengurai kemacetan lalu lintas (acuan jawaban benar: 1 = TNI, 2 = Polri, 3 = TNI, 4 = Polri) (10 menit).

Mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid dibagi ke dalam kelompok kolaboratif untuk menganalisis Lembar Kerja Analisis Kasus Pertahanan dan Keamanan yang memuat 2 skenario konkret: Kasus A (Penyusupan kelompok milisi bersenjata asing di wilayah pulau terluar) dan Kasus B (Aksi kerusuhan massa anarkis disertai penjarahan di pusat perkotaan) (15 menit).
• Setiap kelompok menganalisis pembagian peran spesifik lembaga: menentukan peran utama TNI (operasi militer selain perang/perang untuk mengamankan wilayah) dan peran Polri (penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan ketertiban umum, dan perlindungan warga sipil) serta merinci mekanisme koordinasi antarkedua lembaga dalam skenario tersebut (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Perwakilan kelompok mengemukakan hasil analisis keterkaitan fungsi pertahanan dan keamanan serta saling memverifikasi ketepatan batas kewenangan antara TNI dan Polri (10 menit).
• Murid bersama guru merefleksikan makna profesionalisme dan netralitas TNI serta Polri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (5 menit).

Penutup:

• Guru memberikan konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil analisis kelompok mengenai batasan peran TNI dan Polri dalam bidang pertahanan dan keamanan (3 menit).
• Murid menyelesaikan asesmen akhir cek pemahaman berupa 1 pertanyaan reflektif-analitis tertulis singkat (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan teks ringkasan perbandingan pasal tugas pokok TNI (Pasal 5-7 UU 34/2004) dan Polri (Pasal 13-14 UU 2/2002), sedangkan murid mahir diberikan dokumen studi kasus koordinasi TNI-Polri pada operasi pengamanan wilayah perbatasan.
• Proses: Kelompok yang memerlukan perancah (scaffolding) dipandu langsung oleh guru dalam membedakan ranah yurisdiksi pertahanan versus penegakan hukum, sementara kelompok mandiri melakukan komparasi analitis secara independen.
• Produk: Analisis kasus dituangkan dalam bentuk bagan alur koordinasi atau matriks pemetaan peran TNI-Polri sesuai minat kelompok.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan lisan diagnostik: 'Sebutkan fokus peran utama TNI dan fokus peran utama Polri menurut UUD NRI 1945!' (Acuan jawaban: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; Polri berperan sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat).

Proses:

• Penilaian lembar kerja analisis kasus (Kasus A dan Kasus B): Menilai ketepatan analisis murid dalam memetakan peran TNI (sebagai komponen utama pertahanan kedaulatan negara dari ancaman bersenjata) dan peran Polri (pemelihara kamtibmas dan penegak hukum) serta bentuk koordinasi keduanya (acuan: Kasus A ditangani TNI sebagai ancaman kedaulatan perbatasan dengan dukungan intelijen Polri; Kasus B ditangani Polri sebagai gangguan kamtibmas penegakan hukum dengan perbantuan TNI jika diminta sesuai undang-undang).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat: 'Jelaskan satu perbedaan mendasar antara peran pertahanan negara oleh TNI dan peran keamanan masyarakat oleh Polri dalam menjaga keutuhan NKRI!' (Kriteria penerimaan: Menjelaskan dengan tepat bahwa TNI berfokus pada ancaman kedaulatan/keutuhan wilayah dari luar maupun bersenjata/militer, sedangkan Polri berfokus pada pemeliharaan ketertiban sipil, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum pidana di dalam negeri).

Formatif:

• Asesmen Awal: Tanya jawab diagnostik terkait pemahaman peran pokok TNI dan Polri
• Asesmen Proses: Observasi keaktifan diskusi dan ketepatan analisis lembar kerja peran TNI dan Polri dalam skenario pertahanan-keamanan
• Asesmen Akhir: Cek pemahaman tertulis singkat di akhir pembelajaran

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah murid mampu membedakan dengan jelas batas kewenangan ranah pertahanan (TNI) dan ranah keamanan/ketertiban (Polri)?
• Apakah metode analisis kasus efektif memicu penalaran kritis murid dalam melihat keterpaduan TNI-Polri menjaga NKRI?

Murid:

• Apa hal baru yang saya pahami tentang pembagian peran antara TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan negara?
• Bagaimana saya memandang pentingnya kerja sama antara TNI dan Polri bagi ketenteraman kehidupan berbangsa?

