LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 10: Menganalisis Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

PETUNJUK UMUM

• Bacalah setiap instruksi dan studi kasus yang disajikan dengan saksama.
• Gunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (khususnya Pasal 7 mengenai hierarki peraturan) sebagai dasar analisis.
• Diskusikan hasil analisis bersama rekan kelompok dengan mengedepankan nalar kritis dan sikap saling menghargai.
• Tuliskan jawaban pada format ruang jawaban yang telah disediakan secara ringkas dan logis.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Analisis Kedudukan dan Struktur Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

• Teks UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1)
• Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas 10
• Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

1. Cermati daftar 7 jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai UU No. 12 Tahun 2011.
2. Analisislah tingkatan masing-masing peraturan dari yang tertinggi hingga terendah dengan menuliskan nomor urut hierarki (1 sampai 7).
3. Tuliskan analisis alasan yuridis mengapa suatu peraturan yang berada di tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori.

Pertanyaan:

1. Urutkan tata urutan peraturan perundang-undangan berikut dari tingkat tertinggi (1) hingga terendah (7) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011: [ ] Peraturan Presiden, [ ] Ketetapan MPR, [ ] UUD NRI Tahun 1945, [ ] Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, [ ] Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, [ ] Peraturan Pemerintah, [ ] Peraturan Daerah Provinsi.

2. Berdasarkan tata urutan tersebut, analisislah konsekuensi hukum terhadap kedudukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota apabila dibandingkan dengan Undang-Undang!

Tabel 2 kolom (Kolom 1: Nama Peraturan Perundang-undangan, Kolom 2: Urutan Hierarki 1-7) dan kotak teks 4-5 baris untuk uraian konsekuensi hukum.

Kegiatan 2: Analisis Harmonisasi Kasus Peraturan Daerah terhadap Peraturan Lebih Tinggi

Estimasi: 35 menit

Alat & Bahan:

• Lembar kasus Perda Kabupaten X
• Buku Catatan / Lembar Kerja Siswa
• Buku Siswa Bab 2 Subbab Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah teks kasus pertentangan peraturan berikut: 'Pemerintah Kabupaten X menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Retribusi Perizinan Usaha yang menetapkan biaya tambahan khusus bagi pelaku usaha dari luar daerah. Padahal, Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan standarisasi kemudahan perizinan tanpa pungutan diskriminatif antarwilayah.'
2. Lakukan analisis kesesuaian Perda tersebut terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Tentukan mekanisme pengujian norma hukum yang berlaku sesuai tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Pertanyaan:

1. Analisislah apakah ketentuan dalam Perda Kabupaten X tersebut sah dan harmonis bila ditinjau dari prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia! Jelaskan dasar analisisnya.

2. Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan dan kewenangan lembaga peradilan di Indonesia, analisislah lembaga peradilan mana yang berwenang melakukan uji materi (judicial review) terhadap Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang, serta jelaskan alasannya!

Lembar kerja analisis studi kasus berupa 2 kotak jawaban terstruktur (masing-masing 5-7 baris kalimat analisis disertai argumen hukum).

Kegiatan 3: Evaluasi Sinkronisasi Regulasi dan Refleksi Ketaatan Hukum

Estimasi: 30 menit

Alat & Bahan:

• Lembar komparasi regulasi
• Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bandingkan dua situasi regulasi: (A) Peraturan Presiden menetapkan rincian teknis dari amanat Undang-Undang; (B) Peraturan Daerah menetapkan larangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Analisislah situasi mana yang mencerminkan keterpaduan tata urutan perundang-undangan yang benar dan mana yang merusak hierarki.
3. Simpulkan pentingnya kepatuhan terhadap hierarki hukum bagi terciptanya kepastian hukum nasional, lalu selesaikan bagian refleksi bersama guru.

Pertanyaan:

1. Lakukan analisis perbandingan terhadap Situasi A dan Situasi B: Identifikasi situasi mana yang sesuai dengan prinsip hierarki perundang-undangan dan mana yang menyimpang, serta jelaskan dampaknya terhadap kepastian hukum warga negara!

Format tabel perbandingan (Kolom 1: Situasi Regulasi, Kolom 2: Analisis Keselarasan Hierarki, Kolom 3: Dampak terhadap Kepastian Hukum). Termasuk alokasi pengerjaan refleksi dan penutupan kelas.

REFLEKSI

1. Setelah menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan, mengapa menurutmu sebuah aturan di tingkat daerah wajib selaras dengan aturan nasional di atasnya?

2. Bagaimana pemahaman mengenai tata urutan perundang-undangan membantumu bersikap kritis saat melihat peraturan di lingkungan sekitar yang berpotensi tumpang tindih?