Modul Ajar Ekonomi Kelas 11 Bab 4: APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. TP 11.4.1 Menjelaskan konsep fungsi anggaran negara dan daerah dalam konteks APBN dan APBD
2. TP 11.4.2 Menjelaskan konsep perpajakan sebagai instrumen pendapatan negara
3. TP 11.4.3 Menjelaskan konsep kebijakan fiskal beserta instrumen dan jenisnya dalam perekonomian
4. TP 11.4.4 Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional terkait kebijakan fiskal dan anggaran
5. TP 11.4.5 Menarik kesimpulan terkait faktor penyebab kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional
6. TP 11.4.6 Memberikan solusi atas kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional melalui instrumen kebijakan fiskal dan anggaran

PROFIL LULUSAN

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa setiap pengeluaran uang negara oleh pemerintah harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR melalui undang-undang?
2. Bagaimana pemerintah memastikan agar rencana pembangunan jalan, jembatan, dan subsidi dalam APBN tidak melenceng dari ketentuan hukum?
3. Mengapa pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan raya dan sekolah di berbagai wilayah menggunakan dana APBN?
4. Bagaimana pemberian bantuan sosial dan subsidi bahan bakar membantu menciptakan keadilan bagi masyarakat?
5. Apa peran belanja negara ketika perekonomian sedang mengalami inflasi atau perlambatan ekonomi?
6. Bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan mengatur penggunaan uang rakyat dalam pembangunan wilayahnya?
7. Apa saja fungsi anggaran daerah yang menjamin terpenuhinya pelayanan publik bagi masyarakat setempat?
8. Dari mana sajakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh dana untuk membiayai operasional serta pembangunan?
9. Bagaimana pengelompokan jenis belanja negara pada APBN dan belanja daerah pada APBD dalam mewujudkan fungsi anggarannya?
10. Mengapa setiap warga negara yang memenuhi syarat diwajibkan membayar pajak, meskipun tidak langsung menerima imbalan saat membayarnya?
11. Bagaimana dana pajak yang dihimpun pemerintah dapat memengaruhi penyediaan fasilitas umum serta kestabilan ekonomi nasional?
12. Bagaimana negara memastikan pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak namun tetap adil bagi seluruh lapisan masyarakat?
13. Mengapa penghasilan yang semakin tinggi dikenai persentase tarif pajak yang lebih besar pada sistem perpajakan di Indonesia?
14. Mengapa ketika kita makan di restoran terdapat tambahan pajak restoran pada struk, sementara saat membeli barang elektronik dikenakan PPN?
15. Bagaimana perbedaan peruntukan antara pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah?
16. Dari mana sebenarnya sumber uang terbesar yang digunakan pemerintah untuk membiayai belanja negara dalam APBN?
17. Mengapa pajak disebut sebagai tulang punggung penerimaan negara dan instrumen utama dalam pembangunan nasional?
18. Mengapa pemerintah perlu mengatur besaran pendapatan dan belanja negara saat perekonomian mengalami kelesuan atau inflasi?
19. Apa yang membedakan kebijakan fiskal dari pengelolaan keuangan rumah tangga biasa dalam memengaruhi perputaran ekonomi?
20. Bagaimana pemerintah dapat memengaruhi jalannya perekonomian hanya melalui pengaturan penerimaan pajak dan belanja negara?
21. Apa perbedaan mendasar antara pos belanja barang/modal dengan bantuan sosial dalam instrumen pengeluaran pemerintah?
22. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah saat perekonomian lesu: menaikkan atau menurunkan pengeluaran negara?
23. Mengapa penyesuaian tarif pajak dan belanja negara dapat digunakan untuk mengendalikan lonjakan inflasi?
24. Apa yang terjadi jika pengeluaran belanja negara sengaja dirancang lebih besar daripada penerimaan pajaknya?
25. Dalam kondisi ekonomi seperti apa pemerintah sebaiknya menerapkan anggaran berimbang, defisit, atau surplus?
26. Apa yang ditunjukkan oleh data ketika belanja negara melampaui pendapatan negara dalam dokumen APBN?
27. Di bagian mana dalam dokumen APBN kita dapat menemukan informasi mengenai realisasi pendapatan perpajakan dan defisit anggaran?
28. Mengapa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri?
29. Jika porsi belanja pegawai di APBD suatu daerah mencapai lebih dari 60%, bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan anggaran untuk belanja publik seperti fasilitas sekolah dan jalan raya?
30. Bagaimana kenaikan harga barang pokok atau inflasi di tingkat nasional dapat memengaruhi penerimaan pajak dan belanja pembangunan di daerah kita?
31. Informasi apa saja yang perlu kita lacak dari laporan fiskal ketika terjadi guncangan harga atau kelesuan ekonomi di daerah?
32. Mengapa defisit anggaran dan pembengkakan utang negara dapat terus berulang dalam APBN?
33. Apa faktor mendasar di sisi penerimaan pajak atau belanja negara yang menyebabkan permasalahan fiskal di tingkat nasional?
34. Mengapa beberapa daerah di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah sehingga sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat?
35. Faktor apa saja yang memicu timbulnya jurang kesenjangan anggaran fiskal antardaerah di Indonesia?
36. Bagaimana instrumen belanja dan perpajakan dalam anggaran negara atau daerah dapat diarahkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi serta kemiskinan?
37. Penyesuaian anggaran seperti apa yang paling tepat diterapkan ketika suatu daerah mengalami lonjakan pengangguran akibat lesunya industri lokal?
38. Bagaimana instrumen anggaran dan perpajakan dapat diatur untuk merespons ketimpangan serta perlambatan ekonomi?
39. Mengapa penentuan solusi fiskal memerlukan data realisasi anggaran dan pemahaman akar penyebab masalah ekonomi yang tepat?

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 — Menjelaskan Pengertian serta Fungsi Otorisasi, Perencanaan, dan Pengawasan dalam APBN — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menjelaskan konsep fungsi anggaran negara dan daerah dalam konteks APBN dan APBD

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait pengertian APBN serta fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan sesuai UU No. 17 Tahun 2003 (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik secara lisan dengan mengajukan dua pertanyaan pemetaan: 'Apa yang kalian ketahui tentang kepanjangan dan pengertian APBN?' (acuan: APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR) dan 'Mengapa anggaran negara butuh disahkan oleh undang-undang?' (acuan: agar memiliki dasar hukum pelaksanaan pendapatan dan belanja/fungsi otorisasi) untuk mengelompokkan kesiapan murid (10 menit).
• Guru memberikan apersepsi kontekstual berupa contoh proyek pembangunan fasilitas umum (jalan tol atau renovasi sekolah) yang sumber anggarannya tercatat dalam APBN (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak paparan materi dan membaca teks esensial dari buku teks mengenai pengertian APBN serta tiga fungsi anggaran negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu: (1) Fungsi Otorisasi: anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan; (2) Fungsi Perencanaan: anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan; (3) Fungsi Pengawasan: anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (20 menit).
• Murid berpasangan mendiskusikan perbedaan konseptual antara otorisasi (legalitas pelaksanaan), perencanaan (pedoman arah kegiatan), dan pengawasan (alat penilaian/evaluasi kepatuhan aturan) dengan panduan pertanyaan cek konsep guru (15 menit).

Mengaplikasi (Bermakna, Menggembirakan):

• Guru mengadakan permainan edukatif tantangan berpasangan 'Tebak Kilat Fungsi APBN' menggunakan kartu studi kasus mini di mana setiap pasangan berlomba mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi yang tepat dengan cepat (15 menit).
• Setiap murid secara mandiri mengerjakan Lembar Kerja Aplikasi 3 Kasus Fiskal untuk menjelaskan keterkaitan peristiwa konkret dengan fungsi APBN: Kasus 1: 'DPR mengesahkan Undang-Undang APBN 2024 sebagai landasan hukum penarikan pajak dan pembayaran gaji aparatur negara' (acuan jawaban: Fungsi Otorisasi, karena anggaran menjadi dasar hukum legalitas pelaksanaan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan); Kasus 2: 'Kementerian PUPR menyusun jadwal bertahap dan rincian alokasi anggaran proyek infrastruktur transportasi tahun 2025' (acuan jawaban: Fungsi Perencanaan, karena anggaran menjadi pedoman pemerintah dalam merencanakan kegiatan pembangunan); Kasus 3: 'Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kesesuaian realisasi belanja kementerian dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN' (acuan jawaban: Fungsi Pengawasan, karena anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku) (30 menit).

Merefleksi (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid secara berpasangan saling menukarkan hasil lembar kerjanya, mencocokkan penjelasan jawaban dengan acuan kunci, dan mengidentifikasi bagian penjelasan yang masih kurang lengkap mengenai esensi legalitas, arah pedoman, atau evaluasi (15 menit).
• Dua perwakilan murid menyampaikan pemahaman tentang arti penting fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan bagi akuntabilitas pengelolaan uang rakyat, dan guru mengonfirmasi pemahaman seluruh kelas (10 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan kembali pengertian APBN serta perbedaan esensial dari fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan (5 menit).
• Guru memberikan umpan balik formatif atas kerja murid hari ini, mengingatkan materi pertemuan berikutnya yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN, serta menutup sesi dengan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan infografik ringkasan definisi pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 untuk murid yang memerlukan penguatan visual materi.
• Proses: Bagi murid yang memerlukan bimbingan, guru memberikan pertanyaan penuntun pembeda kata kunci ('legalitas/dasar' = otorisasi; 'jadwal/pedoman kerja' = perencanaan; 'pemeriksaan/audit' = pengawasan). Bagi murid yang cepat memahami, diberikan tantangan menganalisis kasus batas yang memadukan perencanaan dan pengawasan secara mandiri.
• Produk: Seluruh murid menyelesaikan lembar kerja dengan 3 studi kasus inti yang sama; murid dengan pemahaman lebih cepat menuliskan penjelasan argumentasi yang lebih mendalam pada masing-masing kasus.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan 1: 'Sebutkan kepanjangan dan pengertian dasar APBN!' (acuan jawaban: APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR).
• Pertanyaan diagnostik lisan 2: 'Mengapa pemerintah tidak boleh membelanjakan uang negara semaunya tanpa persetujuan DPR dalam undang-undang?' (acuan jawaban: Karena anggaran negara harus memiliki legalitas hukum dan otorisasi dari wakil rakyat agar dapat dipertanggungjawabkan).

Proses:

• Lembar Kerja Mandiri 3 Kasus Konkret: Kasus 1: 'DPR mengesahkan Undang-Undang APBN 2024 sebagai landasan hukum penarikan pajak dan pembayaran gaji aparatur negara' (acuan kunci: Fungsi Otorisasi, karena anggaran menjadi dasar hukum untuk melaksanakan penerimaan dan belanja tahun bersangkutan); Kasus 2: 'Kementerian PUPR menyusun jadwal bertahap dan rincian alokasi anggaran proyek infrastruktur transportasi tahun 2025' (acuan kunci: Fungsi Perencanaan, karena anggaran berfungsi sebagai pedoman manajemen merencanakan kegiatan pembangunan); Kasus 3: 'Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kesesuaian realisasi belanja kementerian dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN' (acuan kunci: Fungsi Pengawasan, karena anggaran menjadi tolok ukur/pedoman menilai kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dengan peraturan yang telah ditetapkan).

Akhir Pertemuan:

• Uji pemahaman tertulis singkat (tiket keluar) berisi 1 soal: 'Jelaskan perbedaan mendasar antara fungsi otorisasi dan fungsi pengawasan dalam APBN!' (acuan kunci: Fungsi otorisasi berfokus pada legalitas hukum sebelum/saat anggaran dijalankan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan dan belanja, sedangkan fungsi pengawasan berfokus pada evaluasi dan penilaian apakah pelaksanaan kegiatan dan belanja sudah sesuai dengan pagu dan ketentuan yang ditetapkan).

Formatif:

• Penilaian lisan asesmen diagnostik di pendahuluan tentang pengertian dan legalitas APBN
• Observasi partisipasi dan lembar kerja aplikasi analisis kasus fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu 135 menit mencukupi untuk memfasilitasi pemahaman mendalam ketiga fungsi APBN (otorisasi, perencanaan, pengawasan)?
• Apakah permainan tebak kilat dan lembar kerja studi kasus membantu murid membedakan fungsi otorisasi dan fungsi pengawasan secara jelas?

Murid:

• Bagian mana dari ketiga fungsi APBN (otorisasi, perencanaan, atau pengawasan) yang menurutmu paling mudah dipahami dan mana yang paling menantang?
• Mengapa penting bagi warga negara untuk memahami bahwa APBN diawasi dan direncanakan melalui aturan undang-undang?

Pertemuan 2 — Menjelaskan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi dalam APBN — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menjelaskan konsep fungsi anggaran negara dan daerah dalam konteks APBN dan APBD

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif (5 menit).
• Guru mengaitkan pembelajaran sebelumnya (fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan) dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN (5 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menjelaskan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam anggaran negara (APBN) (5 menit).
• Guru memberikan asesmen diagnostik singkat: murid diminta menjawab secara lisan/cepat perbedaan esensi antara pembagian subsidi dengan pembangunan infrastruktur publik (acuan: pembangunan infrastruktur berkaitan dengan pengalihan sumber daya/penyediaan fasilitas publik yaitu fungsi alokasi, sedangkan subsidi berkaitan dengan pemerataan/keadilan ekonomi yaitu fungsi distribusi) (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak pemaparan materi dari guru dan membaca teks pada buku siswa mengenai pengertian serta konsep fungsi alokasi (mengarahkan anggaran untuk mengurangi pengangguran/pemborosan serta menyediakan barang publik), fungsi distribusi (memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan antardaerah/kelompok pendapatan), dan fungsi stabilisasi (menjaga keseimbangan fundamental dan kestabilan harga/perekonomian) dalam APBN (20 menit).
• Guru memberikan 3 contoh kebijakan nyata pemerintah: (1) Anggaran infrastruktur jalan tol dan jembatan untuk konektivitas; (2) Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (3) Penebalan bantalan fiskal belanja darurat saat lonjakan inflasi pangan, kemudian murid bersama guru membedakan ketiga fungsi tersebut secara berkesadaran (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Murid membentuk kelompok berpasangan untuk memainkan tantangan cepat 'Klasifikasi Cerdas Fungsi APBN' (prinsip menggembirakan): setiap pasangan menerima kartu berisi 6 pernyataan kebijakan APBN dan harus menjodohkannya ke dalam kategori fungsi Alokasi, Distribusi, atau Stabilisasi dalam waktu maksimal 10 menit (15 menit).
• Adapun 6 pernyataan kebijakan yang dikerjakan murid adalah: (1) Pemerintah mengalokasikan Rp150 triliun untuk membangun sarana air bersih dan fasilitas sanitasi desa; (2) Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) disalurkan bagi anak dari keluarga pra-sejahtera; (3) Kebijakan belanja pemerintah ditingkatkan saat terjadi penurunan daya beli ekstrem guna mencegah resesi; (4) Anggaran disalurkan untuk subsidi pupuk dan listrik bagi petani kecil; (5) Pemerintah membangun jaringan rel kereta api logistik nasional; (6) Pengendalian defisit dan penyesuaian belanja disiapkan untuk meredam lonjakan inflasi (acuan kunci: nomor 1 dan 5 = Fungsi Alokasi; nomor 2 dan 4 = Fungsi Distribusi; nomor 3 dan 6 = Fungsi Stabilisasi) (25 menit).
• Setiap pasangan murid bertukar lembar kerja untuk memeriksa kecocokan jawaban dengan bimbingan guru dan menjelaskan argumen rasional di balik setiap pasangan pernyataan (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid secara mandiri menuliskan 1 penjelasan terpadu di buku catatan: bagaimana ketiga fungsi tersebut (alokasi, distribusi, stabilisasi) saling melengkapi dalam pengelolaan APBN demi kesejahteraan rakyat (15 menit).