Pertemuan 8 — Menganalisis Peran Kementerian dan Lembaga Negara Terkait dalam Pertahanan dan Keamanan Negara — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.4 Menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan

Pendahuluan:

• Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan ruang lingkup pembelajaran mengenai peran kementerian dan lembaga negara terkait dalam pertahanan dan keamanan negara (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik melalui 3 pertanyaan lisan untuk mengecek kesiapan murid mengenai peran lembaga negara: (1) Apa peran utama Kementerian Pertahanan dalam sistem pertahanan negara? (acuan: menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan mengelola sarana pertahanan); (2) Apa fungsi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam keamanan nasional? (acuan: melakukan penyelidikan intelijen, deteksi dini, dan peringatan dini terhadap potensi ancaman); (3) Apa peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam keamanan? (acuan: menjaga keamanan siber, mengamankan data dan infrastruktur informasi vital nasional dari serangan siber) (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid menyimak paparan singkat guru dan membaca infografik regulasi terkait 4 lembaga negara bidang pertahanan keamanan: Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (15 menit).
• Murid secara berpasangan mengikuti kuis cepat interaktif 'Tebak Peran Lembaga' yang menggembirakan dengan menjodohkan 4 kartu skenario tugas ke papan nama lembaga yang tepat: (Kartu 1) 'Melakukan diplomasi batas maritim dan kedaulatan' -> Kemenlu; (Kartu 2) 'Deteksi dini dan pencegahan infiltrasi spionase asing' -> BIN; (Kartu 3) 'Menangkal serangan peretasan pusat data nasional' -> BSSN; (Kartu 4) 'Penyusunan doktrin pertahanan negara dan pengadaan alutsista' -> Kemhan (acuan: pasangan tugas tersebut) (10 menit).

Mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid membentuk kelompok kerja (4-5 orang) untuk menganalisis lembar analisis peran lembaga terkait kasus ancaman: Kelompok menganalisis studi kasus 'Serangan Siber terhadap Sistem Navigasi dan Data Maritim Perbatasan Indonesia' dengan membedah peran 4 lembaga: Kemhan (koordinasi strategi pertahanan wilayah terdampak), Kemenlu (komunikasi diplomatik jika ada keterlibatan aktor lintas batas negara), BIN (analisis aktor intelektual dan motif ancaman intelijen), serta BSSN (penanggulangan teknis, mitigasi forensik digital, dan proteksi jaringan) (25 menit).
• Setiap kelompok menuliskan hasil analisis pembagian peran dan sinkronisasi antarlembaga pada format matriks analisis peran lembaga negara di bidang pertahanan dan keamanan (10 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid secara mandiri menuliskan refleksi kesadaran atas pentingnya keterpaduan dan koordinasi antar-kementerian/lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional (10 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan peran spesifik masing-masing kementerian dan lembaga negara (Kemhan, Kemenlu, BIN, BSSN) dalam spektrum pertahanan dan keamanan negara (3 menit).
• Guru memberikan umpan balik penguatan terhadap hasil kerja murid dan mengingatkan persiapan untuk pertemuan berikutnya tanpa menutup bab (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan lembar matriks dengan kata kunci tugas pokok lembaga (Kemhan, Kemenlu, BIN, BSSN), sedangkan murid yang lebih cepat diberikan studi kasus ancaman hibrida yang memuat interaksi lebih rumit antar-lembaga.
• Proses: Scaffolding bertahap bagi kelompok yang masih kesulitan mengidentifikasi pembagian kewenangan antarlembaga; kelompok mahir diarahkan langsung membedah keterkaitan koordinasi lintas sektor secara mandiri.
• Produk: Kelompok dapat menyajikan hasil analisis peran dalam bentuk tabel matriks perbandingan fungsi atau diagram alur koordinasi antarlembaga negara.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Tanya jawab diagnostik lisan 3 butir terkait fungsi dasar lembaga: (1) Peran Kemhan (acuan: perumusan kebijakan dan pengelolaan sarana pertahanan negara); (2) Peran BIN (acuan: penyelidikan intelijen, deteksi dini ancaman); (3) Peran BSSN (acuan: perlindungan siber dan sandi negara).

