LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 8: Menganalisis Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertinggi dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menganalisis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi

PETUNJUK UMUM

• Berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar.
• Bacalah instruksi pada tiap kegiatan dengan cermat dan seksama.
• Gunakan sumber bacaan yang tersedia (Buku Siswa Bab 2 'Pedoman Negaraku') untuk membantu analisis kedudukan UUD NRI Tahun 1945.
• Tuliskan hasil analisis secara mandiri atau diskusikan bersama kelompok sesuai petunjuk kegiatan.
• Selesaikan seluruh kegiatan tepat waktu dan lakukan refleksi di akhir sesi.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Aktivitas 1: Menganalisis Posisi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hierarki Peraturan

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

• Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas 8
• Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

1. Cermati teks ringkas mengenai tata urutan perundang-undangan berikut: 'Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati tingkatan paling atas. Peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya harus bersumber dan berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945.'
2. Analisislah makna kedudukan tersebut dengan menjawab pertanyaan pengarah pada format tabel yang disediakan.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, analisislah alasan mendasar mengapa UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dan bukan peraturan lain!

2. Lengkapilah analisis perbandingan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya pada tabel berikut:

1. Posisi dalam tata urutan
2. Sifat keterikatan peraturan lain terhadapnya
3. Peran sebagai sumber hukum

Format tabel analisis 3 baris: Kolom 1 memuat 'Aspek Kedudukan' (1. Posisi dalam tata urutan, 2. Sifat keterikatan peraturan lain terhadapnya, 3. Peran sebagai sumber hukum), Kolom 2 memuat 'Hasil Analisis Kedudukan UUD NRI Tahun 1945'.

Kegiatan 2: Aktivitas 2: Menganalisis Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Alat Kontrol Hukum

Estimasi: 30 menit

Alat & Bahan:

• Teks studi kasus
• Lembar kerja kelompok

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah kasus hukum berikut secara berkelompok (3-4 orang): 'Sebuah rancangan peraturan dibuat dengan pasal yang membatasi hak warga negara dalam berpendapat secara sewenang-wenang. Padahal, Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran.'
2. Lakukan analisis kritis mengenai kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol (batu uji) terhadap peraturan yang berada di bawahnya berdasarkan kasus tersebut.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan kasus tersebut, analisislah apa akibat hukum bagi peraturan di bawah UUD NRI Tahun 1945 apabila isinya bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945!

2. Analisislah bagaimana fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol membuktikan kedudukannya sebagai hukum dasar tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan!

Format uraian terstruktur: tuliskan argumen kelompok pada lembar analisis kasus yang memuat kolom Pernyataan Masalah, Landasan Analisis Hukum UUD NRI Tahun 1945, dan Kesimpulan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan 3: Aktivitas 3: Sintesis Analisis Hierarki dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

• Lembar kerja siswa
• Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

1. Secara mandiri, simpulkan hubungan keterkaitan antara posisi UUD NRI Tahun 1945 di puncak hierarki peraturan dengan kepatuhan hukum peraturan di bawahnya.
2. Jawablah pertanyaan sintesis dan selesaikan bagian refleksi pembelajaran sebelum menutup kegiatan.

Pertanyaan:

1. Analisislah apa dampak ketatanegaraan yang terjadi jika UUD NRI Tahun 1945 tidak diposisikan sebagai hukum dasar tertinggi dalam tata perundang-undangan nasional!

Format paragraf analitis 5-8 kalimat yang memuat premis, elaborasi alasan hukum, dan simpulan kedudukan UUD NRI Tahun 1945.

REFLEKSI

1. Apa pemahaman paling penting yang kamu dapatkan mengenai kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi?

2. Mengapa setiap pembuatan peraturan di tingkat daerah maupun pusat harus selalu mengacu pada UUD NRI Tahun 1945?

3. Bagaimana kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi menjamin hak-hakmu sebagai warga negara?