Penutup:

• Murid bersama guru menyimpulkan konsep utama fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan (5 menit).
• Guru memberikan umpan balik atas pemahaman konsep yang telah dijelaskan oleh murid selama aktivitas (3 menit).
• Guru menyampaikan agenda materi pertemuan berikutnya, yaitu konsep dan fungsi anggaran daerah dalam APBD, serta menutup pembelajaran dengan doa dan salam (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan kartu panduan kata kunci fungsi (misal: 'alokasi = barang modal/infrastruktur', 'distribusi = keadilan/bansos', 'stabilisasi = peredam krisis/inflasi'), sedangkan murid berkemampuan tinggi diberikan deskripsi kebijakan yang lebih kompleks.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan dibimbing guru secara intensif dalam mencermati kata kunci tiap pernyataan, sedangkan murid yang cepat diarahkan bekerja mandiri bersama pasangannya.
• Produk: Murid menuangkan penjelasan perbedaan fungsi APBN dalam bentuk bagan konsep tertulis atau paragraf deskripsi sesuai gaya belajar masing-masing.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan lisan guru: 'Apakah pembagian bantuan beras pemerintah dan pembangunan gedung sekolah memiliki fungsi anggaran yang sama dalam APBN? Jelaskan perbedaannya!' (acuan: berbeda; pembangunan gedung sekolah bertujuan membagi sumber daya ekonomi untuk fasilitas publik/fungsi alokasi, sedangkan pembagian beras bertujuan menciptakan pemerataan bagi masyarakat tidak mampu/fungsi distribusi).

Proses:

• Penilaian penugasan berpasangan klasifikasi 6 pernyataan kebijakan APBN: (1) Alokasi dana air bersih dan sanitasi -> Alokasi; (2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) -> Distribusi; (3) Belanja pendorong daya beli cegah resesi -> Stabilisasi; (4) Subsidi pupuk dan listrik bagi petani kecil -> Distribusi; (5) Pembangunan rel kereta logistik -> Alokasi; (6) Pengendalian defisit belanja untuk redam lonjakan inflasi -> Stabilisasi. (Target: mengklasifikasikan dan menjelaskan alasan penempatan minimal 5 dari 6 butir secara tepat sesuai acuan di atas).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis pada buku catatan mandiri: Murid menjelaskan definisi dan perbedaan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN dengan bahasa sendiri (kriteria: memuat esensi fungsi alokasi sebagai penyediaan barang publik/pengurangan inefisiensi, distribusi sebagai instrumen keadilan/pemerataan, dan stabilisasi sebagai penjaga keseimbangan fundamental/stabilitas ekonomi).

Formatif:

• Tanya jawab diagnostik di awal pembelajaran mengenai pembedaan fasilitas publik dan bantuan subsidi
• Pengecekan lembar pengerjaan 'Klasifikasi Cerdas Fungsi APBN' (menjodohkan 6 pernyataan kebijakan anggaran)
• Cek penjelasan mandiri murid di tahap refleksi mengenai saling melengkapinya ketiga fungsi APBN

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah murid dapat membedakan secara tegas esensi fungsi alokasi dan distribusi tanpa tertukar?
• Apakah aktivitas permainan kartu klasifikasi kebijakan mampu melibatkan murid secara aktif dan menggembirakan?
• Bagian penjelasan mana yang masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut bagi murid yang belum tuntas?

Murid:

• Bagian mana dari ketiga fungsi APBN (alokasi, distribusi, stabilisasi) yang paling mudah dan paling sulit saya pahami?
• Bagaimana saya membedakan sebuah program belanja negara apakah bertujuan untuk alokasi, distribusi, atau stabilisasi?
• Apa manfaat memahami fungsi-fungsi APBN ini bagi peran saya sebagai warga negara?

Pertemuan 3 — Menjelaskan Konsep dan Fungsi Anggaran Daerah dalam APBD — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menjelaskan konsep fungsi anggaran negara dan daerah dalam konteks APBN dan APBD

Pendahuluan:

• Guru membuka pembelajaran dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan konsep dan 6 fungsi anggaran daerah dalam APBD (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik melalui 2 pertanyaan lisan: '1. Apa kepanjangan dan pengertian dasar APBD?' (acuan: APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui DPRD) dan '2. Sebutkan satu fungsi anggaran dalam APBD!' (acuan: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, atau stabilisasi) guna memetakan kesiapan konsep murid (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak paparan guru dan membaca teks modul ajar mengenai konsep dasar APBD serta 6 fungsi anggaran daerah berdasarkan regulasi keuangan daerah: (1) Otorisasi (dasar hukum pelaksanaan pendapatan dan belanja), (2) Perencanaan (pedoman kegiatan tahun anggaran bersangkutan), (3) Pengawasan (pedoman menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan), (4) Alokasi (pengurangan pemborosan dan penyediaan layanan publik/fasilitas daerah), (5) Distribusi (keadilan dan kepatutan antardaerah/masyarakat), dan (6) Stabilisasi (memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah) (25 menit).
• Murid mencatat intisari definisi konsep APBD dan kata kunci tiap fungsi anggaran daerah dalam buku catatan mandiri (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Guru mengadakan permainan kuis berpasangan interaktif 'Cepat Tanggap Fungsi APBD' menggunakan 6 kartu situasi berikut: Kartu 1: 'Pemerintah daerah mengesahkan Perda APBD sebelum memulai belanja tahun baru' -> Fungsi Otorisasi; Kartu 2: 'Dinas PU menyusun jadwal perbaikan jalan setahun ke depan berdasarkan plafon anggaran' -> Fungsi Perencanaan; Kartu 3: 'Inspektorat daerah mengaudit penggunaan dana BOS daerah pada semester I' -> Fungsi Pengawasan; Kartu 4: 'Pemda membangun puskesmas pembantu di kawasan terpencil untuk membuka akses kesehatan' -> Fungsi Alokasi; Kartu 5: 'Pemda menyalurkan beasiswa pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera daerah' -> Fungsi Distribusi; Kartu 6: 'Pemda menggelar operasi pasar murah guna menahan lonjakan harga sembako di pasar lokal' -> Fungsi Stabilisasi (15 menit).
• Murid secara mandiri mengerjakan Lembar Kerja Pemahaman yang berisi 6 butir soal uraian untuk menjelaskan konsep fungsi anggaran daerah berdasarkan 6 kasus nyata pengelolaan APBD di atas dengan mencocokkan fungsi dan menjelaskan alasannya sesuai acuan materi (30 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Guru memfasilitasi pembahasan kunci jawaban bersama seluruh murid dan meminta murid mengecek ketepatan penjelasan fungsi APBD pada lembar kerja masing-masing (15 menit).
• Murid menuliskan refleksi kesadaran diri tentang pentingnya setiap fungsi anggaran APBD bagi transparansi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya (10 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan kembali pengertian APBD dan karakteristik 6 fungsi anggaran daerah (Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi) (5 menit).
• Guru menyampaikan tindak lanjut materi untuk pertemuan berikutnya yaitu sumber pendapatan dan jenis belanja negara serta daerah, lalu menutup pertemuan dengan doa dan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan kartu panduan kata kunci pengertian 6 fungsi APBD, sedangkan murid yang siap tantangan mengkaji contoh dokumen ringkasan APBD riil.
• Proses: Murid yang memerlukan bimbingan mendapatkan arahan langsung dari guru saat menganalisis situasi fungsi anggaran, sedangkan murid yang cepat bekerja mandiri.
• Produk: Murid menuangkan penjelasan fungsi APBD baik berupa bagan alur konseptual berpenjelasan ringkas maupun tulisan uraian naratif terstruktur.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: (1) Apa kepanjangan dan pengertian APBD? (Acuan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD); (2) Sebutkan minimal 1 dari 6 fungsi anggaran dalam APBD! (Acuan: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, atau stabilisasi).

Proses:

• Tantangan kuis kartu berpasangan untuk memetakan 6 situasi penerapan fungsi anggaran daerah dalam APBD (Acuan kunci: Kartu 1 Otorisasi, Kartu 2 Perencanaan, Kartu 3 Pengawasan, Kartu 4 Alokasi, Kartu 5 Distribusi, Kartu 6 Stabilisasi).
• Pengerjaan lembar kerja mandiri penjelasan konsep APBD dan 6 fungsi anggaran daerah (indikator: ketepatan menjelaskan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat 2 butir: (1) Jelaskan pengertian APBD! (Acuan: rencana operasional keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah); (2) Jelaskan perbedaan fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD! (Acuan: alokasi mengarahkan anggaran untuk penyediaan fasilitas/layanan publik dan efisiensi sumber daya, sedangkan distribusi menitikberatkan pada asas keadilan dan kepatutan bagi masyarakat pra-sejahtera).

Formatif:

• Tanya jawab lisan diagnostik pada pendahuluan
• Observasi unjuk kerja permainan kuis kartu berpasangan
• Pemeriksaan lembar kerja penjelasan konsep dan fungsi anggaran daerah

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah penggunaan permainan kuis kartu berpasangan efektif meningkatkan antusiasme dan pemahaman murid terhadap 6 fungsi anggaran APBD?
• Bagian penjelasan fungsi anggaran daerah mana yang masih memerlukan penegasan konsep tambahan bagi murid?

Murid:

• Fungsi anggaran daerah manakah dalam APBD yang paling jelas perannya bagi kehidupan saya dan keluarga di daerah?
• Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk lebih memahami keterkaitan antara perencanaan anggaran daerah dan pemanfaatannya di masyarakat?

Pertemuan 4 — Menjelaskan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja dalam Pengelolaan Anggaran Negara serta Daerah — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menjelaskan konsep fungsi anggaran negara dan daerah dalam konteks APBN dan APBD

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan mengondisikan kesiapan belajar (5 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-4, yaitu menjelaskan sumber pendapatan dan jenis belanja negara serta daerah dalam pengelolaan anggaran (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik melalui 4 pertanyaan singkat mengenai pemilahan sumber pendapatan dan belanja pada lembar ceklist (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Berkesadaran):

• Murid menyimak paparan materi dan infografik ringkas tentang struktur sumber penerimaan negara (penerimaan perpajakan, PNBP, hibah) dan jenis belanja negara (belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial, serta transfer ke daerah), serta membandingkannya dengan struktur APBD yang terdiri dari PAD, dana transfer/perimbangan, dan belanja daerah (25 menit).
• Murid dalam kelompok kecil membaca dan menelaah tabel ringkasan klasifikasi 6 pos penerimaan dan 6 pos belanja negara/daerah untuk memperdalam pemahaman konsep pengalokasian anggaran (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan):

• Murid secara berpasangan mengikuti aktivitas tantangan 'Sortir Pos Anggaran' menggunakan 8 kartu pos keuangan untuk dikelompokkan ke dalam kategori Sumber Pendapatan APBN, Belanja APBN, Sumber Pendapatan APBD, atau Belanja APBD: (1) 'Penerimaan PPh Pasal 21' -> Sumber Pendapatan APBN; (2) 'Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)' -> Sumber Pendapatan APBD; (3) 'Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Minerba' -> Sumber Pendapatan APBN; (4) 'Retribusi Pelayanan Pasar Daerah' -> Sumber Pendapatan APBD; (5) 'Subsidi Listrik dan BBM Nasional' -> Belanja APBN; (6) 'Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kabupaten' -> Belanja APBD; (7) 'Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat' -> Belanja APBN (Transfer ke Daerah); (8) 'Belanja Gaji ASN Dinas Lingkungan Hidup Daerah' -> Belanja APBD (25 menit).
• Murid menuliskan penjelasan tertulis pada lembar kerja mengenai fungsi anggaran yang tercermin dari masing-masing pos belanja tersebut (fungsi alokasi, distribusi, atau stabilisasi) sesuai dengan klasifikasi kartu yang telah disortir (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Perwakilan pasangan memverifikasi hasil sortiran kartu bersama guru dan mengoreksi pemahaman konsep jika terdapat ketidaktepatan penempatan pos anggaran (10 menit).
• Murid mengidentifikasi secara mandiri hal-hal yang sudah dipahami dengan jelas dan bagian klasifikasi pendapatan/belanja yang masih memerlukan latihan lebih lanjut (5 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid merangkum konsep utama mengenai komponen sumber penerimaan dan jenis belanja dalam APBN serta APBD (5 menit).
• Guru memberikan penguatan konsep dan menyampaikan gambaran materi pertemuan berikutnya mengenai konsep perpajakan, lalu menutup pertemuan dengan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang memerlukan bimbingan diberikan kartu pos anggaran dengan petunjuk kata kunci tambahan (misal: label 'Pusat' atau 'Daerah'), sedangkan murid yang mahir diberikan kartu dengan pos rincian yang lebih spesifik seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Peralatan Mesin.
• Proses: Murid yang membutuhkan pendampingan diarahkan untuk mengelompokkan pos penerimaan terlebih dahulu sebelum masuk ke belanja, sedangkan murid yang siap bekerja secara mandiri langsung menyortir dan menjelaskan fungsinya.
• Produk: Format penjelasan fungsi anggaran dapat dituliskan berupa tabel matrik komparasi sederhana atau uraian paragraf analisis fungsi.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pemberian 4 butir soal diagnostik klasifikasi dasar di awal pembelajaran: (1) 'Pajak Penghasilan (PPh) dikelola oleh siapa?' (Acuan: Pemerintah Pusat/APBN); (2) 'Retribusi kebersihan pasar masuk ke anggaran mana?' (Acuan: Pemerintah Daerah/APBD); (3) 'Pengeluaran untuk membayar subsidi energi termasuk pos belanja apa?' (Acuan: Belanja Pemerintah Pusat/APBN); (4) 'Sebutkan satu contoh penerimaan bukan pajak!' (Acuan: Royalti tambang, dividen BUMN, bea paspor, denda tilang).

Proses:

• Observasi ketepatan kerja berpasangan saat memilah 8 kartu pos anggaran ke dalam 4 kategori (Sumber Pendapatan APBN, Belanja APBN, Sumber Pendapatan APBD, Belanja APBD) dengan acuan kunci jawaban: (1) Penerimaan PPh Pasal 21 -> Pendapatan APBN; (2) PKB -> Pendapatan APBD; (3) PNBP Minerba -> Pendapatan APBN; (4) Retribusi Pasar -> Pendapatan APBD; (5) Subsidi Listrik dan BBM -> Belanja APBN; (6) Pemeliharaan Jalan Kabupaten -> Belanja APBD; (7) Dana BOS -> Belanja APBN (Transfer); (8) Belanja Gaji ASN Dinas Daerah -> Belanja APBD.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat di akhir sesi: Jelaskan 1 perbedaan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada APBN, serta berikan masing-masing 1 contohnya! (Acuan: PAD bersumber dari potensi daerah sendiri seperti pajak daerah/retribusi daerah/BUMD, contoh: Pajak Hotel/Restoran atau Retribusi Parkir; PNBP bersumber dari layanan, pemanfaatan SDA, dan laba BUMN tingkat nasional, contoh: Royalti Migas atau Biaya Pembuatan Paspor).

Formatif:

• Penilaian hasil pengerjaan aktivitas sortir pos anggaran (8 kartu) dan lembar kerja penjelasan fungsi anggaran

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah penggunaan media kartu sortir pos anggaran membantu murid memahami pembedaan sumber penerimaan dan jenis belanja negara maupun daerah?
• Bagian klasifikasi belanja atau penerimaan manakah yang masih sering tertukar oleh murid saat kegiatan berlangsung?

Murid:

• Pos pendapatan atau belanja mana yang menurut saya paling mudah dibedakan antara APBN dan APBD?
• Mengapa penting bagi warga negara untuk mengetahui alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah?