Proses:

• Pemeriksaan ketepatan analisis peran 4 lembaga pada lembar kerja kasus ancaman siber perbatasan (acuan analisis: Kemhan menetapkan kesiapan pertahanan dan koordinasi wilayah; Kemenlu melakukan langkah diplomasi internasional jika terdapat aktor luar negeri; BIN mengidentifikasi aktor dan motivasi intelijen ancaman; BSSN memulihkan keamanan siber dan menutup celah kerentanan sistem digital).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat (tiket keluar) berisi 1 pertanyaan: 'Jelaskan mengapa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) harus bersinergi dalam menghadapi ancaman modern!' (kriteria penerimaan: jawaban tepat menguraikan bahwa BSSN berperan pada pertahanan ruang siber teknis sedangkan Kemhan menyusun kebijakan strategis pertahanan negara menghadapi perang modern/hibrida).

Formatif:

• Penilaian kinerja pengerjaan matriks analisis peran lembaga negara (Kemhan, Kemenlu, BIN, BSSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan berdasarkan studi kasus.
• Observasi partisipasi dan penalaran kritis selama diskusi analisis kasus.

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah murid mampu membedakan dengan jelas kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga negara di bidang hankam?
• Apakah skenario kasus ancaman yang disajikan cukup kontekstual dan memicu daya nalar kritis murid dalam memahami kolaborasi antarlembaga?

Murid:

• Lembaga negara mana yang perannya paling menarik perhatian saya dalam menjaga pertahanan dan keamanan, dan mengapa?
• Bagaimana pemahaman saya tentang peran lembaga negara ini mempertebal kesadaran saya akan pentingnya keutuhan NKRI?

Pertemuan 9 — Asesmen Sumatif Bab — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keutuhan negara
• TP 11.4.2 Merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dihadapi Indonesia
• TP 11.4.3 Menganalisis sistem pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara
• TP 11.4.4 Menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan

Pendahuluan:

• Guru membuka sesi asesmen sumatif dengan salam, berdoa bersama, mengecek kehadiran, dan menyampaikan tujuan asesmen sumatif bab yang mencakup tes tertulis uraian mandiri serta unjuk kerja presentasi solusi kasus ATHG kelompok (3 menit).
• Guru membacakan tata tertib asesmen sumatif, mekanisme manajemen waktu (40 menit tes tertulis uraian dan 45 menit presentasi kelompok), serta membagikan lembar soal tes tertulis uraian kepada seluruh murid (2 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran):

• Seluruh murid secara hening membaca dan mencermati 2 butir soal uraian analisis pada lembar tes tertulis: Butir 1 (TP 3): 'Jelaskan 3 karakteristik pokok sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan analisis bagaimana stabilitas eksekutif-legislatif menjaga keutuhan NKRI!' (Kunci jawaban acuan: Karakteristik: (1) Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, (2) Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu serta masa jabatan presiden tetap/fixed term 5 tahun, (3) Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden bukan DPR; Analisis stabilitas: pemisahan kekuasaan dengan mekanisme check and balances mencegah otoritarianisme dan kebuntuan politik kabinet, menjamin kontinuitas NKRI); Butir 2 (TP 4): 'Berdasarkan Pasal 30 UUD NRI 1945 dan UU Pertahanan Negara, analisis pembagian peran spesifik TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat, serta jelaskan peran Kementerian Pertahanan dalam sistem pertahanan semesta!' (Kunci jawaban acuan: TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dari ancaman militer; Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pengayoman publik; Kemenhan bertugas merumuskan kebijakan pertahanan negara dan mengelola komponen cadangan serta pendukung dalam Sishankamrata) (2 menit).

Mengaplikasi (Bermakna):

