LKPD Pendidikan Pancasila Kelas 10: Menganalisis Asas Hierarki dan Penyelesaian Konflik Norma dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

INFORMASI UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

PETUNJUK UMUM

• Bacalah setiap instruksi dan studi kasus yang disajikan dengan saksama secara berkesadaran (mindful).
• Kerjakan tugas secara mandiri dan berkolaborasi dalam kelompok sesuai arahan pendidik.
• Gunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (khususnya Pasal 7 ayat 1) sebagai acuan yuridis analisis kalian.
• Tuliskan hasil analisis kalian secara logis, runtut, dan objektif pada ruang jawaban yang telah disediakan.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Rekonstruksi dan Analisis Tingkatan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

• Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas X
• Salinan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011
• Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

1. Cermati daftar 7 jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara acak berikut: Peraturan Presiden; Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR); Peraturan Pemerintah (PP); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Daerah Provinsi.
2. Susunlah kembali ketujuh peraturan tersebut ke dalam urutan hierarki yang tepat dari kedudukan tertinggi (nomor 1) hingga terendah (nomor 7) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
3. Lakukan analisis terhadap kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dan konsekuensi hukum asas 'lex superior derogat legi inferiori' terhadap peraturan-peraturan di bawahnya.

Pertanyaan:

1. Lengkapilah bagan hierarki dengan mengurutkan 7 peraturan perundang-undangan dari peringkat tertinggi (1) sampai terendah (7) sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

2. Berdasarkan tata urutan tersebut, analisislah mengapa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya (asas lex superior derogat legi inferiori), serta apa kedudukan UUD NRI 1945 dalam hierarki tersebut!

Tabel hierarki 7 baris (Kolom: Peringkat Hierarki 1-7, Nama Peraturan Perundang-Undangan) diikuti bidang uraian analitis 4-6 baris.

Kegiatan 2: Analisis Pertentangan Norma dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Estimasi: 35 menit

Alat & Bahan:

• Teks Studi Kasus Regulasi Daerah
• Kertas plano / lembar kerja kelompok
• Spidol/pena

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah kasus hukum hipotetis berikut: 'Pemerintah Kabupaten X mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten yang mewajibkan penarikan retribusi tambahan bagi setiap distribusi barang antarprovinsi yang melintasi jalurnya. Padahal, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tegas melarang pemerintah daerah memungut retribusi lalu lintas distribusi barang antarwilayah.'
2. Diskusikan dalam kelompok dan analisislah keselarasan norma tersebut berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Tentukan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan pertentangan norma tersebut serta alasan pengujiannya berdasarkan tata urutan peraturan.

Pertanyaan:

1. Analisislah apakah Perda Kabupaten X sah berlaku jika ditinjau dari tata urutan peraturan perundang-undangan dan asas hukum hierarki!

2. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, analisislah lembaga peradilan mana yang berwenang menguji pertentangan antara Perda terhadap Undang-Undang, serta bedakan dengan kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945!

Kolom uraian analisis kelompok terstruktur (Bagian A: Analisis Kedudukan dan Keabsahan Perda terhadap UU; Bagian B: Analisis Lembaga Penguji dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Norma).

Kegiatan 3: Komparasi dan Matriks Analisis Sinkronisasi Vertikal Peraturan

Estimasi: 30 menit

Alat & Bahan:

• Lembar Kerja Murid
• Pena

Petunjuk Pengerjaan:

1. Cermati tabel perbandingan dua situasi konflik peraturan di bawah ini.
2. Lakukan analisis sinkronisasi vertikal untuk menentukan mana peraturan yang harus dimenangkan dan lembaga penyelesainya.
3. Tuliskan simpulan analisis keterpaduan tata urutan perundang-undangan.
4. Selesaikan kegiatan ini bersamaan dengan perumusan refleksi dan evaluasi akhir pembelajaran.

Pertanyaan:

1. Lengkapilah matriks komparasi analisis hierarki hukum berikut untuk dua kasus: (Kasus A: Peraturan Presiden bertentangan dengan Undang-Undang; Kasus B: Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945). Tentukan untuk tiap kasus: peraturan mana yang dikesampingkan dan lembaga pemutus sengketa normanya!

2. Rumuskan simpulan analitis kalian mengenai pentingnya kepatuhan pembuat kebijakan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan dalam menjamin kepastian hukum warga negara!

Tabel matriks 2 kasus (Kolom: Kasus Konflik Norma, Peraturan yang Dikesampingkan & Alasan Hierarki, Lembaga Peradilan Berwenang) dan kotak simpulan umum (3-5 baris).

REFLEKSI

1. Setelah menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan hari ini, kesadaran baru apa yang kalian peroleh mengenai hubungan antara UUD 1945 dengan peraturan yang berlaku di lingkungan sehari-hari?

2. Bagian analisis mana yang paling menantang bagi kalian saat mengurai konflik antara norma hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah?

3. Bagaimana pemahaman tentang hierarki hukum ini membantu kalian menjadi warga negara yang kritis dan taat hukum?