Pertemuan 5 — Menjelaskan Konsep Dasar, Ciri-Ciri, dan Fungsi Pajak bagi Pendapatan Negara — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.2 Menjelaskan konsep perpajakan sebagai instrumen pendapatan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menjelaskan konsep dasar, ciri-ciri, serta fungsi pajak sebagai instrumen penerimaan negara (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik melalui 2 pertanyaan lisan singkat untuk mengukur kesiapan awal konsep perpajakan: (1) 'Apa perbedaan pokok antara pungutan pajak dan retribusi parkir/pasar?' (acuan: pajak tidak mendapat kontraprestasi/imbalan langsung, retribusi mendapat jasa langsung); (2) 'Sebutkan salah satu fungsi pajak selain membiayai belanja pegawai!' (acuan: fungsi alokasi/distribusi/regulasi/pemerataan pembangunan/stabilisasi) (10 menit).
• Guru mengaitkan jawaban murid dengan peran pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara dalam APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak penjelasan terstruktur guru mengenai konsep dasar perpajakan menurut UU KUP, 4 ciri-ciri pajak (kontribusi wajib kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat), serta 4 fungsi pajak (fungsi anggaran/budgetair, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi regulasi/stabilisasi) (25 menit).
• Murid membaca teks infografik ringkas tentang struktur penerimaan APBN di buku teks/bahan ajar dan menelaah secara berkesadaran bagaimana setiap rupiah pajak dialirkan untuk membiayai kebutuhan publik (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Secara berpasangan, murid memainkan tantangan interaktif 'Kuis Cepat Tebak Fungsi & Ciri Pajak': guru membacakan 4 kartu skenario kebijakan fiskal dan tiap pasangan mengangkat kartu kode fungsi yang tepat secara menggembirakan; skenario 1: 'Pemerintah mengenakan tarif cukai dan pajak rokok yang sangat tinggi untuk mengendalikan konsumsi' -> fungsi regulasi; skenario 2: 'Penerimaan PPh dan PPN dialokasikan untuk pembiayaan gaji aparatur negara dan belanja rutin kementerian' -> fungsi anggaran; skenario 3: 'Sebagian penerimaan pajak dialokasikan ke program bantuan sosial tunai dan beasiswa pendidikan keluarga prasejahtera' -> fungsi distribusi; skenario 4: 'Pajak digunakan mendanai pembangunan jalan tol dan jembatan antardaerah guna membuka akses ekonomi' -> fungsi alokasi (acuan: kunci jawaban skenario 1–4 di atas) (20 menit).
• Murid secara mandiri mengerjakan Lembar Kerja Aktivitas 4.10 untuk menjelaskan fungsi pajak pada 5 butir pernyataan: (1) 'Pajak digunakan untuk membangun jembatan dan jalan umum' (acuan: fungsi alokasi); (2) 'Pajak dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan belanja pegawai' (acuan: fungsi anggaran/budgetair); (3) 'Dana bantuan yang diterima masyarakat secara adil bersumber dari pajak' (acuan: fungsi distribusi); (4) 'Pemerintah mengurangi pajak atas produk dalam negeri untuk meningkatkan ekspor' (acuan: fungsi regulasi); (5) 'Pajak digunakan untuk membangun rumah sakit umum daerah' (acuan: fungsi alokasi) (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid bersama guru membahas hasil pengerjaan lembar kerja, mengecek kesesuaian penjelasan pada 5 butir pernyataan fungsi pajak, serta mengidentifikasi pemahaman yang masih keliru mengenai perbedaan fungsi alokasi dan distribusi (15 menit).
• Murid menuliskan refleksi singkat satu paragraf mengenai kesadaran diri tentang pentingnya pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara yang berkeadilan demi keberlangsungan pembiayaan publik (5 menit).

Penutup:

• Guru memandu murid menarik simpulan bersama mengenai pengertian perpajakan, 4 ciri-ciri pajak, dan 4 fungsi pajak bagi penerimaan negara (5 menit).
• Guru memberikan umpan balik atas pemahaman konsep kelas dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya (Pertemuan 6), yaitu asas pemungutan dan tarif pajak dalam sistem perpajakan nasional, lalu menutup kelas dengan doa dan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan glosarium ringkas definisi 4 fungsi pajak (anggaran, alokasi, distribusi, regulasi), sedangkan murid yang berpencapaian tinggi diberikan teks tambahan mengenai studi kasus penerapan pajak karbon sebagai contoh fungsi regulasi.
• Proses: Pada latihan mandiri, murid yang masih ragu dapat mengonfirmasi kata kunci (alokasi = penyediaan fasilitas; distribusi = pemerataan; regulasi = mengatur perilaku/pasar) sebelum menuliskan penjelasannya secara lengkap.
• Produk: Murid yang memerlukan bimbingan cukup menjelaskan fungsi pajak pada 5 butir pernyataan inti Aktivitas 4.10; murid berpencapaian tinggi melengkapi penjelasannya dengan contoh nyata program pemerintah terkini untuk tiap fungsi tersebut.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: (1) Sebutkan perbedaan pokok pajak dengan retribusi (acuan: pajak tanpa kontraprestasi langsung dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang; retribusi menerima imbalan jasa langsung); (2) Sebutkan 1 fungsi pajak selain membiayai operasional rutin pemerintah (acuan: fungsi alokasi/fungsi distribusi/fungsi regulasi).

Proses:

• Kuis cepat berpasangan 4 skenario: (1) Tarif cukai/pajak rokok tinggi untuk mengendalikan konsumsi (acuan: fungsi regulasi); (2) PPh/PPN membiayai gaji pegawai kementerian (acuan: fungsi anggaran); (3) Penerimaan pajak untuk bansos dan beasiswa prasejahtera (acuan: fungsi distribusi); (4) Pajak mendanai pembangunan jalan dan jembatan (acuan: fungsi alokasi).
• Lembar Kerja Mandiri 5 butir: (1) Pajak untuk jembatan dan jalan (acuan: fungsi alokasi); (2) Pajak untuk belanja pegawai (acuan: fungsi anggaran); (3) Dana bantuan sosial merata bersumber dari pajak (acuan: fungsi distribusi); (4) Pemotongan pajak produk ekspor (acuan: fungsi regulasi); (5) Pembangunan RSUD dari pajak (acuan: fungsi alokasi).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis penutup: Menjelaskan mengapa pajak disebut kontribusi yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung serta peran pentingnya sebagai sumber penerimaan terbesar APBN (kriteria penerimaan: murid menjelaskan unsur kewajiban undang-undang dengan sanksi hukum, imbalan dinikmati secara kolektif/tidak langsung melalui layanan publik, dan pajak menjadi sumber pendanaan belanja negara).

Formatif:

• Tanya jawab diagnostik awal mengenai perbedaan pajak dan retribusi serta peran fungsi pajak
• Observasi ketepatan jawaban murid pada kuis cepat 4 kartu skenario
• Penilaian lembar kerja mandiri penjelasan 5 butir pernyataan fungsi pajak (Aktivitas 4.10)

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah aktivitas kuis tebak fungsi pajak berhasil membuat murid antusias dan membedakan antara fungsi alokasi, distribusi, dan regulasi secara jelas?
• Apakah penjelasan mengenai ketiadaan kontraprestasi langsung pada pajak sudah dipahami dengan baik oleh seluruh murid?

Murid:

• Fungsi pajak mana yang menurutmu paling terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari keluargamu?
• Mengapa ketaatan membayar pajak merupakan perwujudan tanggung jawab kita sebagai warga negara?

Pertemuan 6 — Menjelaskan Asas Pemungutan dan Tarif Pajak dalam Sistem Perpajakan Nasional — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.2 Menjelaskan konsep perpajakan sebagai instrumen pendapatan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan ruang lingkup materi yaitu asas pemungutan dan tarif pajak dalam sistem perpajakan nasional (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat dengan mengajukan 2 pertanyaan lisan terfokus: (1) Sebutkan 4 asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (acuan: equality/keadilan, certainty/kepastian yuridis, convenience of payment/kelayakan/tepat waktu, economics of collection/efisiensi biaya), dan (2) Bedakan tarif pajak proporsional dan progresif (acuan: proporsional = persentase tetap berapapun dasar pengenaannya; progresif = persentase meningkat seiring bertambahnya dasar pengenaan pajak) (10 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-6 dan menghubungkannya dengan kesadaran kewargaan dalam berkontribusi pada pendapatan negara (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid mencermati paparan materi konsep perpajakan terkait 4 asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (equality, certainty, convenience of payment, economics of collection) serta 4 jenis struktur tarif pajak (proporsional, progresif, degresif, tetap) (20 menit).
• Murid secara individu mencatat poin-poin esensial perbedaan cara kerja keempat jenis tarif pajak melalui contoh perbandingan nilai dasar pengenaan pajak dan beban pajaknya (15 menit).

Mengaplikasi (Bermakna, Menggembirakan):

• Guru membagikan Lembar Aktivitas 'Tantangan Asas dan Tarif Pajak' yang berisi 4 skenario asas pemungutan dan 4 kasus tarif pajak untuk diidentifikasi dan dijelaskan konsepnya secara berpasangan (10 menit).
• Murid berpasangan menyelesaikan aktivitas menjodohkan dan menjelaskan skenario asas pemungutan: Skenario 1: 'Pajak dipungut saat wajib pajak menerima gaji bulanan' -> Asas Convenience of Payment; Skenario 2: 'Besaran tarif dan sanksi diatur tegas dalam undang-undang' -> Asas Certainty; Skenario 3: 'Masyarakat berpenghasilan tinggi membayar kontribusi lebih besar dibanding yang berpenghasilan rendah' -> Asas Equality; Skenario 4: 'Biaya administrasi pemungutan tidak boleh melebihi hasil penerimaan pajak' -> Asas Economics of Collection (acuan: sesuai pasangan tersebut) (20 menit).
• Murid berpasangan menyelesaikan aktivitas analisis tarif pajak berikut: Kasus A: 'Dasar pengenaan Rp50 juta tarif 5%, Rp250 juta tarif 15%, Rp500 juta tarif 25%' -> Tarif Progresif; Kasus B: 'Dasar pengenaan Rp10 juta tarif 11%, Rp100 juta tarif 11%' -> Tarif Proporsional; Kasus C: 'Bea meterai dokumen senilai Rp10.000 untuk transaksi berapapun di atas batas minimal' -> Tarif Tetap; Kasus D: 'Dasar pengenaan makin tinggi tetapi persentase tarif justru menurun' -> Tarif Degresif (acuan: sesuai klasifikasi tersebut) (20 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid mengonfirmasi hasil analisis mereka bersama guru, mendiskusikan mengapa tarif progresif diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) untuk mewujudkan keadilan sosial, dan mengidentifikasi asas pemungutan mana yang paling melindungi hak wajib pajak (15 menit).

Penutup:

• Murid bersama guru menyimpulkan inti materi mengenai asas pemungutan dan jenis-jenis tarif pajak dalam sistem perpajakan nasional (10 menit).
• Guru memberikan penguatan terhadap pencapaian belajar hari ini serta menyampaikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu pengelompokan dan jenis-jenis pajak pusat serta daerah, lalu menutup pembelajaran dengan doa dan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan tabel ringkasan visual perbandingan 4 tarif pajak dan kata kunci 4 asas Adam Smith. Murid cepat diberikan studi kasus penentuan lapisan tarif PPh Pasal 21 dengan variasi rentang penghasilan kena pajak yang lebih kompleks.
• Proses: Murid yang belum lancar berdiskusi dengan pendampingan langsung oleh guru saat mencocokkan skenario. Murid mahir mengerjakan tantangan secara mandiri penuh sebelum saling memvalidasi hasil bersama pasangan.
• Produk: Penjelasan konsep pada lembar kerja dapat dituangkan dalam bentuk bagan perbandingan ringkas atau uraian deskriptif terstruktur sesuai preferensi murid.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Tanya jawab lisan diagnostik: (1) Sebutkan 4 asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (acuan: equality/keadilan, certainty/kepastian hukum, convenience of payment/saat yang tepat, economics of collection/efisiensi biaya), (2) Bedakan tarif proporsional dan tarif progresif (acuan: proporsional = persentase tetap berapapun dasar pengenaan; progresif = persentase naik seiring kenaikan dasar pengenaan pajak).

Proses:

• Observasi partisipasi dan pengecekan lembar aktivitas berpasangan untuk memverifikasi ketepatan identifikasi: (1) 4 skenario asas pemungutan pajak: Skenario 1 -> Convenience of Payment; Skenario 2 -> Certainty; Skenario 3 -> Equality; Skenario 4 -> Economics of Collection. (2) 4 kasus pengenaan tarif pajak: Kasus A -> Tarif Progresif; Kasus B -> Tarif Proporsional; Kasus C -> Tarif Tetap; Kasus D -> Tarif Degresif.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat (exit ticket) menjawab 2 butir: (1) Jelaskan mengapa pemungutan pajak harus memenuhi asas kepastian hukum (certainty) bagi wajib pajak (acuan kriteria: menyebutkan bahwa kepastian hukum menjamin kejelasan dasar hukum, besaran kewajiban pajak, batas waktu pelunasan, serta tata cara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemungutan), (2) Jelaskan perbedaan mekanisme penentuan beban pajak pada tarif progresif dan tarif degresif (acuan kriteria: menjelaskan bahwa pada tarif progresif persentase tarif meningkat saat dasar pengenaan naik sehingga wajib pajak mampu membayar lebih tinggi, sedangkan tarif degresif persentase tarif menurun saat dasar pengenaan naik).

Formatif:

• Asesmen diagnostik lisan di awal pembelajaran untuk mengecek penguasaan konsep awal asas pemungutan dan tarif pajak
• Lembar Aktivitas 'Tantangan Asas dan Tarif Pajak' (pencocokan 4 skenario asas pemungutan dan 4 kasus tarif pajak beserta penjelasannya)

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu untuk tahap mengaplikasi melalui analisis berpasangan mencukupi bagi semua kelompok?
• Bagian konsep manakah dari tarif pajak (proporsional, progresif, degresif, tetap) yang paling banyak membutuhkan bimbingan ulang guru?
• Apakah lembar aktivitas kontekstual berhasil membantu murid memahami alasan penerapan asas keadilan (equality) dalam pemungutan pajak?

Murid:

• Asas pemungutan pajak manakah yang paling mudah dan paling menantang untuk saya pahami konsepnya?
• Bagaimana pemahaman tentang tarif pajak progresif membantu saya menyadari pentingnya prinsip keadilan dalam pembayaran pajak negara?
• Apakah saya sudah mampu membedakan dengan jelas cara kerja keempat jenis tarif pajak?

Pertemuan 7 — Menjelaskan Pengelompokan dan Jenis-Jenis Pajak Pusat serta Daerah — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.2 Menjelaskan konsep perpajakan sebagai instrumen pendapatan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai pengelompokan serta jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat dengan mengajukan 2 pertanyaan tertulis: (1) 'Sebutkan lembaga pengelola pajak pusat di Indonesia!' (acuan jawaban: Direktorat Jenderal Pajak/DJP/Kementerian Keuangan); (2) 'Kelompokkan apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masuk pajak pusat atau daerah!' (acuan jawaban: pajak daerah) (10 menit).
• Guru memberikan apersepsi singkat dengan memperlihatkan contoh struk belanja minimarket yang memuat PPN dan struk restoran yang memuat PB1/Pajak Restoran untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Berkesadaran):

• Guru memaparkan materi konsep pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah) serta berdasarkan cara pemungutannya (pajak langsung dan pajak tidak langsung) dengan menguraikan definisi dan instansi pengelolanya (20 menit).
• Murid secara individu mencermati materi ringkas dan mengidentifikasi perbedaan mendasar antara pajak pusat (dikelola DJP untuk belanja APBN) dan pajak daerah (dikelola Pemda/Bapenda untuk belanja APBD) (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Murid memainkan tantangan berpasangan 'Pilahlah Pajak!', di mana setiap pasangan menerima 8 kartu jenis pajak: (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), (4) Bea Meterai, (5) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (6) Pajak Restoran, (7) Pajak Reklame, dan (8) Pajak Hotel (acuan klasifikasi: Kartu 1-4 = Pajak Pusat; Kartu 5-8 = Pajak Daerah) (25 menit).
• Murid secara mandiri mengerjakan Lembar Kerja Klasifikasi Pajak berisi 6 butir soal untuk mengelompokkan jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya: (1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (4) Bea Meterai, (5) Pajak Kendaraan Bermotor, (6) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (acuan klasifikasi: Pajak Langsung = PPh, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Tidak Langsung = PPN, Bea Meterai, PPnBM) (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid bersama guru mengoreksi hasil pengelompokan, membahas butir yang keliru, dan menarik kesimpulan atas alasan pengelompokan masing-masing jenis pajak (15 menit).