• Seluruh murid secara serempak dan mandiri mengerjakan 2 butir soal uraian analisis sistem pemerintahan dan peran lembaga negara di bidang hankam pada lembar jawaban masing-masing dengan tertib tanpa membuka buku atau berdiskusi (38 menit).
• Guru mengumpulkan seluruh lembar jawaban tes tertulis, kemudian mengatur urutan tampil 7 kelompok (masing-masing 4 murid) untuk memaparkan lisan solusi integratif atas kasus ATHG keutuhan NKRI yang telah disiapkan pada pertemuan sebelumnya (2 menit).
• Kelompok 1 sampai dengan Kelompok 7 secara bergantian mempresentasikan analisis kasus ATHG faktual dan merumuskan solusi aplikatifnya di depan kelas (masing-masing kelompok tampil 6 menit termasuk tanggapan singkat; 7 kelompok x 6 menit = 42 menit). Rincian topik kasus yang dianalisis: Kelompok 1: Kasus sengketa perbatasan Natuna dan illegal fishing (ATHG Militer/Wilayah; Solusi: penguatan patroli gabungan TNI AL/Bakamla dan diplomasi hukum laut UNCLOS); Kelompok 2: Kasus gerakan separatisme bersenjata di wilayah pedalaman (ATHG Militer/Gangguan; Solusi: pendekatan penegakan hukum tegas terukur, dialog kemanusiaan, dan pembangunan infrastruktur inklusif); Kelompok 3: Kasus penyebaran narasi radikalisme dan intoleransi di media sosial (ATHG Ideologi/Tantangan; Solusi: kontra-narasi berbasis nilai Pancasila, literasi digital kritis, dan penegakan hukum UU ITE); Kelompok 4: Kasus ancaman serangan siber terhadap pusat data nasional (ATHG Nonmiliter/Gangguan; Solusi: penguatan infrastruktur keamanan siber oleh BSSN, sertifikasi SDM, dan tata kelola enkripsi); Kelompok 5: Kasus konflik horizontal antar-kelompok warga karena disinformasi politik (ATHG Sosial Budaya/Hambatan; Solusi: mediasi berbasis kearifan lokal, forum kerukunan, dan penegakan hukum tanpa diskriminasi); Kelompok 6: Kasus degradasi nasionalisme generasi muda akibat arus budaya asing konsumtif (ATHG Sosial Budaya/Tantangan; Solusi: revitalisasi pendidikan karakter kebangsaan, apresiasi industri kreatif lokal, dan kampanye bangga buatan Indonesia); Kelompok 7: Kasus ketimpangan pembangunan antardaerah yang memicu kecemburuan sosial (ATHG Integrasi/Hambatan; Solusi: percepatan redistribusi dana transfer daerah, pembangunan konektivitas perintis, dan pemberdayaan ekonomi lokal) (40 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Setiap murid mengisi lembar refleksi individu singkat untuk menilai proses pengerjaan tes mandiri serta evaluasi kontribusi kerja tim saat menyiapkan dan memaparkan solusi ATHG (1 menit).

Penutup:

• Guru memberikan apresiasi atas kedisiplinan murid selama tes tertulis dan ketajaman gagasan saat presentasi, merangkum pencapaian seluruh kompetensi Bab 4 tentang Keutuhan NKRI, serta menutup sesi sumatif dengan doa bersama (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Memberikan naskah soal tes tertulis dengan ukuran teks yang diperbesar bagi murid dengan hambatan penglihatan ringan tanpa mengubah butir pertanyaan dan acuan kunci jawaban.
• Proses: Menyediakan posisi tempat duduk di dekat meja penyaji bagi murid yang membutuhkan akomodasi pendengaran saat sesi presentasi kelompok berlangsung.
• Produk: Format penyampaian presentasi kelompok dapat memanfaatkan media tayang slide digital atau bagan visual fisik cetak dengan kriteria penilaian rubrik yang setara.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pengecekan kesiapan teknis asesmen sumatif: Guru menanyakan kesiapan naskah materi presentasi kelompok serta kelengkapan alat tulis murid untuk pengerjaan tes tertulis uraian (acuan kesiapan: setiap murid membawa alat tulis mandiri dan 7 kelompok memiliki materi paparan kasus ATHG).

Proses:

• Observasi keterlibatan murid dalam pengerjaan tes mandiri secara jujur dan pemantauan kelancaran giliran presentasi serta ketepatan waktu masing-masing kelompok sesuai alokasi 6 menit.

Sumatif Bab:

• tes tertulis terpadu dan unjuk kerja presentasi kelompok: lembar jawaban analisis sistem pemerintahan dan peran lembaga negara dalam hankam, serta paparan lisan solusi integratif atas kasus ATHG keutuhan NKRI
• tes tertulis serentak: lembar jawaban uraian analisis karakteristik sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga-lembaga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI yang dikerjakan seluruh murid secara serempak (40 menit; individual; instrumen: pedoman penskoran dan rubrik analitik pemahaman konsep)
• unjuk kerja presentasi kelompok: penyampaian paparan lisan kelompok (7 kelompok beranggotakan 4 murid, masing-masing tampil 7 menit termasuk tanggapan; 7 kelompok x 7 menit = 49 menit) berisi analisis kasus faktual ATHG serta perumusan solusi aplikatif untuk menjaga keutuhan NKRI (50 menit; kelompok; instrumen: rubrik unjuk kerja presentasi (kriteria: ketajaman analisis ATHG, kelayakan solusi aplikatif, dan kejelasan artikulasi gagasan))

Sumatif:

