LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 11: Menganalisis Latar Belakang dan Konteks Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam Pemberlakuan Kembali UUD 1945

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menganalisis dinamika pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode awal kemerdekaan hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959

PETUNJUK UMUM

• Bacalah setiap instruksi dan studi kasus dengan saksama bersama kelompok belajarmu.
• Fokuskan analisis kalian pada dinamika konstitusi serta alasan yuridis-politis kembalinya pemberlakuan UUD 1945.
• Gunakan sumber belajar Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas 11 dan referensi historis yang relevan.
• Tuliskan hasil analisis secara runtut dan sistematis pada format ruang jawaban yang disediakan.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Pelacakan Kronologis Dinamika Konstitusi (1945–1959)

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

• Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas 11
• Alat tulis
• Kertas plano/lembar kerja

Petunjuk Pengerjaan:

1. Cermati garis waktu perubahan konstitusi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga tahun 1959.
2. Identifikasi nama konstitusi, rentang waktu berlakunya, serta faktor utama yang memicu pergantian konstitusi tersebut.
3. Tuliskan hasil analisis ke dalam tabel perbandingan yang tersedia.

Pertanyaan:

1. Lengkapilah analisis dinamika pergantian tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (UUD 1945 awal, UUD RIS 1949, dan UUDS 1950) mencakup periode waktu dan faktor pemicu pergantiannya!

Format tabel 4 kolom: [Nama Konstitusi] | [Kurun Waktu Berlaku] | [Bentuk Negara & Sistem Pemerintahan] | [Faktor Penyebab Pergantian Konstitusi]

Kegiatan 2: Analisis Kritis Kebuntuan Konstituante Menuju Dekrit Presiden

Estimasi: 35 menit

Alat & Bahan:

• Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas 11 (Bab 2)
• Lembar kerja peserta didik

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah ringkasan data historis pemungutan suara di Dewan Konstituante tahun 1959:
2. - Voting 1 (30 Mei 1959): 269 setuju kembali ke UUD 1945, 199 menolak (kuorum 2/3 butuh 316 suara).
3. - Voting 2 (1 Juni 1959): 246 setuju, 204 menolak (kuorum 2/3 butuh 312 suara).
4. - Voting 3 (2 Juni 1959): 263 setuju, 203 menolak.
5. Diskusikan secara mendalam akar penyebab kebuntuan dan konsekuensi ketatanegaraan yang timbul.
6. Jawablah pertanyaan analisis berikut berdasarkan data tersebut.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan data pemungutan suara di Dewan Konstituante, analisislah mengapa mekanisme kuorum pemungutan suara menghasilkan jalan buntu (deadlock) politik ketatanegaraan!

2. Analisislah hubungan sebab-akibat antara kegagalan Konstituante dengan keputusan Presiden Sukarno memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit 5 Juli 1959 menggunakan asas hukum tata negara darurat (staatsnoodrecht)!

Format uraian analitis sistematis: Tuliskan jawaban nomor 1 (analisis kegagalan kuorum Konstituante) dan nomor 2 (analisis hukum darurat/hubungan sebab-akibat Dekrit) minimal 1 paragraf argumentatif per nomor.

Kegiatan 3: Analisis Komparatif Implikasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Estimasi: 30 menit

Alat & Bahan:

• Kertas plano/papan tulis
• Spidol
• Teks Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Petunjuk Pengerjaan:

1. Telaah isi pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959: 1) Pembubaran Konstituante; 2) Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; 3) Pembentukan MPRS dan DPAS.
2. Bandingkan struktur ketatanegaraan pada masa berlakunya UUDS 1950 dengan masa berlakunya kembali UUD 1945 pascadekrit.
3. Presentasikan temuan kelompok dan ikuti penarikan simpulan serta refleksi penutup pembelajaran.

Pertanyaan:

1. Analisislah 3 implikasi mendasar terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia akibat kembalinya UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditinjau dari: kedudukan kepala negara/kepala pemerintahan, bentuk kabinet, dan lembaga perwakilan!

Format analisis komparatif 3 aspek: sediakan ruang untuk menjelaskan (1) Aspek Eksekutif/Kepala Pemerintahan, (2) Aspek Pertanggungjawaban Kabinet, dan (3) Aspek Lembaga Perwakilan sebelum vs sesudah Dekrit.

REFLEKSI

1. Setelah menganalisis dinamika konstitusi 1945–1959, apa pelajaran penting mengenai pentingnya kesepakatan dasar (konsensus konstitusi) bagi keberlangsungan suatu negara?

2. Bagaimana pemahaman tentang dinamika konstitusi masa lalu ini membantumu menilai pentingnya penghormatan terhadap aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari?

3. Bagian mana dari analisis Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang paling menantang untuk dipahami, dan bagaimana kamu mengatasi kesulitan tersebut?