Penutup:

• Murid menyimpulkan kembali perbedaan pajak pusat dan daerah serta pajak langsung dan tidak langsung (5 menit).
• Guru memberikan cek pemahaman akhir melalui 1 soal uraian singkat tertulis (acuan: menjelaskan 2 perbedaan pajak pusat dan pajak daerah ditinjau dari pengelola dan alokasi anggarannya) (10 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan lembar panduan ringkas berisi tabel definisi lembaga pemungut pajak bagi murid yang memerlukan bimbingan tambahan.
• Proses: Murid yang telah cepat memahami klasifikasi diberikan tantangan tambahan mengelompokkan pajak daerah tingkat provinsi versus tingkat kabupaten/kota, sedangkan murid yang lambat dibimbing dengan bantuan kata kunci pemungut.
• Produk: Hasil klasifikasi disajikan dalam bentuk tabel matrik pengelompokan terstruktur.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Diagnostik tertulis singkat di awal pelajaran: (1) Sebutkan instansi/lembaga yang memungut pajak pusat di Indonesia! (acuan jawaban: Direktorat Jenderal Pajak/DJP atau Kementerian Keuangan); (2) Tentukan apakah Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak pusat atau daerah! (acuan jawaban: pajak daerah).

Proses:

• Pemeriksaan ketepatan pengelompokan 8 kartu pajak pada aktivitas berpasangan: (1) PPh -> Pusat, (2) PPN -> Pusat, (3) PPnBM -> Pusat, (4) Bea Meterai -> Pusat, (5) Pajak Kendaraan Bermotor -> Daerah, (6) Pajak Restoran -> Daerah, (7) Pajak Reklame -> Daerah, (8) Pajak Hotel -> Daerah (acuan: kunci klasifikasi tersebut).
• Pemeriksaan ketepatan lembar kerja 6 butir klasifikasi pajak langsung dan tidak langsung: (1) PPh -> Langsung, (2) PPN -> Tidak Langsung, (3) PBB -> Langsung, (4) Bea Meterai -> Tidak Langsung, (5) Pajak Kendaraan Bermotor -> Langsung, (6) PPnBM -> Tidak Langsung (acuan: kunci klasifikasi tersebut).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis: Menjelaskan 2 perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan pengelola dan alokasi anggarannya (acuan kriteria jawaban: [1] Pengelola: Pajak pusat dikelola pemerintah pusat/DJP sedangkan pajak daerah dikelola pemda/Bapenda; [2] Alokasi: Pajak pusat membiayai APBN sedangkan pajak daerah membiayai APBD).

Formatif:

• Penilaian performa kerja berpasangan pada tantangan 'Pilahlah Pajak!' (ketepatan klasifikasi 8 kartu jenis pajak pusat dan daerah).
• Penilaian lembar kerja mandiri pengelompokan pajak langsung dan tidak langsung (6 butir soal).

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah aktivitas permainan pemilahan kartu jenis pajak efektif membantu murid membedakan pajak pusat dan daerah?
• Bagian mana dari konsep pengelompokan pajak langsung dan tidak langsung yang masih sering membingungkan murid?

Murid:

• Apa ciri pembeda utama yang paling memudahkanmu membedakan antara pajak yang dipungut pusat dan yang dipungut daerah?
• Mengapa penting bagimu sebagai warga negara untuk mengetahui jenis-jenis pajak yang kamu bayarkan dalam kehidupan sehari-hari?

Pertemuan 8 — Menjelaskan Peran Perpajakan dalam Struktur Penerimaan Negara pada APBN — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.2 Menjelaskan konsep perpajakan sebagai instrumen pendapatan negara

Pendahuluan:

• Guru membuka pembelajaran dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif (5 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-8, yaitu menjelaskan peran perpajakan dalam struktur penerimaan negara pada APBN (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat secara lisan dengan mengajukan pertanyaan: 'Sebutkan 2 pos utama penerimaan dalam negeri pada struktur APBN!' (acuan jawaban benar: Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) untuk memetakan kesiapan murid (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak paparan dan infografik postur APBN tentang komposisi Penerimaan Negara yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan (pajak dalam negeri dan perdagangan internasional), PNBP, dan Penerimaan Hibah (15 menit).
• Murid secara berpasangan mengidentifikasi data proporsi perpajakan yang menyumbang lebih dari 70-80% dari total pendapatan negara dalam APBN berdasarkan teks ringkas yang dibagikan guru (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Guru memfasilitasi aktivitas kuis interaktif berpasangan 'Tebak Komponen & Peran Pajak' menggunakan 3 kartu kasus struktur APBN: Kartu 1 (Kebutuhan belanja infrastruktur dan pendidikan membutuhkan dana pasti terbesar), Kartu 2 (Penurunan penerimaan migas harus ditutupi pos penerimaan yang stabil), Kartu 3 (Penyediaan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat) (20 menit).
• Murid dalam kelompok kecil berdiskusi mengerjakan Lembar Aktivitas untuk menjelaskan 3 peran perpajakan dalam APBN: (1) Peran Budgeter/Anggaran sebagai sumber utama penyedia dana belanja publik, (2) Peran Regulasi/Mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui insentif/disinsentif, dan (3) Peran Redistribusi Pendapatan untuk membiayai program perlindungan sosial (15 menit).
• Perwakilan kelompok mengemukakan hasil penjelasan tertulisnya mengenai perbandingan kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PNBP dalam menopang kesinambungan belanja negara (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid bersama guru menyimpulkan hubungan kausalitas bahwa tanpa penerimaan perpajakan yang optimal, pelaksanaan belanja dan fungsi-fungsi APBN akan terganggu serta ketergantungan pada pembiayaan utang akan meningkat (15 menit).

Penutup:

• Guru memberikan umpan balik menyeluruh terhadap hasil lembar kerja murid mengenai peran perpajakan dalam struktur APBN (10 menit).
• Guru bersama murid melakukan asesmen akhir berupa cek pemahaman singkat dan menutup pembelajaran dengan doa serta salam (10 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan infografik postur APBN dengan kode warna visual bagi murid yang memerlukan bantuan visualisasi, serta tabel perbandingan data kuantitatif APBN untuk kelompok cepat.
• Proses: Memberikan pendampingan terbimbing kepada kelompok yang masih kesulitan membedakan pos penerimaan perpajakan dengan PNBP, serta memberikan pertanyaan pemantik tingkat lanjut bagi kelompok cepat.
• Produk: Penjelasan peran perpajakan dapat disajikan dalam format peta konsep rincian fungsi pos anggaran atau lembar analisis tabel terstruktur sesuai kenyamanan kelompok.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan lisan diagnostik: 'Sebutkan 2 kelompok besar penerimaan dalam negeri pada struktur APBN!' (Acuan jawaban benar: 1. Penerimaan Perpajakan; 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP).

Proses:

• Penilaian lembar aktivitas kelompok menjelaskan 3 peran utama perpajakan dalam APBN berdasarkan 3 kartu kasus: (1) Peran Budgeter (kartu 1: penyedia sumber dana terbesar belanja publik), (2) Peran Regulasi (kartu 2: menjaga stabilitas penerimaan saat komoditas fluktuatif), dan (3) Peran Redistribusi (kartu 3: penyediaan anggaran bansos/subsidi bagi masyarakat rentan).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis (2 butir): (1) Mengapa penerimaan perpajakan memiliki porsi paling dominan dalam APBN dibandingkan PNBP dan Hibah? (Acuan: Karena pajak bersifat wajib, berkesinambungan, bersumber dari aktivitas ekonomi seluruh warga/badan usaha domestik, sedangkan PNBP terbatas pada sumber daya alam/layanan tertentu yang fluktuatif). (2) Jelaskan apa dampak bagi APBN jika target penerimaan perpajakan tidak tercapai! (Acuan: Terjadi defisit anggaran yang melebar, pemotongan anggaran belanja publik, atau peningkatan pembiayaan melalui utang).

Formatif:

• Tanya jawab diagnostik awal mengenai pos penerimaan dalam negeri APBN
• Observasi diskusi kelompok dan pengerjaan lembar aktivitas peran perpajakan dalam struktur penerimaan APBN
• Cek pemahaman tertulis singkat di akhir pembelajaran

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu 135 menit mencukupi untuk memfasilitasi diskusi analisis postur APBN dan peran perpajakan?
• Apakah penggunaan kartu kasus APBN mampu menumbuhkan keterlibatan aktif dan daya nalar kritis murid?

Murid:

• Apa hal paling penting yang saya pelajari tentang pentingnya pajak bagi penyusunan anggaran negara?
• Bagaimana kesadaran membayar pajak berkaitan dengan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara?

Pertemuan 9 — Menjelaskan Pengertian, Tujuan, dan Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian — 3 JP (3 x 45 menit = 135 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.3 Menjelaskan konsep kebijakan fiskal beserta instrumen dan jenisnya dalam perekonomian

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kesiapan belajar murid, dan memimpin doa bersama (5 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi pengertian, tujuan, dan peran kebijakan fiskal, serta kaitannya dengan materi APBN dan perpajakan yang telah dipelajari sebelumnya (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat secara lisan dengan meminta murid menjawab 2 pertanyaan pemantik konsep dasar fiskal (acuan: fiskal berkaitan dengan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi ekonomi) (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Menggembirakan):

• Murid menyimak paparan materi interaktif dan membaca kutipan teks materi mengenai konsep dasar, tujuan (menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengendalikan inflasi, mendistribusikan pendapatan), serta peran kebijakan fiskal sebagai pengatur perputaran makroekonomi (20 menit).
• Secara berpasangan, murid memainkan kuis tantangan kartu konsep 'Fiskal Check' untuk mencocokkan 4 kartu istilah dan peranannya: (1) Kartu 'Pengertian Fiskal' dipasangkan dengan 'Kebijakan penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negara di APBN'; (2) Kartu 'Stabilisasi Harga' dipasangkan dengan 'Tujuan pengendalian laju inflasi melalui pajak/belanja'; (3) Kartu 'Alokasi Sumber Daya' dipasangkan dengan 'Peran mengarahkan dana publik ke sektor produktif'; (4) Kartu 'Distribusi Kesejahteraan' dipasangkan dengan 'Peran pemerataan pendapatan lewat subsidi dan bantuan sosial' (acuan pasangan 1-4 di atas) (15 menit).

Mengaplikasi (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid dalam kelompok kecil mengkaji Lembar Kasus berisi 3 situasi perekonomian nyata: Kasus A (kelesuan daya beli dan pengangguran meningkat), Kasus B (lonjakan inflasi akibat naiknya harga barang), dan Kasus C (ketimpangan pendapatan antar-wilayah) (25 menit).
• Murid mendiskusikan dan menuliskan penjelasan konsep: menjelaskan pengertian kebijakan fiskal yang relevan, merumuskan 2 tujuan utama intervensi fiskal untuk tiap kasus, serta menjelaskan peran kebijakan fiskal dalam memulihkan kondisi pada masing-masing kasus tersebut (acuan: Kasus A bertujuan mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja dengan peran belanja stimulus; Kasus B bertujuan menstabilkan harga dengan peran pengetatan belanja/pajak; Kasus C bertujuan memeratakan pendapatan dengan peran transfer fiskal/subsidi) (20 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Perwakilan murid menjelaskan kembali temuan analisis kasus di depan kelas mengenai bagaimana tujuan dan peran kebijakan fiskal saling terikat dalam perekonomian, sementara kelompok lain memberikan klarifikasi terhadap ketepatan penjelasan (15 menit).
• Guru memberikan konfirmasi konsep, meluruskan miskonsepsi mengenai perbedaan peran belanja dan penerimaan negara, serta menegaskan hakikat kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisator makro (10 menit).

Penutup:

• Murid bersama guru menyimpulkan 3 poin kunci pertemuan: pengertian kebijakan fiskal, 4 tujuan utamanya, dan perannya dalam perekonomian nasional (5 menit).
• Guru memberikan penguatan terhadap pencapaian belajar hari ini, menginformasikan topik pertemuan berikutnya (instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada kebijakan fiskal), lalu menutup pembelajaran dengan doa dan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan teks ringkasan glosarium konsep pengertian, 4 tujuan, dan peran fiskal; murid yang mahir diberikan artikel kasus dinamika fiskal APBN aktual dengan variasi indikator ekonomi makro yang lebih beragam.
• Proses: Murid dengan pemahaman dasar dibimbing langsung oleh guru pada saat telaah kasus; murid yang telah mahir bekerja mandiri menganalisis ketiga skenario kasus secara mendalam.
• Produk: Penjelasan konsep kasus dapat disajikan dalam format tabel matriks konsep terstruktur atau bagan alur penjelasan tertulis.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Tanya jawab diagnostik singkat: (1) 'Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?' (acuan jawaban: kebijakan pemerintah memengaruhi ekonomi melalui pengaturan pendapatan dan belanja negara dalam APBN); (2) 'Sebutkan salah satu tujuan pemerintah memungut pajak dan menyalurkan subsidi!' (acuan jawaban: menstabilkan perekonomian, mengendalikan harga, atau memeratakan pendapatan masyarakat).

Proses:

• Observasi keterlibatan diskusi kelompok dan pengecekan ketepatan penjelasan lembar kasus ekonomi dengan indikator: ketepatan menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, kelengkapan menjelaskan tujuan fiskal pada 3 kasus, dan ketepatan menjelaskan peran fiskal dalam menstabilkan perekonomian.

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat (exit ticket) berisi 2 soal uraian: (1) 'Jelaskan pengertian kebijakan fiskal dengan bahasamu sendiri!' (acuan: kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi kondisi ekonomi makro); (2) 'Jelaskan minimal 2 tujuan dan 1 peran kebijakan fiskal saat perekonomian lesu!' (acuan tujuan: mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja; acuan peran: menyalurkan belanja publik/stimulus untuk menggerakkan daya beli).

Formatif:

• Penilaian proses keaktifan dan ketepatan pencocokan kartu 'Fiskal Check' pada tahap Memahami
• Penilaian lembar kerja kelompok penjelasan pengertian, tujuan, dan peran kebijakan fiskal pada 3 skenario kasus ekonomi

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah murid telah memahami secara utuh perbedaan hakikat pengertian, tujuan, dan peran kebijakan fiskal?
• Bagian kegiatan mana yang paling efektif memfasilitasi murid dalam mengaitkan peran fiskal dengan permasalahan ekonomi nyata?
• Apakah alokasi waktu pada tiap tahap pembelajaran berjalan secara efektif dan memadai?

Murid:

• Konsep penting apa yang baru kamu pahami mengenai cara pemerintah mengatur perekonomian lewat kebijakan fiskal?
• Mengapa kebijakan fiskal sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat umum?
• Bagian mana dari materi tujuan dan peran kebijakan fiskal yang masih memerlukan penjelasan tambahan?