• tes tertulis terpadu dan unjuk kerja presentasi kelompok: lembar jawaban analisis sistem pemerintahan dan peran lembaga negara dalam hankam, serta paparan lisan solusi integratif atas kasus ATHG keutuhan NKRI
• tes tertulis serentak: lembar jawaban uraian analisis karakteristik sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga-lembaga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI yang dikerjakan seluruh murid secara serempak (40 menit; individual; instrumen: pedoman penskoran dan rubrik analitik pemahaman konsep)
• unjuk kerja presentasi kelompok: penyampaian paparan lisan kelompok (7 kelompok beranggotakan 4 murid, masing-masing tampil 7 menit termasuk tanggapan; 7 kelompok x 7 menit = 49 menit) berisi analisis kasus faktual ATHG serta perumusan solusi aplikatif untuk menjaga keutuhan NKRI (50 menit; kelompok; instrumen: rubrik unjuk kerja presentasi (kriteria: ketajaman analisis ATHG, kelayakan solusi aplikatif, dan kejelasan artikulasi gagasan))

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu 40 menit untuk tes tertulis uraian dan 45 menit untuk presentasi 7 kelompok terlaksana secara tertib dan proporsional?
• Bagaimana capaian murid secara keseluruhan terhadap 4 Tujuan Pembelajaran pada Bab Menjaga Keutuhan NKRI ini?
• Apakah instrumen rubrik analitik mampu mendiferensiasikan tingkat penguasaan kompetensi murid secara adil dan objektif?

Murid:

• Bagian mana dari materi keutuhan NKRI (sistem pemerintahan, peran hankam, atau penanganan ATHG) yang paling saya kuasai?
• Bagaimana kontribusi saya dalam kelompok saat merumuskan solusi atas kasus ATHG yang kami presentasikan?
• Langkah nyata apa yang dapat saya lakukan sehari-hari sebagai warga negara muda untuk turut menjaga keutuhan NKRI?

SUMBER BELAJAR

1. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kemendikbudristek 2023, Bab 4
2. Buku Siswa Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kemendikbudristek 2023, Bab 4
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
4. Peta Batas Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Maritim NKRI (Badan Informasi Geospasial/Kemenko Polhukam)
5. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Kemendikbudristek 2023, Bab 4)
6. Buku Teks Siswa Pendidikan Pancasila Kelas XI (Kemendikbudristek 2023, Materi ATHG terhadap Ideologi Pancasila dan NKRI hlm. 118-128)
7. Lembar Kerja Studi Kasus Analisis ATHG Ideologi Pancasila dan Integrasi Nasional
8. Kartu Kuis Situasi 'Tantangan vs Hambatan'
9. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Kemendikbudristek 2021)
10. Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas XI Bab 4 'Menjaga Keutuhan NKRI'
11. Lembar Kerja Siswa: Matriks Perumusan Solusi ATHG
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
13. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas XI (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek 2021)
14. Buku Teks Siswa Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas XI (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek 2021, Bab 4)
15. Lembar Kerja Murid (LKPD) Perumusan Solusi ATHG Sosial Budaya
16. Kartu Masalah Situasional Sosial Budaya
17. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek 2023, Bab 4)
18. Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Kemendikbudristek 2023, Bab 4 Halaman 110-155)
19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4, 6A, 7, dan 17)
20. Set kartu berpasangan karakteristik sistem pemerintahan 'Cek Sistem' dan lembar kerja analisis hubungan presidensial-keutuhan negara
21. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kemendikbudristek 2022.
22. Buku Panduan Siswa Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kemendikbudristek 2022.
23. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Lembar Kerja Murid (LKPD) Analisis Mekanisme Sistem Pemerintahan.
25. Set Kartu Aktivitas Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan.
26. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI
27. Buku Teks Siswa Pendidikan Pancasila Kelas XI SMA/MA
28. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30
29. UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
30. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
31. Lembar Kerja Kasus Pertahanan dan Keamanan
32. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kemendikbudristek, 2023
33. Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kemendikbudristek, 2023
34. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan regulasi kelembagaan terkait (Kemhan, Kemenlu, BIN, BSSN)
35. Lembar Kerja Murid (LKPD) Analisis Skenario Peran Lembaga Hankam
36. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Pusat Perbukuan Kemendikbudristek 2023), Bab 4: Menjaga Keutuhan NKRI.
37. Buku Siswa Pendidikan Pancasila SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Pusat Perbukuan Kemendikbudristek 2023), Bab 4: Menjaga Keutuhan NKRI.
38. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 s.d. 17 tentang Sistem Pemerintahan dan Pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan Negara).
39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
41. Lembar Soal Asesmen Sumatif Tertulis Uraian dan Rubrik Penilaian Unjuk Kerja Presentasi.