LKPDPertemuan 4Bab 2Fase FSemester 1

LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 11: Menganalisis Latar Belakang dan Tuntutan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada Awal Era Reformasi

LKPD ini disusun untuk satu pertemuan Pendidikan Pancasila kelas 11 dengan topik "Menganalisis Latar Belakang dan Tuntutan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada Awal Era Reformasi".

MEJAGURU.ID - DOKUMEN LKPD

LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 11: Menganalisis Latar Belakang dan Tuntutan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada Awal Era Reformasi

Pendidikan Pancasila - Kelas 11

Bab 2 Pertemuan 4

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pendidikan Pancasila — Kelas 11 (Fase F)

Topik: Menganalisis Latar Belakang dan Tuntutan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada Awal Era Reformasi

INFORMASI UMUM

Mata PelajaranPendidikan Pancasila
Fase / KelasFase F / Kelas 11
TopikMenganalisis Latar Belakang dan Tuntutan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada Awal Era Reformasi
Alokasi Waktu2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Tipe Aktivitascampuran
Tahun Ajaran2026/2027
Semester1
Nama Murid.................................
Kelas.................................

TUJUAN PEMBELAJARAN

  1. Menganalisis dinamika pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi melalui perubahan pasal-pasal konstitusi

PETUNJUK UMUM

  • Bacalah setiap instruksi dan studi kasus dengan cermat sebelum mengerjakan lembar kerja.
  • Gunakan UUD NRI Tahun 1945 (naskah sebelum dan sesudah perubahan) sebagai bahan analisis utama.
  • Bekerjalah secara mandiri dan kolaboratif sesuai petunjuk pada tiap aktivitas.
  • Tuliskan hasil analisis secara runtut, objektif, dan kritis pada format ruang jawaban yang tersedia.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Analisis Komparasi Pasal Konstitusi Sebelum dan Sesudah Perubahan Era Reformasi

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

  • Naskah UUD 1945 sebelum amandemen dan naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen
  • Alat tulis/lembar kerja

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Cermati rumusan naskah asli UUD 1945 dan rumusan naskah hasil perubahan (amandemen era reformasi) pada pasal-pasal kekuasaan pemerintahan negara.
  2. Analisislah pergeseran makna, pembatasan kekuasaan, dan dinamika hukum yang terjadi pada pasal-pasal tersebut.
  3. Lengkapilah tabel analisis komparasi berikut secara mandiri.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan ('Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali') dibandingkan dengan Pasal 7 sesudah perubahan ('...dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'), analisislah dinamika latar belakang politis dan yuridis yang menuntut perubahan pasal tersebut pada awal era reformasi!

2. Lengkapilah tabel analisis pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang (Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20) untuk menunjukkan dinamika pemberlakuan UUD 1945 era reformasi!

Ruang tabel jawaban

Format tabel 3 kolom untuk nomor 2: Kolom 1 (Pasal & Rumusan Sebelum Perubahan), Kolom 2 (Pasal & Rumusan Sesudah Perubahan), Kolom 3 (Analisis Dinamika Pergeseran Kewenangan). Lembar uraian bergaris untuk nomor 1.

Kegiatan 2: Investigasi Dinamika Tuntutan Reformasi dan Perubahan Pasal Konstitusi

Estimasi: 35 menit

Alat & Bahan:

  • Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas XI Bab 2
  • Naskah Kesepakatan Dasar Perubahan Konstitusi oleh Panitia Ad Hoc MPR

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang murid.
  2. Pelajari 3 isu dinamika ketatanegaraan era reformasi: (a) Pembatasan kekuasaan eksekutif, (b) Penguatan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), dan (c) Pembentukan mekanisme checks and balances antarkomisi/lembaga negara.
  3. Diskusikan keterkaitan antara agenda tuntutan reformasi 1998 dengan penambahan/perubahan pasal dalam konstitusi.
  4. Jawablah pertanyaan investigasi kelompok berikut.

Pertanyaan:

1. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah penegakan HAM. Analisislah bagaimana dinamika tersebut diakomodasi melalui perubahan pasal-pasal konstitusi (khususnya penambahan Bab XA Pasal 28A-28J) dibandingkan dengan kondisi pasal HAM sebelum amandemen!

2. Analisislah mengapa MPR sepakat mempertahankan naskah Pembukaan UUD NRI 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun mengubah pasal-pasal batang tubuh secara mendasar!

Lembar diskusi kelompok format matriks analisis keterkaitan: Kolom Tuntutan Reformasi, Kolom Pasal Perubahan yang Menjawab, Kolom Analisis Dampak Dinamika Konstitusi.

Kegiatan 3: Uji Analisis Kritis: Dinamika Kelembagaan Negara Pasca-Perubahan Pasal UUD NRI 1945

Estimasi: 30 menit

Alat & Bahan:

  • Lembar Kerja Murid
  • Kompilasi Pasal 1 ayat (2), Pasal 22C-22D, Pasal 24C UUD NRI 1945

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Kerjakan tugas ini secara individu untuk menguji pemahaman mendalammu mengenai perubahan pasal-pasal konstitusi.
  2. Analisis hubungan kausalitas antara penghapusan lembaga tertentu/pembentukan lembaga baru melalui amandemen pasal konstitusi.
  3. Selesaikan butir pertanyaan analisis dan lakukan refleksi pembelajaran di akhir sesi.

Pertanyaan:

1. Sebelum amandemen, MPR merupakan 'penjelmaan seluruh rakyat Indonesia' dan pemegang kedaulatan tertinggi (Pasal 1 ayat 2 lama). Setelah era reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat 2 baru). Analisislah konsekuensi dinamika perubahan pasal ini terhadap kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia!

2. Dinamika pemberlakuan pasal-pasal baru memunculkan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) dan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C-22D). Analisislah urgensi diciptakannya pasal-pasal lembaga baru tersebut dalam menjawab kelemahan sistem ketatanegaraan sebelum reformasi!

Format isian uraian terstruktur 2-3 paragraf per nomor pada lembar portofolio siswa.

REFLEKSI

1. Setelah menganalisis perubahan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, pemahaman baru apa yang kamu peroleh tentang pentingnya pembatasan kekuasaan dalam konstitusi suatu negara demokratis?

2. Bagian mana dari dinamika perubahan konstitusi di era reformasi yang menurutmu paling berdampak langsung pada jaminan hakmu sebagai seorang murid dan warga negara hari ini?

3. Langkah sadar apa yang dapat kamu biasakan di lingkungan sekolah agar nilai-nilai pembatasan wewenang dan keterbukaan checks and balances dapat diterapkan dalam organisasi siswa (seperti OSIS/MPK)?

Lihat & unduh lengkap

Masuk pakai Google untuk membuka lkpd pertemuan ini secara penuh.

Apa isi pertemuan ini?

Dokumen mencakup tujuan pembelajaran terpilih, urutan kegiatan inti yang sudah disesuaikan dengan alokasi JP, serta pertanyaan pemantik dan asesmen formatif singkat. Cocok dipakai sebagai bahan persiapan tatap muka maupun lampiran supervisi.

Cara pakai pertemuan ini

Unduh DOCX, lalu sesuaikan nama sekolah, kepala sekolah, dan NIP. Bagian kegiatan inti bisa Bapak/Ibu kurangi atau tambah sesuai karakter siswa di kelas; tujuan pembelajaran sebaiknya tetap selaras dengan ATP induk.