Pertemuan 10 — Menjelaskan Instrumen Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah pada Kebijakan Fiskal — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.3 Menjelaskan konsep kebijakan fiskal beserta instrumen dan jenisnya dalam perekonomian

Pendahuluan:

• Guru membuka pembelajaran dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai instrumen penerimaan serta pengeluaran dalam kebijakan fiskal (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat dengan menanyakan 2 pertanyaan pemantik klasikal untuk mengecek pemahaman dasar instrumen fiskal: (1) Sebutkan 2 komponen penerimaan negara dalam kebijakan fiskal! [Acuan: pajak dan penerimaan negara bukan pajak/PNBP/hibah]; (2) Sebutkan 2 komponen pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal! [Acuan: belanja modal/barang/pegawai dan transfer bantuan sosial/subsidi] (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Guru memaparkan konsep instrumen kebijakan fiskal yang terbagi menjadi dua sisi utama, yaitu instrumen penerimaan (pajak dan PNBP/hibah) serta instrumen pengeluaran (belanja barang/jasa, belanja modal, subsidi, dan pembayaran transfer/bansos) (15 menit).
• Murid secara individu mengidentifikasi 4 pos kebijakan anggaran berikut dan menggolongkannya ke dalam instrumen penerimaan atau instrumen pengeluaran: (1) Penurunan tarif PPh badan, (2) Pembangunan jalan tol trans-daerah, (3) Pemberian BLT BBM untuk masyarakat miskin, (4) Pungutan bea masuk barang impor. Acuan klasifikasi: (1) Instrumen Penerimaan (Pajak), (2) Instrumen Pengeluaran (Belanja Modal), (3) Instrumen Pengeluaran (Transfer/Bansos), (4) Instrumen Penerimaan (Pajak/Kepabeanan) (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan):

• Guru mengadakan tantangan berpasangan interaktif 'Fiskal Card Match' di mana setiap pasangan diberikan 4 kartu kasus instrumen fiskal untuk dikelompokkan ke dalam kategori instrumen penerimaan atau instrumen pengeluaran beserta penjelasannya: Kartu A: 'Pemberian insentif tax holiday bagi investor industri hijau' -> Instrumen Penerimaan; Kartu B: 'Penyaluran subsidi pupuk bagi petani padi' -> Instrumen Pengeluaran; Kartu C: 'Kenaikan tarif PPN menjadi 12%' -> Instrumen Penerimaan; Kartu D: 'Pengadaan sarana laboratorium sekolah kejuruan' -> Instrumen Pengeluaran (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Setiap pasangan murid mengevaluasi ketepatan hasil pengelompokan kartu instrumen fiskal mereka bersama guru dan mencatat perbedaan mekanisme kerja antara instrumen sisi penerimaan dan instrumen sisi pengeluaran (10 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan kembali kedua pilar instrumen kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) (5 menit).
• Guru memberikan asesmen akhir berupa cek pemahaman lisan singkat serta menyampaikan rencana materi pertemuan berikutnya mengenai jenis kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif sebelum menutup kelas dengan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Menyediakan lembar bantu ringkasan bagan komponen instrumen fiskal bagi murid yang membutuhkan scaffolding.
• Proses: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan panduan berupa kata kunci pembeda antara aliran dana masuk (penerimaan) dan dana keluar (pengeluaran), sedangkan murid yang lebih cepat diberikan kartu kasus fiskal tambahan untuk langsung dikelompokkan secara mandiri.
• Produk: Format penjelasan hasil pemilahan instrumen dapat dituangkan dalam bentuk tabel matriks ringkas atau bagan alur.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: (1) Sebutkan 2 komponen penerimaan negara dalam kebijakan fiskal! (Acuan: pajak dan penerimaan negara bukan pajak/PNBP/hibah); (2) Sebutkan 2 komponen pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal! (Acuan: belanja pegawai/barang/modal dan transfer bantuan sosial/subsidi).

Proses:

• Pengamatan keterlibatan diskusi dan ketepatan pengelompokan 4 kartu kasus instrumen fiskal: Kartu A (Pemberian insentif tax holiday -> Instrumen Penerimaan); Kartu B (Penyaluran subsidi pupuk -> Instrumen Pengeluaran); Kartu C (Kenaikan tarif PPN -> Instrumen Penerimaan); Kartu D (Pengadaan sarana lab -> Instrumen Pengeluaran).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat (1 soal): 'Jelaskan perbedaan fungsi instrumen pajak (penerimaan) dan instrumen belanja infrastruktur (pengeluaran) dalam kebijakan fiskal!' (Acuan kriteria: instrumen pajak memengaruhi daya beli/biaya usaha melalui penarikan dana masyarakat, sedangkan belanja infrastruktur memengaruhi perekonomian secara langsung melalui injeksi dana dan penyediaan fasilitas publik).

Formatif:

• Penilaian proses keaktifan kerja berpasangan dan lembar pengelompokan instrumen fiskal pada aktivitas Fiskal Card Match

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah aktivitas permainan kartu kasus membantu murid membedakan instrumen penerimaan dan pengeluaran secara konkret?
• Bagian penjelasan mana yang masih membuat murid ragu membedakan belanja pemerintah dengan pembayaran transfer?

Murid:

• Apa perbedaan utama yang paling mudah diingat antara instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah?
• Dari kartu kasus tadi, contoh instrumen fiskal mana yang paling dekat dampaknya dengan kehidupan sehari-hari kamu?

Pertemuan 11 — Menjelaskan Jenis Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.3 Menjelaskan konsep kebijakan fiskal beserta instrumen dan jenisnya dalam perekonomian

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kesiapan belajar murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-11 yaitu menjelaskan jenis kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif (5 menit).
• Guru melakukan asesmen awal diagnostik melalui 2 pertanyaan lisan: (1) 'Apa instrumen utama kebijakan fiskal?' (acuan: penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah/belanja negara); (2) 'Jika terjadi resesi ekonomi, apakah pemerintah perlu menambah atau mengurangi belanja negara?' (acuan: menambah belanja negara untuk mendorong perekonomian) (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Berkesadaran):

• Murid menyimak penjelasan guru mengenai pengertian serta karakteristik kebijakan fiskal ekspansif (kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi/daya beli dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak) dan kebijakan fiskal kontraktif (kebijakan untuk mengendalikan inflasi/menurunkan daya beli dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan/atau menaikkan pajak) (20 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Secara berpasangan, murid mengikuti tantangan interaktif 'Kuis Kilat Kartu Fiskal': murid membaca 4 kartu skenario kebijakan pemerintah lalu mengklasifikasikan dan menjelaskan alasannya pada lembar kerja. Kartu skenario: Kartu 1: 'Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial dan belanja infrastruktur saat terjadi krisis' (acuan: fiskal ekspansif, karena menaikkan belanja negara untuk mendorong perputaran ekonomi); Kartu 2: 'Pemerintah memangkas subsidi dan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai saat inflasi melonjak tinggi' (acuan: fiskal kontraktif, karena mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak untuk meredam inflasi); Kartu 3: 'Pemerintah memberikan relaksasi/pemotongan pajak penghasilan badan untuk menggairahkan dunia usaha yang lesu' (acuan: fiskal ekspansif, karena menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli/investasi); Kartu 4: 'Pemerintah menunda proyek pembangunan gedung pemerintahan demi mengurangi peredaran uang di masyarakat yang mengalami kenaikan harga barang' (acuan: fiskal kontraktif, karena mengurangi pengeluaran negara untuk menurunkan tekanan permintaan/daya beli agregat) (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Perwakilan pasangan membacakan hasil klasifikasi dan penjelasan mereka, sementara guru bersama murid membahas ketepatan penjelasan jenis kebijakan fiskal berdasarkan kombinasi pajak dan belanja pemerintah (15 menit).

Penutup:

• Guru memberikan penguatan konsep dan melaksanakan asesmen akhir berupa 1 butir cek pemahaman tertulis: 'Jelaskan perbedaan utama antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif dari segi arah kebijakan pajak dan belanja pemerintah!' (acuan: fiskal ekspansif menaikkan belanja dan/atau menurunkan pajak; fiskal kontraktif menurunkan belanja dan/atau menaikkan pajak) (10 menit).
• Guru memandu murid menyimpulkan pembelajaran hari ini dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya yaitu karakteristik kebijakan anggaran berimbang, defisit, dan surplus, lalu menutup dengan doa (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan bagan ringkas komparasi arah instrumen (tanda panah naik/turun untuk belanja dan pajak), sedangkan murid yang cepat diberikan teks studi kasus riil kebijakan APBN masa pandemi.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan mengerjakan 2 kartu terlebih dahulu dengan panduan guru, sedangkan murid yang mahir menyelesaikan seluruh 4 kartu secara mandiri dan menguraikan dampak lanjutannya terhadap daya beli masyarakat.
• Produk: Penjelasan jenis kebijakan fiskal dapat disajikan dalam bentuk tabel perbandingan tertulis atau peta konsep ringkas.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: (1) 'Sebutkan 2 instrumen utama kebijakan fiskal!' (acuan jawaban: pajak dan pengeluaran pemerintah/belanja negara); (2) 'Saat kondisi ekonomi lesu, pemerintah sebaiknya menambah atau memotong belanja negara?' (acuan jawaban: menambah belanja negara untuk menggerakkan daya beli).

Proses:

• Observasi pengerjaan 'Kuis Kilat Kartu Fiskal' pada lembar kerja klasifikasi 4 kartu skenario: Kartu 1 (acuan: ekspansif, menaikkan belanja), Kartu 2 (acuan: kontraktif, menurunkan belanja dan menaikkan pajak), Kartu 3 (acuan: ekspansif, menurunkan pajak), Kartu 4 (acuan: kontraktif, menunda/menurunkan belanja).

Akhir Pertemuan:

• Pertanyaan cek pemahaman tertulis: 'Jelaskan perbedaan arah instrumen pajak dan belanja negara antara kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif!' (acuan jawaban: Kebijakan fiskal ekspansif menaikkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak untuk memacu ekonomi; kebijakan fiskal kontraktif menurunkan pengeluaran pemerintah dan/atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi).

Formatif:

• Tanya jawab diagnostik awal terkait instrumen belanja dan pajak
• Lembar kerja analisis klasifikasi 4 kartu skenario kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah penggunaan kartu skenario efektif membantu murid membedakan fiskal ekspansif dan kontraktif secara operasional?
• Apakah manajemen waktu pada tahap pengaplikasian dan kuis kilat berjalan tepat sesuai alokasi 90 menit?

Murid:

• Apa indikator paling mudah yang kamu gunakan untuk mengenali suatu kebijakan fiskal tergolong ekspansif atau kontraktif?
• Bagian mana dari konsep kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif yang menurutmu masih memerlukan penjelasan lebih lanjut?

Pertemuan 12 — Menjelaskan Karakteristik Kebijakan Anggaran Berimbang, Defisit, dan Surplus — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.3 Menjelaskan konsep kebijakan fiskal beserta instrumen dan jenisnya dalam perekonomian

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kesiapan belajar murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai karakteristik kebijakan anggaran berimbang, defisit, dan surplus dalam kebijakan fiskal (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal diagnostik singkat dengan mengajukan pertanyaan lisan: 'Jika penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara, disebut jenis anggaran apa?' (acuan jawaban: Anggaran Berimbang) dan 'Jika penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran negara, disebut anggaran apa?' (acuan jawaban: Anggaran Defisit) untuk memetakan kesiapan awal murid (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid menyimak pemaparan materi dari guru mengenai konsep dan karakteristik 3 jenis kebijakan anggaran: (1) Anggaran Berimbang (pendapatan = belanja, menjaga kestabilan tanpa menambah utang baru), (2) Anggaran Defisit (pendapatan < belanja, ditujukan untuk ekspansi pertumbuhan ekonomi dan pemulihan resesi melalui pembiayaan/utang), dan (3) Anggaran Surplus (pendapatan > belanja, ditujukan untuk meredam laju inflasi tinggi atau melunasi kewajiban) (20 menit).
• Murid secara individu mencatat perbandingan hubungan penerimaan versus pengeluaran serta tujuan ekonomi dari ketiga kebijakan anggaran tersebut pada tabel perbandingan di buku tulis (10 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Guru membagi murid secara berpasangan untuk memainkan kuis tantangan berpasangan 'Cocokkan Kartu Anggaran' yang menggembirakan, di mana tiap pasangan menerima 3 lembar kartu skenario kondisi ekonomi riil dan bertugas memasangkan dengan tepat kartu jenis anggaran yang harus diterapkan (15 menit). Skenario 1: 'Perekonomian lesu, pengangguran tinggi, daya beli anjlok, pemerintah memacu infrastruktur besar-besaran sehingga belanja melebihi penerimaan' -> Pasangan: Anggaran Defisit; Skenario 2: 'Terjadi inflasi parah (overheating economy), harga barang melonjak cepat, pemerintah sengaja menekan belanja dan memungut penerimaan lebih besar' -> Pasangan: Anggaran Surplus; Skenario 3: 'Kondisi ekonomi stabil, pemerintah membatasi pengeluaran agar tepat sama dengan jumlah penerimaan pajak tanpa menambah utang' -> Pasangan: Anggaran Berimbang.
• Setiap pasangan murid menuliskan penjelasan tertulis pada lembar kerja mengenai karakteristik hubungan penerimaan versus pengeluaran beserta alasan logis pemilihan jenis anggaran pada ketiga skenario tersebut (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Guru memfasilitasi konfirmasi kelas dengan membedah jawaban bersama murid, mengonfirmasi ketepatan pasangan skenario dan karakteristik masing-masing jenis anggaran (acuan: Skenario 1 = Defisit; Skenario 2 = Surplus; Skenario 3 = Berimbang) (10 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan 3 poin karakteristik utama kebijakan anggaran (berimbang: pendapatan = pengeluaran untuk stabilitas; defisit: pendapatan < pengeluaran untuk stimulus; surplus: pendapatan > pengeluaran untuk kendali inflasi) (5 min).
• Guru memberikan lembar asesmen akhir singkat (exit slip) berupa 3 pertanyaan tertulis untuk mengecek penguasaan konsep karakteristik anggaran, memberikan umpan balik, dan menutup pembelajaran dengan salam (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan kartu panduan rumus relasi (Penerimaan = Belanja, Penerimaan < Belanja, Penerimaan > Belanja); murid yang cepat diberikan skenario ekonomi dengan data angka nominal APBN sederhana.
• Proses: Pada tantangan kartu berpasangan, murid bertukar pikiran dalam pasangan heterogen; guru memberi perancah (scaffolding) langsung ke meja murid yang masih bingung membedakan dampak defisit dan surplus.
• Produk: Seluruh murid menyusun penjelasan tertulis karakteristik anggaran berimbang, defisit, dan surplus pada lembar kerja dengan variasi kedalaman uraian alasan ekonomi.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan lisan diagnostik: (1) 'Jika penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara, disebut jenis anggaran apa?' (acuan jawaban: Anggaran Berimbang); (2) 'Jika penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran negara, disebut jenis anggaran apa?' (acuan jawaban: Anggaran Defisit). Kriteria: murid yang menjawab benar kedua butir dikelompokkan siap mandiri, sedangkan yang menjawab benar 0-1 butir diberikan pendampingan konsep perbandingan relasi pendapatan dan belanja.

Proses:

• Pemeriksaan ketepatan penjelasan tertulis pada lembar kerja berpasangan: Murid memasangkan 3 kartu skenario dengan jenis anggaran dan menjelaskan karakteristiknya: (1) Skenario lesu/resesi/infrastruktur dipasangkan dengan Anggaran Defisit (karakteristik: Belanja > Pendapatan, tujuan menstimulasi ekonomi); (2) Skenario inflasi tinggi/overheating dipasangkan dengan Anggaran Surplus (karakteristik: Pendapatan > Belanja, tujuan meredam inflasi); (3) Skenario stabil/tanpa utang baru dipasangkan dengan Anggaran Berimbang (karakteristik: Pendapatan = Belanja, tujuan menjaga stabilitas anggaran).

Akhir Pertemuan:

• Lembar Cek Pemahaman Akhir (Exit Slip) berisi 3 butir soal: (1) 'Jelaskan karakteristik anggaran berimbang!' (acuan jawaban: penerimaan sama dengan pengeluaran negara, ditujukan untuk menjaga kestabilan tanpa menambah utang); (2) 'Jelaskan karakteristik anggaran defisit!' (acuan jawaban: pengeluaran lebih besar daripada penerimaan negara, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi/mengatasi kelesuan ekonomi); (3) 'Jelaskan karakteristik anggaran surplus!' (acuan jawaban: penerimaan lebih besar daripada pengeluaran negara, ditujukan untuk mengerem inflasi atau melunasi utang). Kriteria: tuntas jika menjelaskan minimal 2 dari 3 jenis anggaran secara tepat sesuai acuan.

