LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 8: Menjelaskan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Hierarki Pembentukannya

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia beserta hierarki pembentukannya

PETUNJUK UMUM

• Berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar.
• Bacalah instruksi pada setiap kegiatan dengan cermat dan teliti.
• Bekerjasamalah secara aktif dan tertib saat berdiskusi bersama teman sekelompokmu.
• Tuliskan penjelasan dan hasil kerja pada ruang jawaban yang telah disediakan sesuai format.
• Tanyakan kepada guru jika ada hal atau petunjuk yang belum dipahami.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Menjelaskan 7 Tingkatan Peraturan Perundang-undangan

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

• Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas 8
• Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

1. Buka dan cermati materi Buku Siswa Bab 3 mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.
2. Identifikasi 7 jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara berurutan dari kedudukan tertinggi hingga terendah.
3. Lengkapi tabel hierarki dengan menuliskan nama peraturan perundang-undangan secara urut beserta penjelasan singkat mengenai pihak yang menetapkan/membentuknya.

Pertanyaan:

1. Isilah tabel tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari urutan ke-1 (paling tinggi) sampai urutan ke-7 (paling rendah) beserta lembaga pembentuknya!

Tabel 3 kolom: Kolom 1 'Tingkat/Urutan' (berisi angka 1 sampai 7), Kolom 2 'Nama Peraturan Perundang-undangan', Kolom 3 'Lembaga yang Membentuk/Menetapkan'.

Kegiatan 2: Menjelaskan Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

• Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas 8
• Lembar kerja

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah konsep teori hierarki hukum (Stufenbau) pada buku teks yang membagi aturan menjadi aturan superior (lebih tinggi) dan inferior (lebih rendah).
2. Diskusikan bersama teman kelompokmu mengenai keterkaitan kedudukan antarperaturan tersebut.
3. Jawablah pertanyaan penjelasan mengenai prinsip dasar hierarki peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan:

1. Jelaskan apa arti hierarki dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia!

2. Jelaskan konsekuensi hukum apabila sebuah Peraturan Daerah (Perda) memuat pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) di atasnya!

Format uraian narasi terstruktur: Kolom teks bertuliskan 'Penjelasan Arti Hierarki' (minimal 2 kalimat) dan 'Penjelasan Konsekuensi Pertentangan Aturan' (minimal 2 kalimat).

Kegiatan 3: Menjelaskan Konstruksi Piramida Hierarki Peraturan

Estimasi: 30 menit

Alat & Bahan:

• Penggaris
• Pensil/Pena
• Pensil warna/spidol (opsional)

Petunjuk Pengerjaan:

1. Gambarkan bagan piramida hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 7 tingkat.
2. Tuliskan nama peraturan pada setiap tingkatan piramida secara tepat dari puncak piramida hingga dasar piramida.
3. Tuliskan penjelasan singkat di samping atau di bawah bagan mengapa UUD NRI Tahun 1945 diletakkan di puncak piramida dan Perda Kabupaten/Kota berada di dasar piramida.
4. Selesaikan kegiatan tepat waktu untuk melanjutkan ke tahap refleksi diri dan penutup.

Pertanyaan:

1. Gambarkan skema piramida 7 tingkat peraturan perundang-undangan dan jelaskan alasan penempatan posisi UUD NRI 1945 di bagian teratas serta Perda di bagian terbawah!

Kotak gambar berukuran 1 halaman untuk menggambar bagan piramida 7 tingkat berlabel jelas, disertai ruang teks garis di bawah kotak untuk menuliskan paragraf penjelasan posisi puncak dan dasar piramida.

REFLEKSI

1. Apakah kamu sudah dapat menjelaskan urutan 7 peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan runtut?

2. Bagian mana dari hierarki peraturan perundang-undangan yang menurutmu paling mudah dipahami dan bagian mana yang membutuhkan penjelasan tambahan?

3. Mengapa masyarakat penting mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di negara kita memiliki tingkatan atau hierarki?