LKPDPertemuan 8Bab 2Fase ESemester 1

LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 10: Menganalisis Kedudukan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

LKPD ini disusun untuk satu pertemuan Pendidikan Pancasila kelas 10 dengan topik "Menganalisis Kedudukan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".

MEJAGURU.ID - DOKUMEN LKPD

LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 10: Menganalisis Kedudukan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pendidikan Pancasila - Kelas 10

Bab 2 Pertemuan 8

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pendidikan Pancasila — Kelas 10 (Fase E)

Topik: Menganalisis Kedudukan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

INFORMASI UMUM

Mata PelajaranPendidikan Pancasila
Fase / KelasFase E / Kelas 10
TopikMenganalisis Kedudukan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Waktu2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Tipe Aktivitascampuran
Tahun Ajaran2026/2027
Semester1
Nama Murid.................................
Kelas.................................

TUJUAN PEMBELAJARAN

  1. Menganalisis makna kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara

PETUNJUK UMUM

  • Bacalah setiap teks pengantar dan instruksi aktivitas dengan cermat dan seksama.
  • Gunakan naskah UUD NRI Tahun 1945, Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas 10, atau referensi peraturan perundang-undangan yang relevan.
  • Kerjakan tugas secara mandiri pada kegiatan awal, lalu diskusikan secara mendalam dengan kelompok pada kegiatan analisis.
  • Tuliskan hasil analisis kalian secara logis, runtut, dan objektif pada format ruang jawaban yang disediakan.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Aktivitas 1: Eksplorasi Makna Yuridis dan Filosofis Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

  • Kutipan teks UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 2
  • Naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
  • Alat tulis/kertas kerja

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Bacalah kutipan yuridis dari Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 1 ayat (3) dan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
  2. Analisis makna kedudukan tersebut ditinjau dari dua fungsi pokok: fungsi ideologis/filosofis dan fungsi yuridis-normatif.
  3. Tuliskan hasil analisis ke dalam format tabel telaah makna yang telah disediakan.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan landasan yuridis ketatanegaraan Indonesia, analisislah apa makna kedudukan Pancasila sebagai 'sumber dari segala sumber hukum negara' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!

2. Lengkapilah analisis makna kedudukan Pancasila ke dalam dua dimensi kedudukan hukum pada tabel berikut:

  1. Dimensi Filosofis/Ideologis, dan
  2. Dimensi Yuridis/Konstitusional!
Ruang tabel jawaban

Format jawaban: 1) Paragraf uraian analisis komprehensif (3-5 kalimat). 2) Tabel 2 baris x 2 kolom: Kolom 1 memuat 'Dimensi Kedudukan', Kolom 2 memuat 'Uraian Analisis Makna'.

Kegiatan 2: Aktivitas 2: Analisis Kausalitas Hierarki Peraturan dan Kedudukan Pancasila

Estimasi: 35 menit

Alat & Bahan:

  • Lembar teks studi kasus rancangan peraturan daerah diskriminatif
  • Bagan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Bentuklah kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang murid.
  2. Cermati teks studi kasus regulasi: 'Sebuah rancangan peraturan daerah diusulkan membatasi akses fasilitas publik tertentu bagi kelompok masyarakat tertentu berdasarkan latar belakang primordial'.
  3. Lakukan analisis kritis mengenai kesesuaian kasus tersebut dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
  4. Uraikan konsekuensi hukum jika suatu peraturan bertentangan dengan makna kedudukan Pancasila.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan studi kasus di atas, analisislah apakah materi muatan aturan tersebut melanggar makna kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum! Kaitkan dengan sila Pancasila yang dilanggar!

2. Analisislah mekanisme pengujian dan akibat hukum yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jika terbukti bertentangan dengan norma yang bersumber dari Pancasila!

Format jawaban: Lembar diskusi kelompok memuat: 1) Analisis kesesuaian sila dengan argumen logis. 2) Uraian mekanisme pengujian hukum hierarkis (analisis kausalitas konsekuensi hukum).

Kegiatan 3: Aktivitas 3: Sintesis Analisis Peran Nilai Sila Pancasila dalam Menjiwai Pasal Hukum

Estimasi: 30 menit

Alat & Bahan:

  • Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas 10
  • Lembar refleksi murid

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Secara mandiri, analisis kelima sila Pancasila sebagai pedoman materiil dalam merumuskan pasal aturan hukum.
  2. Petakan makna tiap-tiap sila sebagai acuan nilai pembentukan hukum ke dalam tabel matriks analisis.
  3. Selesaikan kegiatan dengan menjawab pertanyaan refleksi personal di akhir aktivitas.

Pertanyaan:

1. Analisislah makna kelima nilai sila Pancasila dalam kedudukannya sebagai pedoman materiil isi peraturan hukum! Isikan analisis ke dalam matriks: Sila 1 (Ketuhanan), Sila 2 (Kemanusiaan), Sila 3 (Persatuan), Sila 4 (Kerakyatan/Musyawarah), dan Sila 5 (Keadilan Sosial).

Ruang tabel jawaban

Format jawaban: Matriks tabel 5 baris x 2 kolom (Kolom 1: Sila Pancasila, Kolom 2: Analisis Makna sebagai Pedoman Materi Muatan Hukum), dilanjutkan menuliskan jawaban refleksi.

REFLEKSI

1. Setelah menganalisis makna kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengapa peraturan di sekolah atau masyarakat kalian tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila?

2. Bagian mana dari analisis kedudukan hukum Pancasila ini yang paling menyadarkanmu tentang pentingnya supremasi keadilan dalam hukum negara?

Lihat & unduh lengkap

Masuk pakai Google untuk membuka lkpd pertemuan ini secara penuh.

Apa isi pertemuan ini?

Dokumen mencakup tujuan pembelajaran terpilih, urutan kegiatan inti yang sudah disesuaikan dengan alokasi JP, serta pertanyaan pemantik dan asesmen formatif singkat. Cocok dipakai sebagai bahan persiapan tatap muka maupun lampiran supervisi.

Cara pakai pertemuan ini

Unduh DOCX, lalu sesuaikan nama sekolah, kepala sekolah, dan NIP. Bagian kegiatan inti bisa Bapak/Ibu kurangi atau tambah sesuai karakter siswa di kelas; tujuan pembelajaran sebaiknya tetap selaras dengan ATP induk.