Formatif:

• Tanya jawab diagnostik di awal pembelajaran mengenai konsep dasar anggaran berimbang dan defisit
• Observasi unjuk kerja dan penilaian lembar kerja tantangan berpasangan memasangkan 3 kartu skenario ekonomi dengan jenis kebijakan anggaran beserta karakteristiknya
• Tes tertulis singkat (exit slip) di akhir pertemuan mengenai karakteristik anggaran berimbang, defisit, dan surplus

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah aktivitas tantangan kartu skenario efektif membantu murid memahami perbedaan karakteristik anggaran berimbang, defisit, dan surplus?
• Apakah alokasi waktu 90 menit mencukupi bagi murid untuk menganalisis skenario dan menyusun penjelasan secara mendalam?

Murid:

• Bagian mana dari konsep anggaran berimbang, defisit, atau surplus yang paling mudah dan paling menantang untuk saya pahami?
• Bagaimana pemahaman tentang jenis kebijakan anggaran ini membantu saya memahami alasan pemerintah mengambil kebijakan defisit anggaran pada kondisi krisis?

Pertemuan 13 — Mengumpulkan Informasi Permasalahan Defisit Anggaran dan Realisasi Pendapatan Nasional dari Dokumen APBN — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.4 Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional terkait kebijakan fiskal dan anggaran

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kesiapan murid, dan mengondisikan suasana belajar yang fokus (3 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal singkat melalui teknik tanya jawab cepat mengenai letak pos pendapatan dan pembiayaan pada tabel ringkasan APBN (5 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-13, yaitu mengumpulkan informasi mengenai permasalahan defisit anggaran dan realisasi pendapatan negara dari dokumen rilis resmi APBN (4 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid mencermati salinan tabel ringkasan APBN yang dibagikan guru, dengan fokus pada baris Pendapatan Negara, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, dan Defisit/Surplus Anggaran (10 menit).
• Murid mengidentifikasi letak 4 butir informasi data utama: target pendapatan, realisasi pendapatan, total belanja, dan nilai nominal defisit anggaran pada lembar dokumen (8 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Murid berpasangan mengikuti aktivitas 'Perburuan Data Fiskal' untuk menghimpun data secara cepat dan tepat dari dokumen APBN ke dalam format tabel inventarisasi data (15 menit).
• Murid mencatat dan mengelompokkan 3 permasalahan defisit anggaran dan kesenjangan realisasi pendapatan nasional ke dalam Lembar Pengumpulan Data berdasarkan data yang tersedia di dokumen: (1) Realisasi penerimaan perpajakan terhadap target APBN; (2) Selisih antara total pendapatan negara dan realisasi belanja negara (angka defisit); (3) Nilai pembiayaan utang yang digunakan untuk menutup defisit anggaran (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid memeriksa kelengkapan dan kecocokan data yang berhasil dikumpulkan bersama pasangan belajarnya dengan mengecek silang angka terhadap dokumen rilis APBN (10 menit).

Penutup:

• Murid dan guru menyimpulkan jenis-jenis informasi fiskal yang berhasil dikumpulkan dari dokumen resmi APBN (6 menit).
• Guru menyampaikan umpan balik singkat mengenai ketepatan penelusuran data dan mengingatkan topik pertemuan berikutnya tentang APBD tanpa mengakhiri keseluruhan bab (4 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan dokumen ringkasan APBN satu halaman dengan penanda warna pada pos pendapatan dan defisit; murid yang mahir diberikan dokumen Nota Keuangan APBN versi lengkap multi-tabel.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan dibimbing guru secara bertahap dalam membaca tabel baris per baris; murid yang mandiri mengumpulkan rincian data secara berpasangan tanpa bantuan panduan langsung.
• Produk: Format pencatatan data dapat berupa tabel isian terstruktur langsung pada lembar kerja atau format matriks digital sederhana sesuai kesiapan kelompok.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik: 'Pada tabel APBN, di mana kita melihat apakah anggaran mengalami surplus atau defisit?' (Acuan jawaban benar: Pada baris 'Defisit/Surplus Anggaran' atau selisih antara baris Pendapatan Negara dikurangi Belanja Negara).

Proses:

• Observasi keterlibatan murid saat menghimpun data dan pengecekan ketepatan pengisian 3 butir informasi fiskal pada Lembar Pengumpulan Data APBN: (1) Nominal target vs realisasi pendapatan perpajakan; (2) Nominal total belanja vs total pendapatan negara (besaran defisit); (3) Besaran pembiayaan anggaran penutup defisit (Acuan: data angka wajib sesuai secara tepat dengan tabel rilis resmi APBN yang dibagikan).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman singkat: Murid menuliskan 1 bukti angka defisit anggaran dan 1 angka realisasi pendapatan yang ditemukan dari dokumen APBN pada tiket keluar (Acuan: mencantumkan nominal rupiah/persentase defisit dan penerimaan negara sesuai dokumen rilis APBN yang digunakan dalam latihan).

Formatif:

• Pemeriksaan lembar inventarisasi data pengumpulan informasi defisit dan realisasi pendapatan dari dokumen APBN

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah dokumen rilis APBN yang disediakan cukup terbaca dan memudahkan murid dalam menemukan informasi permasalahan anggaran?
• Bagian mana dari tabel APBN yang paling sering membingungkan murid saat mencatat data fiskal?

Murid:

• Informasi fiskal apa yang paling mudah dan paling menantang untuk kamu temukan dalam tabel rilis APBN?
• Bagaimana caramu memastikan data angka defisit dan pendapatan yang kamu catat sudah akurat?

Pertemuan 14 — Mengumpulkan Informasi Kondisi Ketimpangan Fiskal dan Alokasi Belanja Publik Daerah dari Dokumen APBD — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.4 Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional terkait kebijakan fiskal dan anggaran

Pendahuluan:

• Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, memeriksa kehadiran murid, dan menyiapkan suasana belajar yang kondusif (4 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-14, yaitu mengumpulkan informasi mengenai ketimpangan fiskal dan alokasi belanja publik daerah melalui telaah dokumen APBD (3 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal singkat melalui lembar cek kesiapan berisi 2 pertanyaan tertulis: (1) Sebutkan 2 komponen utama penerimaan daerah dalam APBD! (acuan: PAD/Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer/TKD), (2) Sebutkan 2 jenis belanja daerah dalam APBD! (acuan: belanja operasional/pegawai dan belanja modal/infrastruktur) (8 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid mencermati panduan telaah tabel ringkasan data APBD dua daerah fiktif (Daerah Mandiri dan Daerah Tertinggal) yang memuat rincian: PAD, Transfer ke Daerah (TKD), Belanja Pegawai, dan Belanja Modal/Publik (8 menit).
• Guru memodelkan cara mengidentifikasi serta mencatat 4 indikator data penting dari dokumen APBD: (1) nilai total pendapatan, (2) persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, (3) proporsi belanja pegawai, dan (4) proporsi belanja modal untuk fasilitas publik (7 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Guru mengadakan aktivitas interaktif berpasangan bertajuk 'Detektif Fiskal Daerah' di mana tiap pasangan menerima Lembar Data APBD berisi data dua daerah (Kabupaten Samudra dan Kota Industri) untuk mengumpulkan data ketimpangan fiskal dan alokasi belanja (10 menit).
• Murid secara berpasangan bekerja sama membaca dokumen APBD yang disediakan dan mencatat data ke dalam Format Inventarisasi Informasi Fiskal yang memuat 4 aspek: (1) Rasio kemandirian fiskal/porsi PAD, (2) Tingkat ketergantungan transfer pusat, (3) Porsi belanja pegawai, dan (4) Porsi belanja publik/modal (12 menit).
• Setiap murid memeriksa kembali kelengkapan catatan datanya agar sesuai dengan angka-angka rincian yang tercantum pada dokumen APBD tanpa membuat spekulasi di luar data (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid membandingkan hasil pencatatan data informasinya dengan kunci tabulasi data kelas yang ditampilkan guru di papan tulis untuk memastikan seluruh data ketimpangan dan belanja publik tercatat akurat (8 menit).
• Murid menuliskan refleksi singkat satu kalimat mengenai ketelitian yang dibutuhkan saat membaca data angka anggaran pada selembar kartu kendali belajar (5 menit).

Penutup:

• Guru bersama murid menyimpulkan kembali poin-poin informasi kondisi fiskal yang berhasil dikumpulkan dari dokumen APBD (4 menit).
• Guru memberikan asesmen akhir berupa pengecekan lembar inventarisasi data fiskal daerah murid serta menyampaikan bahwa data yang terkumpul ini akan dianalisis penyebabnya pada pertemuan berikutnya, lalu menutup pembelajaran dengan doa dan salam (6 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan format dokumen APBD yang telah ditandai warna stabilo pada baris PAD, Transfer, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal; murid yang mahir diberikan dokumen APBD lengkap dengan rincian pos belanja yang lebih mendalam.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan dibimbing guru secara terarah saat membaca persentase anggaran; murid yang mandiri mengumpulkan data secara langsung bersama pasangannya.
• Produk: Format pengumpulan data dapat berupa tabel isian terstruktur maupun matriks komparasi data numerik, asalkan memuat ke-4 indikator kondisi fiskal secara lengkap.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Tes diagnostik tertulis 2 butir: (1) Sebutkan 2 komponen utama penerimaan daerah dalam APBD! (acuan jawaban: Pendapatan Asli Daerah [PAD] dan Pendapatan Transfer/Transfer ke Daerah [TKD]); (2) Sebutkan 2 jenis belanja daerah dalam APBD! (acuan jawaban: Belanja Operasional/Belanja Pegawai dan Belanja Modal/Infrastruktur Publik).

Proses:

• Lembar observasi pengumpulan informasi saat murid membaca Dokumen APBD: guru mengamati ketepatan murid dalam mencatat angka PAD, Transfer Pusat, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal ke dalam lembar kerja tanpa tertukar kolom.

Akhir Pertemuan:

• Pemeriksaan Lembar Kerja 'Format Inventarisasi Informasi Fiskal' berdasarkan data APBD Kabupaten Samudra (Total Pendapatan Rp1.000 Miliar: PAD Rp150 Miliar, Transfer Rp850 Miliar; Total Belanja Rp1.000 Miliar: Belanja Pegawai Rp650 Miliar, Belanja Modal Rp150 Miliar, Belanja Lain Rp200 Miliar) dan Kota Industri (Total Pendapatan Rp2.000 Miliar: PAD Rp1.200 Miliar, Transfer Rp800 Miliar; Total Belanja Rp2.000 Miliar: Belanja Pegawai Rp700 Miliar, Belanja Modal Rp800 Miliar, Belanja Lain Rp500 Miliar). Acuan data yang wajib terkumpul lengkap: (1) Porsi PAD Kab. Samudra 15% (ketergantungan transfer 85%), (2) Porsi PAD Kota Industri 60% (ketergantungan transfer 40%), (3) Proporsi Belanja Pegawai Kab. Samudra 65% vs Belanja Modal 15%, (4) Proporsi Belanja Pegawai Kota Industri 35% vs Belanja Modal 40%.

Formatif:

• Asesmen Awal: Soal tertulis 2 butir pengenalan komponen penerimaan dan belanja daerah dalam APBD.
• Asesmen Proses: Observasi keaktifan dan ketelitian murid saat mengisi lembar Format Inventarisasi Informasi Fiskal selama aktivitas kerja berpasangan.
• Asesmen Akhir: Pemeriksaan kelengkapan dan ketepatan data kondisi ketimpangan fiskal dan alokasi belanja publik pada Format Inventarisasi Informasi Fiskal.

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah dokumen data simulasi APBD yang disiapkan cukup jelas dan terbaca dengan baik oleh semua murid?
• Apakah langkah permodelan awal cukup efektif membantu murid menemukan data ketimpangan fiskal secara mandiri dan berpasangan?

Murid:

• Bagian mana dari tabel APBD yang paling menantang untuk ditemukan datanya?
• Bagaimana informasi belanja pegawai dan belanja modal yang kamu temukan membuka pemahamanmu tentang kondisi keuangan daerah?

Pertemuan 15 — Mengumpulkan Informasi Dampak Fluktuasi Ekonomi terhadap Kebijakan Fiskal dan Anggaran Regional — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.4 Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional terkait kebijakan fiskal dan anggaran

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan fokus pertemuan yaitu mengumpulkan informasi mengenai dampak fluktuasi ekonomi terhadap kebijakan fiskal dan anggaran regional (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal singkat untuk memetakan kesiapan mengumpulkan data fiskal regional melalui 2 pertanyaan diagnostik cepat secara tertulis/lisan: (1) Sebutkan 1 contoh fluktuasi ekonomi yang sering memengaruhi daerah (acuan: inflasi/kenaikan harga bahan pokok, penurunan daya beli masyarakat, penurunan produksi panen/komoditas unggulan daerah, atau lonjakan harga BBM); (2) Sebutkan 1 komponen anggaran daerah yang terdampak langsung saat harga komoditas anjlok (acuan: pendapatan daerah dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah/DBH atau belanja subsidi/bantuan sosial/belanja barang) (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid mencermati panduan pencarian dan kategorisasi data pada Lembar Telaah Informasi Fiskal Regional yang memuat 3 dimensi fluktuasi ekonomi: (1) Inflasi dan daya beli, (2) Fluktuasi harga komoditas unggulan daerah, dan (3) Penurunan omzet usaha lokal (10 menit).
• Guru memodelkan cara menelusuri data kuantitatif dan kualitatif dari dokumen ringkasan APBD dan warta fiskal regional, berfokus pada perubahan target pendapatan asli daerah (PAD) serta penyesuaian pos belanja transfer/bantuan (10 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Dalam suasana tantangan berpasangan 'Detektif Data Fiskal', murid bekerja bersama pasangannya memeriksa lembar studi kasus dokumen APBD Kabupaten Swatantra yang mengalami inflasi 6,5% dan penurunan harga sawit/karet, lalu mencatat data ke dalam lembar kerja dengan mengumpulkan minimal 4 butir informasi spesifik: (1) Butir fluktuasi ekonomi makro daerah (acuan: inflasi daerah 6,5% dan penurunan harga komoditas utama 25%), (2) Butir dampak pada pendapatan regional (acuan: target PAD sektor retribusi dan pajak restoran turun sebesar Rp12 miliar), (3) Butir dampak pada transfer/bagi hasil (acuan: penurunan Dana Bagi Hasil sumber daya alam sebesar Rp18 miliar), dan (4) Butir penyesuaian belanja daerah (acuan: pengalihan belanja modal infrastruktur ke tambahan belanja bantuan sosial dan stabilisasi pangan sebesar Rp15 miliar) (25 menit).
• Pasangan murid saling menukar dan mencocokkan kelengkapan 4 butir data temuan mereka menggunakan panduan verifikasi dokumen fiskal untuk memastikan seluruh data angka dan pos anggaran regional telah tercatat lengkap (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid mengevaluasi kemudahan dan hambatan yang dialami saat memilah data anggaran di tengah perubahan indikator ekonomi regional (5 menit).

Penutup:

• Guru memberikan penguatan terhadap hasil pengumpulan informasi murid dan mengaitkannya dengan kesiapan mengolah informasi pada pertemuan berikutnya (5 menit).
• Murid menyelesaikan asesmen akhir berupa cek kelengkapan data (exit slip) mengumpulkan informasi dampak fluktuasi ekonomi terhadap anggaran daerah sebelum pembelajaran diakhiri (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan lembar dokumen fiskal regional yang sudah memiliki penanda warna (stabilo) pada pos anggaran kunci; murid yang mahir diberikan dokumen ringkasan APBD utuh dengan data fluktuasi ekonomi yang lebih kompleks tanpa penanda.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan dibimbing guru secara terarah dalam menemukan pos belanja dan pendapatan; murid yang cepat bekerja mandiri dengan pasangannya.
• Produk: Format pencatatan informasi dapat berupa tabel matriks data fiskal terstruktur atau bagan alur penelusuran data fluktuasi anggaran.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan/tertulis singkat di awal pembelajaran: (1) Sebutkan 1 contoh fluktuasi ekonomi yang memengaruhi daerah (acuan: kenaikan harga pangan/inflasi daerah, penurunan harga komoditas ekspor daerah, penurunan daya beli warga, lonjakan tarif logistik); (2) Sebutkan 1 komponen penerimaan atau belanja daerah yang terpengaruh fluktuasi tersebut (acuan: pos pendapatan pajak hotel/restoran, pos retribusi, pos Dana Bagi Hasil, pos belanja bantuan sosial, atau pos belanja cadangan mendesak).

