LKPDPertemuan 4Bab 8Fase CSemester 2

LKPD Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas 6: Menerapkan Prinsip Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Masyarakat

LKPD ini disusun untuk satu pertemuan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 6 dengan topik "Menerapkan Prinsip Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Masyarakat".

MEJAGURU.ID - DOKUMEN LKPD

LKPD Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti Kelas 6: Menerapkan Prinsip Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti - Kelas 6

Bab 8 Pertemuan 4

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti — Kelas 6 (Fase C)

Topik: Menerapkan Prinsip Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Masyarakat

INFORMASI UMUM

Mata PelajaranPendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
Fase / KelasFase C / Kelas 6
TopikMenerapkan Prinsip Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Masyarakat
Alokasi Waktu2 JP (2 x 35 menit = 70 menit)
Tipe Aktivitascampuran
Tahun Ajaran2026/2027
Semester2
Nama Murid.................................
Kelas.................................

TUJUAN PEMBELAJARAN

  1. Menerapkan prinsip musyawarah mufakat dalam praktik pengambilan keputusan demokratis terkait pemenuhan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat

PETUNJUK UMUM

  • Berdoalah atau lakukan duduk hening sejenak sebelum memulai kegiatan.
  • Bacalah setiap instruksi dan studi kasus dengan cermat.
  • Bekerjasamalah secara aktif, saling menghargai pendapat, dan gunakan ucapan yang benar (samma vaca) saat bermusyawarah.
  • Tuliskan hasil kerja pada format ruang jawaban yang telah disediakan.

KEGIATAN

Kegiatan 1: Menelaah Langkah Penerapan Musyawarah Warga

Estimasi: 20 menit

Alat & Bahan:

  • Alat tulis
  • Buku teks siswa Bab Hak dan Kewajiban Masyarakat

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Bacalah narasi kasus warga Desa Rukun Makmur berikut:
  2. Narasi: Di lingkungan RT 03 Desa Rukun Makmur, warga menghadapi masalah selokan yang tersumbat dan fasilitas pos ronda yang rusak. Sebagian warga menuntut hak fasilitas umum yang bersih dan aman, sementara kewajiban kerja bakti dan iuran ronda belum disepakati bersama. Ketua RT mengundang seluruh warga untuk mengadakan musyawarah mufakat guna mengambil keputusan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut secara demokratis.
  3. Diskusikan bersama kelompok cara menerapkan prinsip musyawarah mufakat dalam situasi tersebut.
  4. Lengkapi tabel analisis langkah penerapan musyawarah pada ruang jawaban.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan narasi di atas, tentukan bagaimana warga menerapkan 3 langkah utama musyawarah mufakat (penyampaian usulan, pembahasan bersama, dan pengambilan keputusan bersama) terkait pemenuhan hak dan kewajiban warga!

Ruang tabel jawaban

Tuliskan jawaban pada tabel 3 kolom: [Tahapan Musyawarah | Bentuk Penerapan oleh Warga | Kaitan Hak dan Kewajiban yang Disepakati].

Kegiatan 2: Simulasi Penerapan Keputusan Demokratis di Masyarakat

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

  • Lembar kerja
  • Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Bentuklah kelompok kecil yang berperan sebagai perwakilan warga masyarakat.
  2. Pilihlah salah satu topik keputusan masyarakat berikut: (A) Pembagian jadwal ronda malam dan kewajiban menjaga keamanan lingkungan, atau (B) Pengelolaan tempat pembuangan sampah terpadu warga demi hak lingkungan sehat.
  3. Terapkan tata cara musyawarah mufakat secara langsung di kelompokmu untuk menghasilkan satu keputusan tertulis yang adil bagi semua pihak.
  4. Tuliskan rumusan keputusan hasil musyawarah mufakat pada ruang jawaban.

Pertanyaan:

1. Tuliskan rumusan hasil kesepakatan musyawarah kelompokmu yang memuat: (a) keputusan yang disepakati secara mufakat, (b) hak warga yang terpenuhi melalui keputusan tersebut, dan (c) kewajiban warga yang harus dijalankan bersama secara bertanggung jawab!

Tuliskan jawaban dalam format uraian terstruktur: [1. Topik yang Dipilih, 2. Butir Keputusan Mufakat, 3. Hak Warga yang Terpenuhi, 4. Kewajiban Warga yang Harus Dijalankan].

Kegiatan 3: Mengatasi Hambatan dalam Praktik Musyawarah Mufakat

Estimasi: 25 menit

Alat & Bahan:

  • Alat tulis

Petunjuk Pengerjaan:

  1. Bacalah dua situasi kendala pengambilan keputusan demokratis berikut:
  2. Kasus 1: Seorang warga bersikukuh menolak jadwal kerja bakti karena merasa sudah membayar iuran, dan ia memaksakan pendapatnya sendiri.
  3. Kasus 2: Sebagian warga memilih diam saat musyawarah berlangsung, namun setelah rapat selesai mereka mengeluh di luar forum musyawarah.
  4. Tentukan tindakan penerapan prinsip musyawarah mufakat yang tepat untuk menyelesaikan masing-masing situasi tersebut.
  5. Setelah menyelesaikan kegiatan 3, lanjutkan mengisi bagian refleksi serta ikuti penutup pembelajaran bersama guru.

Pertanyaan:

1. Bagaimana cara menerapkan prinsip musyawarah mufakat untuk menyelesaikan Kasus 1 agar warga tersebut tetap menghormati keputusan bersama tanpa merasa disudutkan?

2. Bagaimana cara menerapkan prinsip pengambilan keputusan demokratis pada Kasus 2 agar seluruh warga terlibat aktif dan menaati hasil kesepakatan?

Tuliskan jawaban pada format dua bagian: [Solusi Penerapan Kasus 1] dan [Solusi Penerapan Kasus 2] masing-masing minimal 2 kalimat operasional.

REFLEKSI

1. Sikap apa yang telah saya tunjukkan hari ini saat mendengarkan perbedaan pendapat teman dalam musyawarah?

2. Mengapa keputusan yang diambil lewat musyawarah mufakat lebih mudah diterima warga dalam menjalankan hak dan kewajibannya?

3. Bagaimana saya akan mempraktikkan musyawarah ketika menghadapi perbedaan kepentingan di lingkungan sekitar saya?

Lihat & unduh lengkap

Masuk pakai Google untuk membuka lkpd pertemuan ini secara penuh.

Apa isi pertemuan ini?

Dokumen mencakup tujuan pembelajaran terpilih, urutan kegiatan inti yang sudah disesuaikan dengan alokasi JP, serta pertanyaan pemantik dan asesmen formatif singkat. Cocok dipakai sebagai bahan persiapan tatap muka maupun lampiran supervisi.

Cara pakai pertemuan ini

Unduh DOCX, lalu sesuaikan nama sekolah, kepala sekolah, dan NIP. Bagian kegiatan inti bisa Bapak/Ibu kurangi atau tambah sesuai karakter siswa di kelas; tujuan pembelajaran sebaiknya tetap selaras dengan ATP induk.