Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 10: Hierarki atau Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Murid mampu menganalisis hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2. Murid mampu menjelaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebagai wujud budaya taat hukum dalam bernegara.

PROFIL LULUSAN

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa di sebuah negara perlu ada aturan yang bertingkat-tingkat dari tingkat pusat hingga daerah?
2. Apa yang akan terjadi jika sebuah Peraturan Daerah (Perda) isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

Pendahuluan:

• Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran murid.
• Guru menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mengajak murid untuk hadir seutuhnya (mindful) sebelum memulai pelajaran.
• Guru memberikan asesmen awal secara lisan dengan menanyakan contoh peraturan yang murid ketahui dan apakah peraturan tersebut boleh bertentangan dengan aturan negara.
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini, yaitu menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan dan pentingnya harmonisasi hukum.

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Guru menyajikan piramida hierarki peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 (diperbarui UU No. 15/2019 & UU No. 13/2022) dan mengenalkan teori Hans Kelsen (stufenbau des recht).
• Murid mengamati, menyimak, dan mengidentifikasi tata urutan peraturan tersebut secara saksama.
• Murid diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai istilah-istilah baru seperti harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

Mengaplikasi (Bermakna, Menggembirakan):

• Guru membagi murid ke dalam kelompok berpasangan menggunakan model Think-Pair-Share.
• Murid diberikan sebuah studi kasus sederhana tentang tumpang tindih peraturan (misalnya Perda yang bertentangan dengan UU).
• Murid berdiskusi (Pair) untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan hierarki UU No. 12 Tahun 2011 dan merumuskan mengapa harmonisasi/sinkronisasi sangat penting.
• Murid membagikan (Share) hasil analisis mereka kepada pasangan lain atau di depan kelas dengan suasana yang interaktif.

Merefleksi (Berkesadaran, Bermakna):

• Guru memandu diskusi kelas untuk menarik benang merah dari presentasi setiap pasangan.
• Murid merefleksikan bagaimana pemahaman tentang tata urutan dan harmonisasi peraturan ini dapat membentuk budaya taat hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara.
• Murid menuliskan satu komitmen pribadi terkait perilaku taat hukum di buku catatan mereka.

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan materi tentang hierarki peraturan perundang-undangan dan pentingnya harmonisasi hukum.
• Guru memberikan asesmen akhir (sumatif singkat) berupa soal uraian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
• Guru menyampaikan rencana materi untuk pertemuan berikutnya.
• Pembelajaran ditutup dengan doa dan salam.

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan dukungan visual diberikan infografis piramida hierarki hukum, sedangkan murid yang lebih mahir diberikan teks salinan UU No. 12 Tahun 2011.
• Proses: Guru memberikan bimbingan lebih intensif (scaffolding) kepada pasangan murid yang kesulitan dalam menganalisis studi kasus tumpang tindih peraturan.
• Produk: Murid dapat menyajikan hasil analisis (Share) dalam bentuk peta konsep tertulis, infografis sederhana, atau presentasi lisan secara langsung.

ASESMEN

Awal:

• Pertanyaan lisan di awal kelas: 'Sebutkan satu contoh peraturan yang kalian ketahui di sekolah atau masyarakat! Menurut kalian, apakah peraturan itu boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di negara kita?'

Proses:

• Lembar observasi guru untuk memantau kolaborasi, komunikasi, dan kedalaman analisis murid saat mendiskusikan studi kasus tumpang tindih peraturan.

Akhir:

• Soal Uraian: 1) Urutkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011! 2) Jelaskan mengapa harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mewujudkan budaya taat hukum!

Formatif:

• Observasi keaktifan dan kemampuan bernalar kritis murid saat diskusi Think-Pair-Share.
• Tanya jawab lisan selama proses pembelajaran.

Sumatif:

• Tes tertulis (soal uraian) di akhir pembelajaran terkait analisis hierarki peraturan dan pentingnya harmonisasi.

RUBRIK PENILAIAN

REFLEKSI

Refleksi Guru:

• Apakah metode Think-Pair-Share berhasil membuat semua murid terlibat aktif?
• Apakah murid sudah benar-benar memahami konsep hierarki hukum dan tidak sekadar menghafal urutannya?
• Bagian mana dari pembelajaran ini yang perlu diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya?

Refleksi Murid:

• Apa hal baru yang paling bermakna yang saya pelajari hari ini tentang peraturan di Indonesia?
• Apakah saya menemukan kesulitan saat menganalisis kasus tumpang tindih peraturan?
• Bagaimana saya akan menerapkan sikap taat hukum mulai dari lingkungan sekolah?

SUMBER BELAJAR

1. Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X terbitan Kemdikbudristek 2023
2. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila Kelas X
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (beserta perubahannya UU No 15/2019 dan UU No 13/2022)
5. Bahan tayang (PPT/Infografis) Piramida Hierarki Peraturan Perundang-undangan