Proses:

• Observasi pengerjaan tantangan berpasangan 'Detektif Data Fiskal' dalam menemukan 4 butir data anggaran regional pada kasus Kabupaten Swatantra: (1) Data fluktuasi ekonomi makro daerah (inflasi daerah 6,5% dan penurunan harga komoditas utama 25%); (2) Data dampak PAD (penurunan PAD pajak restoran/retribusi Rp12 miliar); (3) Data dampak dana transfer (penurunan DBH Rp18 miliar); (4) Data penyesuaian belanja regional (pengalihan Rp15 miliar dari belanja modal ke belanja bansos/pangan).

Akhir Pertemuan:

• Exit slip tertulis individu: Murid menuliskan 3 butir data inti dampak guncangan ekonomi terhadap anggaran regional dari kasus yang dipelajari (acuan: inflasi daerah 6,5% memicu kenaikan belanja bansos pangan; anjloknya harga komoditas memangkas penerimaan DBH Rp18 miliar; penurunan aktivitas usaha lokal memangkas PAD retribusi/pajak Rp12 miliar).

Formatif:

• Penilaian kinerja pengumpulan informasi dokumen anggaran regional melalui Lembar Telaah Informasi Fiskal Regional
• Cek pemahaman diagnostik awal dan exit slip akhir sesi

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah konteks studi kasus APBD dan fluktuasi harga komoditas lokal yang disajikan cukup relevan dan mudah dipahami oleh murid?
• Bagaimana efektivitas tantangan berpasangan dalam membantu murid menelusuri data fiskal regional secara teliti?

Murid:

• Bagian mana dari dokumen anggaran daerah yang paling menantang untuk ditemukan datanya saat terjadi fluktuasi ekonomi?
• Apakah saya sudah dapat mencatat data angka perubahan belanja dan pendapatan daerah dengan teliti?

Pertemuan 16 — Menarik Kesimpulan terkait Faktor Penyebab Masalah Fiskal dan Anggaran di Lingkungan Nasional — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.5 Menarik kesimpulan terkait faktor penyebab kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran, serta menyiapkan suasana belajar yang kondusif (5 menit).
• Guru melakukan asesmen awal diagnostik singkat melalui pertanyaan tertulis mengenai pembedaan antara gejala masalah fiskal dan faktor penyebabnya untuk memetakan kesiapan murid (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna, Berkesadaran):

• Murid mencermati telaah ringkas dokumen data APBN mengenai fenomena shortfall penerimaan perpajakan serta pembengkakan belanja subsidi energi (15 menit).
• Murid mengidentifikasi relasi sebab-akibat antara faktor makroekonomi (misalnya kepatuhan pajak, fluktuasi harga komoditas) dengan terjadinya defisit anggaran nasional (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Murid secara berpasangan mengikuti permainan tantangan 'Detektif Fiskal' dengan memilah kartu data APBN lalu menarik kesimpulan logis mengenai 3 faktor utama penyebab defisit fiskal nasional pada lembar kerja (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid memverifikasi ketepatan simpulan faktor penyebab masalah fiskal nasional yang telah disusun berdasarkan rubrik acuan bersama guru (10 menit).

Penutup:

• Murid bersama guru merumuskan simpulan pembelajaran tentang cara menarik hubungan kausalitas faktor penyebab masalah fiskal nasional (5 menit).
• Guru memberikan umpan balik atas lembar kerja murid dan menyampaikan topik pertemuan berikutnya mengenai kesenjangan anggaran regional (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan kartu data APBN dengan petunjuk kata kunci (misal: 'realisasi pajak', 'kenaikan harga minyak'), sedangkan murid mahir menganalisis tabel data realisasi APBN yang lebih terperinci.
• Proses: Murid yang memerlukan pendampingan dibimbing guru dalam menyusun alur sebab-akibat secara bertahap, sementara murid mahir bekerja secara mandiri dalam kemitraan sebaya.
• Produk: Format penarikan kesimpulan dapat berupa diagram pohon masalah atau tabel hubungan kausal faktor penyebab masalah fiskal nasional.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Diagnostik pemetaan konsep kausalitas fiskal dengan 2 butir pertanyaan: (1) 'Apakah defisit APBN merupakan faktor penyebab atau dampak dari belanja yang melampaui pendapatan?' (acuan: dampak/gejala dari ketimpangan belanja dan penerimaan); (2) 'Sebutkan 1 contoh faktor penyebab langsung tidak tercapainya target penerimaan pajak!' (kriteria penerimaan: menyebutkan faktor logis seperti penurunan laba korporasi, kepatuhan wajib pajak rendah, atau perlambatan aktivitas ekonomi nasional).

Proses:

• Observasi keterlibatan murid dan pemeriksaan ketepatan penarikan kesimpulan pada aktivitas 'Detektif Fiskal' berdasarkan bahan 3 kasus: Kasus 1 Defisit APBN melebar akibat penurunan harga ekspor komoditas dan kepatuhan wajib pajak rendah (kesimpulan faktor: sisi penerimaan tertekan fluktuasi pasar global dan rendahnya tax ratio); Kasus 2 Pembengkakan pengeluaran akibat lonjakan subsidi energi (kesimpulan faktor: sisi belanja terdampak depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia); Kasus 3 Peningkatan beban utang jatuh tempo (kesimpulan faktor: akumulasi defisit anggaran tahun-tahun sebelumnya yang dibiayai surat utang negara).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat (exit ticket) berupa penarikan 1 kesimpulan faktor penyebab utama mengapa realisasi belanja modal pemerintah pusat kerap tidak optimal (kriteria penerimaan operasional: jawaban menyebutkan kendala perencanaan pengadaan, keterlambatan birokrasi perizinan/administrasi tender, atau pemotongan alokasi anggaran belanja modal untuk kebutuhan subsidi darurat).

Formatif:

• Penilaian proses lembar kerja analisis kausalitas dalam menarik kesimpulan faktor penyebab masalah fiskal nasional

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alur data APBN yang disajikan cukup jelas memfasilitasi murid dalam melatih keterampilan menarik kesimpulan kausalitas masalah fiskal?
• Bagian mana dari analisis sebab-akibat anggaran nasional yang masih menjadi kendala bagi murid?

Murid:

• Bagaimana caraku membedakan antara gejala masalah anggaran (seperti defisit) dengan faktor mendasar penyebabnya?
• Apakah aku sudah mampu menarik kesimpulan logis berdasarkan fakta dan data APBN yang dianalisis?

Pertemuan 17 — Menarik Kesimpulan terkait Faktor Penyebab Keterbatasan Penerimaan dan Kesenjangan Anggaran Regional — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.5 Menarik kesimpulan terkait faktor penyebab kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini, yaitu menarik kesimpulan terkait faktor penyebab keterbatasan penerimaan dan kesenjangan anggaran regional (5 menit).
• Guru melaksanakan asesmen awal singkat untuk memetakan kesiapan murid dalam menarik kesimpulan faktor penyebab masalah anggaran daerah (10 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Bermakna):

• Murid mencermati Lembar Data Fiskal Regional yang memuat perbandingan APBD dua wilayah: Daerah Maju (PAD 65%, DBH/DAU 35%, alokasi infrastruktur publik 40%) vs Daerah Tertinggal (PAD 8%, DBH/DAU 92%, alokasi belanja pegawai 70%) (10 menit).
• Murid menelaah 4 kartu bukti faktor ekonomi dan geografis berikut: Kartu 1: Basis ekonomi daerah sempit karena sektor industri manufaktur tidak tumbuh; Kartu 2: Basis data objek pajak daerah dan retribusi belum terdigitalisasi; Kartu 3: Kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya logistik dan pembangunan membengkak; Kartu 4: Porsi transfer pusat terserap habis untuk belanja rutin aparatur (15 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Berkesadaran):

• Murid berpasangan memainkan gim tantangan analisis logika sebab-akibat 'Diagram Tulang Ikan Fiskal' untuk menghubungkan 4 kartu bukti dengan kategori faktor penyebab kesenjangan anggaran regional (20 menit).
• Secara mandiri, setiap murid merumuskan dan menuliskan lembar penarikan kesimpulan akhir yang mengidentifikasi minimal 3 faktor penyebab utama keterbatasan penerimaan daerah dan kesenjangan anggaran regional berdasarkan data pembanding (15 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid membandingkan rumusan kesimpulannya dengan acuan kesimpulan logis yang ditampilkan guru untuk memvalidasi ketepatan alur sebab-akibat yang disusun (5 menit).

Penutup:

• Murid dan guru menyimpulkan alur penarikan kesimpulan faktor penyebab masalah fiskal daerah bahwa keterbatasan penerimaan bersumber dari kapasitas ekonomi daerah dan kepatuhan pajak lokal, sedangkan kesenjangan anggaran dipicu ketergantungan transfer dan inefisiensi belanja (5 menit).
• Guru memberikan penguatan atas proses berpikir kritis murid serta menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya pembelajaran akan berlanjut pada perumusan solusi instrumen fiskal (5 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan format diagram sebab-akibat terpandu dengan petunjuk pemantik; murid yang mahir diberikan tabel data APBD dengan 3 daerah berkarakteristik beda pulau.
• Proses: Penyusunan kesimpulan dilakukan bertahap dari bedah data berpasangan menuju penarikan simpulan tertulis secara mandiri.
• Produk: Formulasi simpulan tertulis disajikan dalam diagram sebab-akibat atau paragraf simpulan logis minimal 3 faktor penyebab.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Diagnostik tertulis singkat: Murid membaca kutipan data 'PAD Kabupaten X hanya menyumbang 7% dari APBD, 75% belanja daerah habis untuk gaji pegawai, dan target retribusi pasar tidak tercapai karena pendataan manual'. Murid diminta menarik 2 kesimpulan faktor penyebab keterbatasan anggaran di Kabupaten X. (Kriteria & acuan jawaban tepat: (1) Sempitnya basis pendapatan asli daerah/rendahnya optimalisasi retribusi pasar akibat tata kelola manual; (2) Beban belanja pegawai yang dominan/ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat).

Proses:

• Observasi ketepatan penarikan kesimpulan pada tahap Mengaplikasi menggunakan lembar analisis sebab-akibat. Acuan penarikan kesimpulan mencakup 4 faktor: (1) Sempitnya basis pajak dan retribusi daerah; (2) Inefisiensi alokasi belanja rutin/aparatur; (3) Hambatan geografis dan infrastruktur wilayah; (4) Ketergantungan struktural pada transfer pusat (DAU/DBH).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis di akhir sesi: Murid menuliskan penarikan kesimpulan akhir tentang 2 faktor penyebab utama kesenjangan anggaran antar-wilayah di Indonesia berdasarkan data komparasi. Kriteria penerimaan operasional: Jawaban harus menyatakan hubungan sebab-akibat yang logis antara karakteristik basis ekonomi/PAD dan ketergantungan transfer dana perimbangan daerah (acuan: faktor ketimpangan potensi sumber daya ekonomi daerah dan dominasi alokasi belanja operasional ketimbang belanja modal).

Formatif:

• Penilaian lembar simpulan sebab-akibat keterbatasan penerimaan dan kesenjangan anggaran regional

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah data komparasi APBD yang disajikan cukup kontekstual dan memudahkan murid memahami akar persoalan kesenjangan anggaran regional?
• Bagaimana keterlibatan murid dalam menarik kesimpulan mandiri dari data sebab-akibat yang tersedia?

Murid:

• Faktor apa yang menurut saya paling dominan menyebabkan pendapatan suatu daerah sangat terbatas?
• Bagaimana cara saya menyimpulkan masalah fiskal daerah dari angka-angka anggaran yang ada?

Pertemuan 18 — Memberikan Solusi atas Masalah Ekonomi Regional dan Nasional melalui Penyesuaian Anggaran serta Instrumen Kebijakan Fiskal — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.6 Memberikan solusi atas kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional melalui instrumen kebijakan fiskal dan anggaran

Pendahuluan:

• Guru membuka kelas dengan salam, doa, dan memeriksa presensi murid (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-18, yaitu merumuskan dan memberikan solusi atas permasalahan ekonomi regional dan nasional melalui instrumen penyesuaian anggaran dan kebijakan fiskal (2 menit).
• Guru melakukan asesmen awal diagnostik singkat dengan menanyakan satu pertanyaan cepat kepada murid: 'Jika terjadi penurunan daya beli masyarakat di tingkat nasional, instrumen penyesuaian belanja atau pajak apa yang paling tepat diambil pemerintah?' (acuan jawaban: menaikkan belanja bansos/subsidi atau menurunkan tarif pajak penghasilan/PPN untuk mendorong konsumsi) (5 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran, Bermakna):

• Murid mencermati 2 contoh skenario permasalahan ekonomi yang disajikan guru pada lembar telaah: Skenario A (Nasional: lonjakan pengangguran dan perlambatan pertumbuhan akibat penurunan investasi swasta) dan Skenario B (Regional: penurunan daya beli petani lokal akibat anjloknya harga komoditas dan rusaknya akses infrastruktur jalan desa) (10 menit).
• Murid mengidentifikasi opsi intervensi anggaran yang relevan untuk masing-masing skenario berdasarkan prinsip penyesuaian pos pendapatan (pajak/retribusi) dan pos belanja (belanja modal, transfer, subsidi, atau bantuan sosial) (10 menit).

Mengaplikasi (Menggembirakan, Bermakna):

• Murid berpasangan memainkan aktivitas tantangan menggembirakan bertajuk 'Duel Solusi Fiskal': setiap pasangan memilih amplop kasus ekonomi (Kasus 1: Inflasi tinggi nasional akibat kenaikan harga energi impor; atau Kasus 2: Ketimpangan ekonomi daerah dan tingginya kemiskinan perdesaan akibat minimnya PAD dan ketergantungan transfer pusat) (15 menit).
• Murid dalam pasangan merumuskan lembar rekomendasi solusi konkret atas kasus yang dipilih, mencakup: (a) penyesuaian pos penerimaan (mis. pengetatan pajak tertentu atau insentif pajak), (b) penyesuaian pos pengeluaran/belanja (mis. realokasi belanja modal infrastruktur padat karya atau subsidi tepat sasaran), dan (c) penentuan arah kebijakan fiskal (ekspansif atau kontraktif) (25 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid menukar lembar rekomendasi solusinya dengan pasangan lain untuk memeriksa keselarasan antara masalah yang dihadapi dengan solusi instrumen anggaran yang diusulkan menggunakan panduan kriteria ketepatan fiskal (10 menit).

Penutup:

• Guru memberikan penguatan terhadap berbagai alternatif solusi instrumen fiskal dan anggaran yang telah dirumuskan murid (5 menit).
• Murid bersama guru menyimpulkan bagaimana ketepatan alokasi belanja dan kebijakan perpajakan dapat memulihkan stabilitas ekonomi regional maupun nasional (3 menit).
• Guru menutup pertemuan dengan doa dan mengingatkan murid untuk mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan asesmen sumatif bab pada pertemuan berikutnya (2 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Murid yang membutuhkan bimbingan diberikan panduan pilihan instrumen anggaran terstruktur (opsi kartu instrumen belanja vs instrumen pajak), sedangkan murid yang lebih mahir diberikan kasus dengan variabel ganda (stagnasi ekonomi disertai defisit fiskal daerah).
• Proses: Pemberian perancah (scaffolding) langsung oleh guru bagi pasangan yang kesulitan memadukan penyesuaian pos belanja dan pos pajak.
• Produk: Format rumusan solusi dapat berupa matriks rekomendasi kebijakan fiskal ringkas atau narasi usulan anggaran penyesuaian.

Asesmen Pertemuan:

Awal:

• Pertanyaan diagnostik lisan: 'Jika daya beli masyarakat nasional anjlok, penyesuaian belanja atau pajak apa yang relevan diambil dalam APBN?' Kriteria penerimaan: murid dapat menyebutkan minimal 1 penyesuaian belanja (misal menambah bansos/subsidi/program padat karya) ATAU 1 penyesuaian penerimaan (misal penurunan tarif pajak/pemberian insentif pajak) yang logis untuk memicu daya beli.

Proses:

• Observasi ketercapaian perumusan solusi pada tugas 'Duel Solusi Fiskal' terhadap 2 kasus target: Kasus 1 (Inflasi tinggi nasional energi impor: acuan solusi tepat = kebijakan fiskal kontraktif/pengendalian belanja non-prioritas disertai pemberian subsidi energi terarah atau penyesuaian tarif PPN/cukai terkendali); Kasus 2 (Ketimpangan ekonomi daerah dan kemiskinan perdesaan: acuan solusi tepat = kebijakan fiskal ekspansif daerah melalui peningkatan belanja modal infrastruktur jalan tani, optimalisasi retribusi daerah yang tidak membebani warga miskin, serta realokasi belanja bantuan pemberdayaan usaha mikro perdesaan).

Akhir Pertemuan:

• Cek pemahaman tertulis singkat (1 soal): 'Sebutkan 2 langkah solusi anggaran konkrit ketika suatu daerah mengalami kemacetan ekonomi akibat bencana alam yang merusak sentra produksi!' (Acuan jawaban: (1) Realokasi belanja tidak terduga/belanja bantuan sosial darurat untuk pemulihan korban; (2) Pemberian pembebasan/keringanan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku usaha yang terdampak bencana).

Formatif:

• Penilaian kinerja perumusan solusi instrumen fiskal pada Lembar Rekomendasi Solusi Ekonomi
• Pemeriksaan silang antarpasangan terhadap ketepatan instrumen anggaran yang dipilih

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah skenario kasus ekonomi regional dan nasional yang disediakan cukup kontekstual dan memicu murid berpikir kritis dalam merumuskan solusi anggaran?
• Bagian mana dari perumusan instrumen penyesuaian belanja dan perpajakan yang masih membingungkan bagi murid?

Murid:

• Apakah saya sudah memahami bagaimana instrumen belanja dan pajak dalam APBN/APBD dapat digunakan sebagai solusi nyata untuk mengatasi krisis ekonomi?
• Langkah penyesuaian anggaran apa yang menurut saya paling berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah?

Pertemuan 19 — Asesmen Sumatif Bab — 2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Tujuan Pertemuan:

• TP 11.4.1 Menjelaskan konsep fungsi anggaran negara dan daerah dalam konteks APBN dan APBD
• TP 11.4.2 Menjelaskan konsep perpajakan sebagai instrumen pendapatan negara
• TP 11.4.3 Menjelaskan konsep kebijakan fiskal beserta instrumen dan jenisnya dalam perekonomian
• TP 11.4.4 Mengumpulkan informasi berkaitan dengan kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional terkait kebijakan fiskal dan anggaran
• TP 11.4.5 Menarik kesimpulan terkait faktor penyebab kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional
• TP 11.4.6 Memberikan solusi atas kondisi dan permasalahan ekonomi di lingkungan regional atau nasional melalui instrumen kebijakan fiskal dan anggaran

Pendahuluan:

• Guru membuka sesi dengan salam, memeriksa kehadiran murid, dan mengondisikan ruang kelas agar tertib, tenang, dan siap untuk asesmen sumatif mandiri (3 menit).
• Guru menyampaikan tujuan asesmen sumatif bab yang mencakup tes tertulis uraian konsep dan lembar kerja analisis kasus fiskal, serta menjelaskan tata tertib pengerjaan secara mandiri dan jujur (2 menit).

Kegiatan Inti:

Memahami (Berkesadaran):

• Guru membagikan naskah Bagian 1 (Tes Tertulis Uraian) dan murid menyimak penjelasan petunjuk teknis 3 butir soal uraian: Butir 1 (menjelaskan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam APBN/APBD); Butir 2 (menjelaskan fungsi anggaran/budgetair dan regulasi/regulerend pajak serta perbedaan pajak pusat vs daerah); Butir 3 (menjelaskan kebijakan fiskal ekspansif vs kontraktif beserta instrumen belanja dan pajak yang digunakan) (3 menit).

Mengaplikasi (Bermakna):

• Murid mengerjakan naskah Bagian 1: Tes Tertulis Uraian Konsep secara mandiri dan serentak sesuai alokasi waktu (kunci acuan: Butir 1 memuat fungsi alokasi penyediaan barang publik, distribusi pemerataan/bansos, stabilisasi penjaga stabilitas harga/pertumbuhan; Butir 2 memuat fungsi budgetair kas negara, regulerend mengatur perilaku/proteksi, pajak pusat PPh/PPN vs daerah PKB/PBB-P2; Butir 3 memuat fiskal ekspansif menaikkan belanja/menurunkan pajak saat resesi vs kontraktif memangkas belanja/menaikkan pajak saat overheating) (37 menit).
• Guru membagikan naskah Bagian 2: Lembar Analisis Kasus Fiskal dengan stimulus data: 'Provinsi W mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi (3,1%), angka pengangguran terbuka naik ke 7,8%, PAD hanya menyumbang 18% dari APBD, dan 68% belanja daerah terserap untuk belanja pegawai rutin, sementara belanja infrastruktur dan perlindungan sosial tertekan di bawah 15%'. Murid mengerjakan analisis kasus mencakup: (a) pengumpulan 3 data permasalahan ekonomi dari stimulus, (b) penarikan 2 simpulan faktor penyebab, dan (c) perumusan 2 rekomendasi solusi berbasis instrumen fiskal/anggaran daerah (kunci acuan: Data mencakup pertumbuhan rendah 3,1%, pengangguran 7,8%, dominasi belanja pegawai 68% dan PAD rendah 18%; Simpulan penyebab mencakup inefisiensi alokasi belanja yang kaku/kurang produktif dan ketergantungan fiskal pada transfer pusat akibat basis pajak daerah lemah; Solusi mencakup restrukturisasi belanja daerah dengan rasionalisasi belanja rutin dialihkan ke infrastruktur padat karya serta optimalisasi pemungutan pajak/retribusi daerah) (40 menit).

Merefleksi (Berkesadaran):

• Murid memeriksa kembali kelengkapan seluruh jawaban pada lembar uraian dan lembar analisis kasus, kemudian mengumpulkan seluruh artefak secara tertib kepada guru (3 menit).

Penutup:

• Guru memberikan konfirmasi bahwa seluruh rangkaian pembelajaran Bab 4 (APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal) telah tuntas diselesaikan dengan baik (1 menit).
• Guru menutup pertemuan dengan doa bersama dan apresiasi atas kedisiplinan serta integritas murid selama asesmen (1 menit).

Diferensiasi:

• Konten: Akomodasi akses berupa lembar naskah dengan ukuran huruf lebih besar atau tata letak kontras tinggi bagi murid dengan hambatan penglihatan tanpa mengubah substansi butir tes.
• Proses: Pemberian penegasan petunjuk pembacaan data stimulus tabel/narasi secara individual bagi murid yang memerlukan konfirmasi visual tanpa membimbing jawaban substansi.
• Produk: Format penulisan jawaban tetap seragam berupa lembar jawaban tertulis uraian dan lembar analisis kasus individual sesuai kriteria penilaian.

Asesmen Pertemuan:

Sumatif Bab:

• Tes tertulis uraian pemahaman konsep dan lembar penugasan kajian analisis kasus fiskal: Lembar jawaban uraian komprehensif mengenai fungsi APBN/APBD, peran perpajakan, instrumen kebijakan fiskal, serta lembar kerja analisis kasus berisi identifikasi data masalah ekonomi, penarikan simpulan faktor penyebab, dan rekomendasi solusi kebijakan fiskal
• tes tertulis uraian serentak: Lembar jawaban uraian yang dikerjakan serentak oleh seluruh murid, memuat penjelasan fungsi APBN/APBD (alokasi, distribusi, stabilisasi), klasifikasi dan fungsi perpajakan dalam penerimaan negara, serta analisis jenis instrumen kebijakan fiskal ekspansif/kontraktif (40 menit; individual; instrumen: pedoman penskoran dan kunci jawaban analitik)
• penugasan analisis kasus tertulis serentak: Lembar kerja analisis kasus kontekstual (stimulus data APBN/APBD dan indikator ekonomi makro) yang memuat catatan kompilasi data masalah ekonomi, rumusan simpulan faktor penyebab terjadinya permasalahan, serta formulasi rekomendasi solusi berbasis instrumen anggaran dan kebijakan fiskal (50 menit; individual; instrumen: rubrik penilaian kajian kasus tertulis (kriteria: keakuratan pengumpulan data, ketepatan analisis penyebab, dan kelayakan solusi fiskal))

Sumatif:

• Tes tertulis uraian pemahaman konsep dan lembar penugasan kajian analisis kasus fiskal: Lembar jawaban uraian komprehensif mengenai fungsi APBN/APBD, peran perpajakan, instrumen kebijakan fiskal, serta lembar kerja analisis kasus berisi identifikasi data masalah ekonomi, penarikan simpulan faktor penyebab, dan rekomendasi solusi kebijakan fiskal
• tes tertulis uraian serentak: Lembar jawaban uraian yang dikerjakan serentak oleh seluruh murid, memuat penjelasan fungsi APBN/APBD (alokasi, distribusi, stabilisasi), klasifikasi dan fungsi perpajakan dalam penerimaan negara, serta analisis jenis instrumen kebijakan fiskal ekspansif/kontraktif (40 menit; individual; instrumen: pedoman penskoran dan kunci jawaban analitik)
• penugasan analisis kasus tertulis serentak: Lembar kerja analisis kasus kontekstual (stimulus data APBN/APBD dan indikator ekonomi makro) yang memuat catatan kompilasi data masalah ekonomi, rumusan simpulan faktor penyebab terjadinya permasalahan, serta formulasi rekomendasi solusi berbasis instrumen anggaran dan kebijakan fiskal (50 menit; individual; instrumen: rubrik penilaian kajian kasus tertulis (kriteria: keakuratan pengumpulan data, ketepatan analisis penyebab, dan kelayakan solusi fiskal))

Rubrik Pertemuan:

Refleksi Pertemuan:

Guru:

• Apakah alokasi waktu 40 menit untuk tes uraian konsep dan 40 menit untuk analisis kasus sudah memadai bagi murid menyelesaikan seluruh tugas secara optimal?
• Bagian kompetensi manakah antara pemahaman konsep teoretis (TP 1-3) dan keterampilan analisis kasus fiskal (TP 4-6) yang paling banyak memerlukan remidiasi?

Murid:

• Bagian mana dari asesmen sumatif hari ini yang paling menantang: menjelaskan konsep teoretis APBN/perpajakan atau merumuskan solusi fiskal berbasis data kasus?
• Bagaimana pemahaman tentang APBN, APBD, dan kebijakan fiskal membantu saya memandang peran penting warga negara dalam perekonomian?

SUMBER BELAJAR

1. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Edisi Revisi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Bab 4: APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3
4. Lembar Kerja Murid: Studi Kasus Fungsi APBN
5. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Edisi Revisi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6. Lembar Aktivitas dan Kartu Kebijakan Fiskal/APBN Kemendikbudristek
7. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Kemendikbudristek RI, 2023
8. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Kemendikbudristek RI, 2023
9. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Set kartu kasus 6 situasi fungsi APBD
11. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Revisi (Kemendikbudristek)
12. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek) Bab 4
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
14. Lembar Aktivitas dan Kartu Pos Anggaran APBN & APBD
15. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Edisi Revisi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.
16. Buku Teks Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Bab IV 'APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal', Kemendikbudristek, 2023.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
18. Lembar Kerja Aktivitas 4.10 dan kartu skenario fungsi pajak.
19. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Edisi Revisi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
20. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Edisi Revisi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
21. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
22. Lembar Aktivitas Siswa: Tantangan Asas dan Tarif Pajak
23. Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Kelas XI, Kemendikbudristek
24. Buku Teks Siswa Ekonomi SMA/MA Kelas XI, Bab IV, Kemendikbudristek
25. Set kartu jenis pajak (PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel)
26. Contoh struk belanja ritel dan struk restoran fisik/digital
27. Infografik APBN Indonesia (Kementerian Keuangan RI / Antaranews)
28. Lembar Aktivitas dan Kartu Kasus Struktur APBN
29. Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Kelas XI Revisi (Kemendikbudristek)
30. Buku Siswa Ekonomi SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek, Bab IV Aktivitas 4.13)
31. Lembar Kerja Aktivitas Permainan Kartu Konsep 'Fiskal Check'
32. Lembar Studi Kasus Kebijakan Fiskal dan Dinamika APBN
33. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek)
34. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek)
35. Set kartu kasus 'Fiskal Card Match' instrumen penerimaan dan pengeluaran negara
36. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA Kelas XI (Kemendikbudristek 2022) Bab 4 Halaman 159
37. Buku Teks Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek 2022) Bab 4 Halaman 172-173
38. Set Kartu Skenario Kebijakan Fiskal Pemerintah (Bahan Ajar Cetak)
39. Lembar Kerja Siswa (LKS) Klasifikasi Fiskal Ekspansif dan Kontraktif
40. Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek 2023) Bab IV
41. Buku Siswa Ekonomi SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek 2023) Bab IV Halaman 141-155
42. Set kartu skenario ekonomi dan kartu jenis anggaran (Berimbang, Defisit, Surplus)
43. Lembar Kerja Siswa dan Lembar Exit Slip
44. Buku Siswa Ekonomi SMA/MA Kelas XI Kemendikbudristek
45. Salinan Dokumen Ringkasan Rilis APBN / Lembar Informasi APBN Kementerian Keuangan RI
46. Lembar Kerja Siswa: Inventarisasi Data Fiskal APBN
47. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
48. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Bab IV, Kemendikbudristek, 2022
49. Lembar Dokumen Ringkasan APBD Simulasi (Kabupaten Samudra dan Kota Industri)
50. Format Inventarisasi Informasi Fiskal dan Belanja Publik Daerah
51. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
52. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Bab 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
53. Lembar Telaah Kasus Fiskal: Ringkasan Simulasi Dokumen Perubahan APBD Kabupaten Swatantra.
54. Pranala laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Portal APBD/Fiskal Daerah).
55. Buku Panduan Guru Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
56. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
57. Dokumen Ringkasan APBN Publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia
58. Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Kelas XI (Kemendikbudristek)
59. Buku Siswa Ekonomi SMA/MA Kelas XI Bab 4 (Kemendikbudristek)
60. Salinan Ringkasan APBD Perbandingan Wilayah (Kementerian Keuangan/DJPK)
61. Lembar Aktivitas Siswa 'Diagram Tulang Ikan Fiskal'
62. Buku Panduan Siswa Ekonomi Kelas XI SMA/MA Kemendikbudristek 2022 Bab 4 (Aktivitas 4.16 Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Fiskal)
63. Buku Panduan Guru Ekonomi Kelas XI SMA/MA Kemendikbudristek 2022
64. Lembar Kerja Kasus Fiskal: Kasus 1 (Inflasi Energi Nasional) dan Kasus 2 (Ketimpangan Fiskal Daerah)
65. Naskah Soal Asesmen Sumatif Bagian 1 (Tes Tertulis Uraian Konsep APBN, Perpajakan, dan Kebijakan Fiskal)
66. Lembar Kerja Analisis Kasus Fiskal Bagian 2 (Stimulus Data Realisasi APBD dan Indikator Ekonomi Makro Daerah)
67. Buku Panduan Guru Ekonomi Kelas XI SMA (Kemendikbudristek 2021, Bab 4: APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal)
68. Buku Siswa Ekonomi Kelas XI SMA (Kemendikbudristek 2021, Bab 4)